Soal Berapa Jatah Menteri Demokrat, Herzaky: Tunggu Arahan Presiden Terpilih Prabowo

- Jurnalis

Rabu, 7 Agustus 2024 - 12:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

KOTA BEKASI – Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut untuk Partai Demokrat tidak akan terlalu meminta kebijakan jatah Menteri yang nantinya akan diberikan di kabinet Presiden Terpilih yakni Prabowo Subianto.

Herzaky menilai berapapun jatah Menteri yang diberikan adalah hak prerogatif Presiden Terpilih.

“Kita engga ada pinta, karena semua sudah jelas bahwa hak prerogatif ada di Pak Prabowo,” ucap Herzaky saat ditemui usai mendampingi Menteri Agus Harimurti Yudhoyono saat memberikan sebanyak 12 sertifikat Tanah Elektronik di Kota Bekasi yang diberikan kepada hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Wakaf, Rumah Ibadah, dan BMN di Gedung ATR/BPN Kota Bekasi, Selasa (06/08/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam menyusun kabinet di Pemerintahan Prabowo Subianto, kata dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat, baik jatah Menteri yang nantinya akan dipersiapkan.

“Pak Prabowo sudah berkomunikasi dengan kami berapa untuk kursi Menteri ini begitu. Nanti saja pada waktunya, Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih dan Mas AHY selaku Ketum kami akan menyampaikan kepada publik siapa-siapa saja dan berapa kursi menteri yang akan diterima,” paparnya.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

11.114 Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN ke KPK Hingga Masa Tenggat Berakhir
KPK Ingatkan Sanksi Administratif bagi 13.710 Pejabat yang tak Setor LHKPN
13.710 Pejabat Wajib Lapor tak Setor LHKPN ke KPK
Luncurkan TV Marhaen, PA GMNI Serukan Konsolidasi Nasionalis untuk Kembalikan Politik ke Jalan Ideologis
Mulai Tahun Depan, Muhammadiyah Gunakan KHGT untuk Penetapan Awal Ramadan dan Lebaran
Ini Dia Jadwal Ganjil-Genap, Oneway dan Contraflow di Jalan Tol Saat Arus Balik Lebaran 2025
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025
Hari Raya Idul Fitri 2025 Jatuh Tanggal Berapa? Ini Kata Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Pemerintah

Berita Terkait

Sabtu, 10 Mei 2025 - 12:47 WIB

11.114 Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN ke KPK Hingga Masa Tenggat Berakhir

Selasa, 15 April 2025 - 14:42 WIB

KPK Ingatkan Sanksi Administratif bagi 13.710 Pejabat yang tak Setor LHKPN

Selasa, 15 April 2025 - 14:17 WIB

13.710 Pejabat Wajib Lapor tak Setor LHKPN ke KPK

Sabtu, 12 April 2025 - 18:31 WIB

Luncurkan TV Marhaen, PA GMNI Serukan Konsolidasi Nasionalis untuk Kembalikan Politik ke Jalan Ideologis

Jumat, 4 April 2025 - 08:03 WIB

Mulai Tahun Depan, Muhammadiyah Gunakan KHGT untuk Penetapan Awal Ramadan dan Lebaran

Berita Terbaru

error: Content is protected !!