Poin Utama:
- Total Aset: 29 unit bus dilelang (kondisi 70% rusak berat/mangkrak sejak 2023).
- Beban Keuangan: Warisan utang ke Perum Damri Rp840 juta, tunggakan gaji, dan pajak.
- Mitra Lelang: Menggandeng iBid Astra (fee 2,5%) demi efisiensi dibanding KPKNL (fee 3,5%).
- Status Terkini: 10 unit terjual, 9 unit lunas, dana masuk kas perusahaan.
Direktur Utama PT Mitra Patriot (PTMP), David Rahardja, akhirnya buka suara menanggapi polemik dugaan penyimpangan dalam proses lelang 29 unit bus Trans Patriot.
Manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut menegaskan bahwa langkah penjualan aset dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi demi menyelamatkan kesehatan keuangan perusahaan yang terbebani utang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Saya pastikan, tidak ada satu rupiah pun dari hasil lelang yang masuk ke kantong pribadi. Semua bisa dipertanggungjawabkan,” kata David Rahardja kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat ditemui di Kantor PTMP, Kota Bekasi, Senin (05/01/2026).
Mengapa Bus Trans Patriot Harus Dilelang?
Keputusan melelang puluhan armada tersebut didasari oleh kondisi aset yang sudah tidak produktif.
David mengungkapkan, saat dirinya mulai menjabat pada Juli 2025, ia mewarisi kondisi perusahaan yang memprihatinkan dengan armada bus yang sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2023.
Berdasarkan hasil inventarisasi di lokasi penyimpanan seperti Bantar Gebang, Teluk Pucung, dan Kemayoran, ditemukan fakta berikut:
- Lebih dari 70 persen bus dalam kondisi rusak berat.
- Komponen vital seperti aki, gardan, speedometer, hingga as roda hilang.
- Kondisi fisik bus tidak terawat hingga ditumbuhi rumput di bagian dalam.
”Secara kasat mata sudah seperti besi tua. Tapi ini tetap aset daerah yang harus diselamatkan nilainya,” ujar David.
Bagaimana Kondisi Keuangan PT Mitra Patriot Saat Ini?
Langkah pelelangan diambil sebagai solusi taktis untuk menyelesaikan tumpukan beban keuangan warisan manajemen lama.
David menyebutkan bahwa PTMP saat ini menanggung utang kepada Perum Damri sebesar Rp840 juta, tunggakan gaji karyawan, kewajiban pajak, hingga tunggakan sewa lahan.
Bahkan, David mengaku harus menggunakan dana pribadi untuk menutupi kebutuhan mendesak karyawan.
“Kalau ada yang bilang gaji karyawan di era saya tertunggak, itu tidak benar. Bahkan BPJS hampir Rp200 juta saya talangi pribadi,” tegasnya.
Apakah Proses Lelang Sudah Mendapat Izin Resmi?
Manajemen PTMP mengklaim seluruh tahapan lelang telah melalui mekanisme birokrasi yang ketat dan sesuai aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Proses perizinan melibatkan:
- Pengajuan izin kepada Wali Kota Bekasi.
- Rapat koordinasi dengan BPKAD, Bagian Ekonomi, dan Bagian Hukum Pemkot Bekasi.
- Konsultasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait status hibah 2018 yang dinyatakan sudah selesai masa hibahnya.
- Penilaian aset (appraisal) oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Mengapa Menggunakan iBid Astra Bukan KPKNL?
Terkait pemilihan balai lelang swasta iBid Astra dibandingkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), David beralasan hal tersebut murni demi efisiensi anggaran negara.
”Kalau estimasi nilai lelang Rp5 miliar, selisih satu persen itu bisa menghemat sekitar Rp50 juta uang negara,” jelasnya, merujuk pada komisi iBid Astra (2,5%) yang lebih rendah dari KPKNL (3,5%).
Hingga akhir tahun 2025, dari 29 unit yang ditawarkan, baru 10 unit yang terjual dengan 9 di antaranya telah lunas.
Harga dasar pun sempat diturunkan menjadi sekitar Rp150 juta per unit oleh pihak lelang karena kondisi fisik bus yang dinilai parah.
David berharap masyarakat dan pemangku kepentingan dapat melihat kebijakan ini secara objektif sebagai upaya penyehatan perusahaan, bukan ajang mencari keuntungan pribadi.
Sebelumnya, DPRD Kota Bekasi sempat menyoroti penjualan ini karena mengaku minim informasi terkait pelepasan aset transportasi publik tersebut.
Punya informasi terkait layanan publik atau kinerja BUMD di lingkungan Anda? Silakan lapor ke redaksi RakyatBekasi.Com untuk kami tindak lanjuti.
