Oleh: Yusuf Blegur
Dalam waktu yang hampir bersamaan, bangsa Indonesia dirundung duka terkait musibah yang dialami oleh TNI. Pertama, peristiwa tertembaknya perwira tinggi TNI saat mendatangi lokasi pembakaran yang dilakukan OPM di Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kejadian itu menyebabkan Kabinda Papua BIN Brigjend TNI I Gusti Putu Danny gugur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua, peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala-402 di perairan Bali yang membuat 53 awak kapal gugur.
Kita seluruh rakyat Indonesia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, serta menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka semua sebagai patriot bangsa.
Kedua peristiwa itu sontak mengagetkan publik. Pasalnya, selain harus kehilangan putra-putra terbaik di kalangan TNI, patut untuk dievaluasi apakah Alutsista Indonesia sudah layak dan memenuhi standar untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara?.
Komitmen dan konsistensi Menjaga NKRI
Kita masih ingat saat menjelang Pilpres 2019. Kala itu Pak Jokowi yang menjadi calon presiden periode keduanya, gencar keliling daerah untuk membagikan sertifikat tanah “gratis” untuk rakyat. Dalam setiap pidato di acara tersebut, Pak Jokowi selalu memaparkan kondisi geografis Indonesia sebelum melontarkan pertanyaan kepada peserta. “Indonesia memiliki 16.056. Pulau, 714 suku, dan lebih dari 1100 bahasa”, begitu ungkap beliau.
Idealnya, dengan publikasi luas dan menyiratkan kebanggaan akan keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang dipertontonkan dihadapan seluruh rakyat Indonesia. Harusnya linear ada kesadaran moral dan etika serta “political will” yang kuat dari pemerintah, utamanya seorang presiden. Bahwasanya ada konsekuensi tegas dan berani untuk menjaga dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Termasuk di dalamnya kekayaan negara baik secara geografis maupun geopolitis. Seorang Jokowi sebagai presiden yang notabene menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, harusnya mempunyai visi dan misi yang jelas, kuat dan terukur dalam menjaga pertahanan, keselamatan negara dan bangsa.
Menjadi miris dan naif, seketika Pak Jokowi mengumbar pertanyaan nama-nama ikan kepada anak-anak SD, petani dan nelayan. Dengan suasana yang penuh gelak tawa dan cenderung kekonyolan, namun disisi lain kita masih menyaksikan berita pencurian ikan dan kekayaan laut lainnya oleh negara asing. Belum lagi ditambah, tidak jarang pesawat-pesawat militer asing berseliweran di wilayah udara kedaulatatan RI tanpa tindakan tegas. Contohnya yang pernah terjadi di wilayah Ambalat oleh Malaysia dan perairan Natuna oleh China. Semua itu belum bisa diambil tindakan secara tegas dan signifikan oleh pemerintah, entah keengganan karena pertimbangan politik atau kurang memadainya peralatan dan persenjataan militer kita. Menjadi pertanyaan mendasar, dimanakah substansi negara Indonesia sebagai negara maritim?. Atau menjadi pertanyaan lain, sanggupkah kita menjaga kedaulatan negara dalam berbagai aspek, utamanya kedaulatan wilayah?. Atau yang lebih menggelitik. Adakah alutsista kita yang layak menjaga, melindungi pertahanan dan keamanan NKRI?. Menjaga ikan saja jangan sampai dicuri kita tidak sanggup, bagaimana mungkin kita bisa menjaga wilayah NKRI dari sabang sampai merauke?.
Nasionalisme dan Skala Prioritas
Ada baiknya kita mengukur kebijakan militer dan politik anggaran dari pemerintah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang nasionalisme. Era pemerintahan Joko Widodo selama hampir 2 periode ini, mengemuka produk politik dan anggaran yang menentukan kemana arah pembangunan. Berikut ini beberapa fakta seberapa besar anggaran nasional digelontorkan guna menggerakan pembangunan.
Dari total APBN TA 2021 sebesar Rp. 1006,4. T, terserap untuk pembangunan infra struktur sebesar Rp. 414 T. Hampir separuh keuangan negara dipergunakan untuk pembiayaan infra struktur, belum termasuk alokasi hutang negara. Bandingkan pembiayaan alutsista yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Keamanan Negara dalam TA 2021 sebesar Rp. 136,9. T. Meskipun angaran ini tertinggi di Kementeran Pertahanan selama 10 tahun terakhir dan terbesar no 2 setelah Kementerian PUPR. Dengan kenyataan itu, apalah artinya membandingkan kekuatan alutsista kita denga China yang memiliki anggaran alutsista sebesar Rp. 2992 T. Kekuatan militer negara China yang menjadi poros ekonomi dan politik pemerintahan Jokowi, membuat Indonesia seperti lunglai dihadapan negeri tirai bambu itu. Selain hutang yang menumpuk, rezim Jokowi juga dikenal manut dengan negara China.
Kita masih belum melihat anggaran Alutsista menjadi primadona jika dilihat dari kondisi geografis dan geopolitis wilayah NKRI. Tanpa menegasikan tujuan pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang menjadi konsep yang menghubungkan dan menjaga kadaulatan wilayah, selain mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Tetap saja perspektif prioritas pembangunan ekonomi khususnya infra struktur yang dilakukan pemerintah, membuat pembangunan alutsista Indonesia menjadi keteteran kalau tidak mau disebut ketinggalan jaman alias jadul. Kita bisa komparasikan di dalam negeri sejarah kemiliteran Indonesia, terutama era kepemimpinan Presiden RI pertama Ir. Soekarno di tahun 1960-an. Saat itu kekuatan militer Indonesia termasuk kekuatan militer terbesar di dunia. Indonesia dalam fase merebut Irian Barat dan konflik “ganyang Malaysia” yang dianggap sebagai negara boneka buatan nekolim. Indonesia yang hanya bagian dari negara dunia ketiga (baru merdeka, dirongrong pemberontakan, gonjang-ganjing politik dll.), dengan kondisi ekonomi yang masih morat-marit. Mampu memiliki persenjataan dan kekuatan militer yang disegani dunia internasional pada saat itu. Walau didapat dari bantuan, kekuatan alutsista Indonesia terutama persenjataan laut dan udara yang dimiliki, bernilai US$ 2,5 miliar. Sebuah angka fantastis untuk persenjataan militer jaman itu. Memiliki kekuatan persenjataan militer yang modern dan canggih serta ditakuti dunia saat itu. Menjadi kebanggaan dan salah satu perwujudan nasionalisme oleh Ir. Soekarno. Kecerdasan Ir. Soekarno dan kepemimpinan yang visioner mampu menjadikan Irian Barat sekarang dikenal dengan nama Papua sebagai bagian NKRI sekaligus menunjukkan eksistensi kedaulatan NKRI. Ir. Soekarno memiliki banyak gagasan dan pemikiran besar dan mendunia. Salah satu yang relevan sampai saat ini jika bicara alutsista. Tiada negara di dunia manapun yang bisa selamat tanpa angkatan perangnya, kutipnya. Mungkinkah Jokowi seperti Bung Karno, sungguh jauh api dari panggang.
Revolusi Alutsista
Kini, jelang 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo, negara bangsa Indonesia belum terlihat seseuatu yang bisa membanggakan dalam tataran sebagai rakyat maupun sebagai negara bangsa, baik skala nasional maupun internasional. Terutama pembangunan angkatan perang, khususnya alutsista TNI. Alutsista TNI masih kalah oleh pembangunan infra struktur yang menjadi skala prioritas. Bahkan ditengah suasana pandemi dan trend hutang luar negeri yang terus melonjak serta menurunnya roda ekonomi nasional. Beberapa kali terjadi kecelakaan pada alutsista TNI yang mengorbankan jiwa prajurit. Kondisi yang demikian membuat Indonesia menjadi jauh dari negara yang bisa disebut besar secara kualitas. Bukan hanya soal alutsista, sektor kehidupan yang lain yang memiliki relasi kuat, juga ikut terdampak. Dengan praktek-praktek negara kapitalis liberal namun menggunakan nama Panca Sila dan UUD 1945, rezim kekuasaan sekarang terlalu banyak mengabaikan amanat konstitusi dan cita-cita “the founding fathers”. Hasilnya wajar, kualitas kehidupan demokrasi menurun, kualitas penegakkan hukum merosot, Hutang yang dikelola secara “hight risk” mempertaruhkan kedaulatan dan eksistensi negara. Kehidupan sosial-ekonomi dan sosial-politik terdegradasi. Menganga mulut konflik sesama anak bangsa dan memicu disintegrasi nasional. Tak ubahnya Indonesia seperti masyarakat yang tertinggal tapi sok modern. Padahal realitasnya hanya bangsa pasar, bangsa kuli diatas kuli. Lambat laun menjadi api dalam sekam dan bahaya laten bagi keberadaan NKRI. Terlebih, menyimak fenomena tereduksinya kekuatan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai lemahnya sistem alutsista kita. Semakin membuat kita terus terancam bukan oleh kekuatan musuh, melainkan karena kelemahan sendiri.
Saatnya revolusi alutsista demi keselamatan TNI dan demi keselamatan NKRI. Jangan sampai perjuangan dan pengorbanan TNI menjaga kedaulatan dan keselamatan NKRI menjadi lemah karena rongsoknya alutsista TNI.
Salam dari kami Rakyat Indonesia yang mencintai TNI.
Penulis, Pekerja Sosial dan Alumni Operasi Bhakti TNI – AL Surya Bhaskara Jaya XXXIV/96.
