Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi sebagian pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mengantisipasi kebutuhan fleksibilitas selama masa mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 untuk memberikan keleluasaan kepada pegawai tanpa mengurangi produktivitas kerja.
Meskipun demikian, beberapa OPD yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan menjalankan tugas dari kantor (Work From Office/WFO) untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa OPD-OPD tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak akan mengikuti kebijakan WFA karena mereka memiliki peran penting dalam pelayanan publik, terutama selama masa mudik yang diwarnai dengan peningkatan kebutuhan masyarakat.
“OPD-OPD seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Dinas Kesehatan akan tetap bekerja secara penuh dari kantor. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan, tetap berjalan optimal,” ujar Wali Kota Tri Adhianto kepada rakyatbekasi.com saat melakukan inspeksi kesiapan jalur mudik di Pos Pengamanan (Pospam) Sumber Arta, Jumat (21/03/2025).
Kebijakan WFA tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 800.1.5/1446 BKPSDM.PKA yang ditandatangani pada 19 Maret 2025.
Surat tersebut memberikan arahan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk mengatur pelaksanaan WFA bagi pegawai di OPD yang tidak memiliki tugas pelayanan langsung.
Menurut Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Henry Mayors, kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa libur nasional.
“Pegawai yang tidak terkait dengan pelayanan langsung diperbolehkan bekerja dari rumah atau lokasi lain yang telah ditetapkan, tetapi tetap wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsung,” jelas Henry.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025.
Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada ASN selama libur nasional, termasuk dalam menghadapi Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H.
Henry juga menegaskan bahwa sembilan OPD berikut, termasuk seluruh ASN dan non-ASN yang bekerja di dalamnya, wajib menjalankan tugas dari kantor:
- Dinas Perhubungan
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- Dinas Kesehatan Kota Bekasi
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdul Madjid
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemkot Bekasi
“OPD-OPD ini memiliki tugas yang sangat penting dalam mendukung kelancaran layanan publik selama masa mudik dan libur Lebaran,” tegas Henry.
Kebijakan WFA diharapkan memberikan fleksibilitas bagi pegawai di OPD tertentu sekaligus memastikan produktivitas tetap terjaga.
Sementara itu, OPD yang tetap menjalankan WFO diharapkan dapat memastikan bahwa layanan masyarakat berjalan lancar tanpa hambatan.
“Dengan adanya kebijakan ini, kami berharap dapat menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas kerja pegawai dengan kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang optimal selama libur Lebaran,” tutup Henry.
Dengan kesiapan Pemkot Bekasi dalam menghadapi arus mudik dan libur nasional, kebijakan WFA menjadi salah satu inovasi yang diharapkan dapat mendukung efisiensi kerja dan pelayanan masyarakat.
