Poin Utama:
- Tragedi longsor maut di Zona 4 TPST Bantargebang milik DKI Jakarta pada Minggu (08/03/2026) memicu alarm bahaya bagi Pemkot Bekasi.
- BPBD Kota Bekasi bergerak cepat melakukan kajian mitigasi dan risiko longsor susulan di TPA Sumurbatu.
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mendesak Pemprov DKI mengatur ulang skenario lalu lintas usai antrean truk sampah capai 8 KM yang memicu protes warga.
- Kontrak kerja sama (PKS) TPST Bantargebang antara DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi dijadwalkan berakhir pada 26 September 2026.
Bencana longsor maut yang merenggut nyawa di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta pada Minggu (08/03/2026) lalu, rupanya sukses menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Merespons tragedi berdarah tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi kini mulai melakukan kajian mitigasi di TPA Sumurbatu guna mencegah insiden serupa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, karut-marutnya pengelolaan ini memaksa Wali Kota Bekasi mendesak Gubernur DKI mencari solusi konkret jelang berakhirnya kontrak kerja sama pembuangan sampah pada September mendatang.
Mengapa TPA Sumurbatu Rawan Longsor Pasca Tragedi Bantargebang?
Ancaman longsoran tumpukan sampah kini membayangi TPA Sumurbatu di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, menyusul ambruknya gunungan sampah di Zona 4 TPST Bantargebang.
Meski TPA Sumurbatu mengklaim telah menerapkan sistem sanitary landfill, volume sampah yang terus menggunung tanpa pengolahan modern tetap memicu risiko fatal yang mengancam keselamatan pekerja dan warga sekitar.
”Kita lebih waspada longsoran sampah, dibandingkan longsoran tanah kedepannya. Mungkin saya nanti akan koordinasi lagi dengan BNPB, dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) agar kejadian serupa tidak terjadi di Kota Bekasi,” kata Iman Setia Gunawan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Kantor BPBD Kota Bekasi, Selasa (17/03/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi itu menambahkan, langkah mitigasi tersebut juga akan melibatkan BPBD Provinsi Jawa Barat agar pencegahan berjalan komprehensif. Menurutnya, status sanitary landfill bukan alasan untuk melonggarkan kewaspadaan.
”Khususnya TPA Sumurbatu ini, kita agak aware. Meski pengelolaannya sudah sanitary landfill, ini tetap menjadi kewaspadaan, jangan sampai kejadian seperti di Bantargebang terjadi di wilayah kita,” tambahnya tegas.
Bagaimana Nasib Kontrak TPST Bantargebang Jelang 2026?
Insiden mematikan di Bantargebang turut memaksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto turun tangan menemui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta pada Rabu (11/03/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini membahas kelanjutan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembuangan sampah yang dijadwalkan akan kedaluwarsa pada 26 September 2026.
”Pertemuan kemarin bersama Pak Gubernur DKI Jakarta membahas terkait dengan berbagai persoalan. Saya kira terutama, karena memang kita memandang bagaimana menyiasati kondisi TPA yang ada di Bantargebang,” urai Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com seusai Pelepasan Mudik Lebaran Gratis di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Minggu (15/03/2026) lalu.
Penutupan mendadak Zona 4 pasca-longsor memicu defisit ruang pembuangan yang parah. Hal ini membuat mobilisasi truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta terhambat karena seluruh armada kini harus dipaksa bermanuver menuju Zona 2 dan 3 yang kapasitasnya juga kian kritis.
Apa Dampak Penutupan Zona 4 TPST Bantargebang bagi Warga Bekasi?
Ditutupnya Zona 4 menciptakan efek domino yang merugikan dan membahayakan warga di sekitar Kecamatan Bantargebang.
Pemkot Bekasi menuntut adanya skenario penanganan konkret mengingat kekacauan di lapangan telah mengancam keselamatan berlalu lintas dan kesehatan publik.
Dampak buruk dari karut-marutnya sistem pembuangan sampah DKI di Bekasi meliputi:
- Kelumpuhan Lalu Lintas: Hambatan di area pembuangan memicu antrean truk sampah DKI Jakarta mengular hingga 8 kilometer di jalanan Kota Bekasi.
- Krisis Kesehatan & Lingkungan: Terjadi pencemaran parah akibat ceceran air lindi (cairan sampah) di jalan raya yang memicu bau busuk menyengat dan jatuhnya belatung dari truk.
- Gejolak Warga: Kondisi memuakkan ini memicu kemarahan warga setempat yang sempat memblokade jalan dan memaksa armada truk sampah DKI memutar balik.
”Termasuk kita juga membicarakan mengenai masyarakat yang kemarin sempat melakukan aksi putar balik truk sampah DKI. Makanya setelah masyarakat bergejolak, pemerintah langsung melakukan upaya-upaya. Alhamdulillah hari ini relatif sudah tidak ada lagi antrean,” pungkas Tri Adhianto.
Krisis sampah di Bantargebang kembali menjadi alarm keras bagi tata kelola lingkungan dan insfrastruktur di Kota Bekasi.
Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI dituntut tak sekadar reaktif saat nyawa sudah melayang, namun harus proaktif merealisasikan teknologi pengolahan sampah mutakhir sebelum korban berikutnya berjatuhan.
Bagaimana pendapat Anda mengenai karut-marut pengelolaan TPST Bantargebang dan ancaman serupa di TPA Sumurbatu ini.
Sampaikan opini kritis Anda di kolom komentar dan bagikan artikel ini agar lebih banyak warga Kota Bekasi yang peduli terhadap lingkungan kita!
Jangan lupa baca terus informasi pemerintahan dan layanan publik paling update hanya di RakyatBekasi.Com. (Baca juga: Rencana Pemkot Bekasi Siapkan 30 Hektar Lahan TPU di Bantargebang)
