WFH ASN Pemkot Bekasi Tiap Rabu: Solusi atau Kedok Liburan?

- Jurnalis

Senin, 30 Maret 2026 - 07:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Pegawai ASN dan Non ASN di lingkup Pemerintah Kota Bekasi.

Ilustrasi Pegawai ASN dan Non ASN di lingkup Pemerintah Kota Bekasi.

Poin Utama:

  • ​Pemkot Bekasi tengah mengkaji penerapan Work From Home (WFH) 1 hari dalam seminggu bagi ASN demi menghemat konsumsi BBM imbas krisis Timur Tengah.
  • ​DPRD Kota Bekasi mendesak Pemkot menyiapkan dashboard pemantauan kinerja real-time agar kebijakan ini tidak disalahgunakan menjadi liburan terselubung.
  • ​Wali Kota Bekasi memastikan dinas pelayanan publik, mulai dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan, tidak akan sepenuhnya menerapkan WFH demi menjaga kualitas layanan masyarakat.

​Rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi guna menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai sorotan tajam.

Kebijakan turunan dari Pemerintah Pusat imbas darurat energi geopolitik Timur Tengah ini dinilai rawan penyelewengan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komisi I DPRD Kota Bekasi memperingatkan secara keras agar sistem kerja dari rumah ini tidak berujung menjadi ajang “liburan terselubung” bagi abdi negara yang abai melayani masyarakat.

​Mengapa ASN Pemkot Bekasi Akan Diberlakukan WFH?

​Penyesuaian kebijakan WFH ini merupakan respons langsung atas arahan Pemerintah Pusat untuk menekan konsumsi energi nasional.

Konflik geopolitik yang berkepanjangan di Timur Tengah memicu fluktuasi harga energi, sehingga mobilitas harian pegawai pemerintah dinilai perlu dibatasi secara strategis.

​Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebutkan bahwa skema WFH satu hari dalam lima hari kerja dapat memangkas signifikan pengeluaran bensin.

Langkah taktis ini dinilai tidak hanya menyelamatkan APBN, tetapi juga dapat diadaptasi oleh Pemerintah Daerah hingga sektor swasta.

​Bagaimana Respons DPRD Kota Bekasi Terkait WFH ASN?

​Kalangan legislatif setuju dengan esensi penghematan energi, namun melontarkan kritik keras terkait potensi penurunan kinerja.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Samuel Sitompul, menegaskan bahwa Pemkot Bekasi wajib memiliki mekanisme pengawasan digital yang transparan.

​”Saya minta adalah, adanya dashboard yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga laporan kerja bagi ASN yang tidak masuk atau WFH, jelas mereka melakukan apa saja selama di rumah. Jangan sampai malah menjadi libur, dan ternyata mereka tidak bekerja sama sekali,” kata Samuel Sitompul kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Gedung DPRD Kota Bekasi, dikutip Senin (30/03/2026).

​Samuel juga menegaskan bahwa sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung secara administratif dengan masyarakat tidak boleh lumpuh hanya karena alasan regulasi WFH.

​Kapan WFH ASN di Kota Bekasi Mulai Diterapkan?

​Saat ini, aturan teknis mengenai jadwal dan pembagian sif WFH bagi abdi negara di Kota Patriot masih dalam tahap kajian mendalam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memastikan pihaknya akan selektif dan tidak memukul rata kebijakan ini ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

​”Prinsipnya kita akan melaksanakan arahan dari pusat, saat ini sedang Pemda kaji di Tim BKPSDM,” kata Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dikutip Senin (30/03/2026).

​Guna memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu, Wali Kota Bekasi memberikan beberapa penegasan teknis:

  • ​Pelayanan dasar di dinas-dinas yang berinteraksi langsung dengan warga tidak bisa 100% menggunakan skema WFH atau Work From Anywhere (WFA).
  • ​Kinerja operasional akan disesuaikan agar tetap berjalan efektif dan masif tanpa mengorbankan kecepatan layanan.
  • ​Sinkronisasi aturan teknis dari pusat masih ditunggu agar implementasi di daerah tidak tumpang tindih.

​Kini, publik menanti ketegasan regulasi Pemkot Bekasi dalam merumuskan aturan teknis WFH tersebut.

Jangan sampai niat awal menghemat anggaran energi justru dibayar mahal dengan terbengkalainya kualitas pelayanan publik di Kota Patriot.

Bagaimana menurut Anda, apakah kebijakan WFH bagi ASN di Bekasi akan efektif atau justru berpotensi menurunkan kinerja pelayanan? Sampaikan opini kritis Anda di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan artikel ini ke grup WhatsApp RT/RW lingkungan Anda!


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dana Bandek Kota Bekasi Terancam Susut Rp198 Miliar, DPRD Bentuk Pansus Lawan Skema Tonase DKI
Dana Bandek Terancam Susut Rp198 Miliar, DPRD Kota Bekasi Siapkan Pansus Tolak Skema Tonase DKI Jakarta
34 Rekor Kebijakan Presiden Prabowo, Bang Misbah Ungkap Fakta Transformasi Nasional
Jelang Porprov 2026, DPRD: Pemkot Bekasi Wajib Tinggalkan ‘Legacy’ Olahraga, Bukan Sekadar Medali!
Porsi Belanja Pegawai Tembus 35 Persen, DPRD Desak Pemkot Bekasi Lakukan Inovasi Anggaran 2027
Krisis Guru Ancam Kualitas Pendidikan, Banggar DPRD Desak Pemkot Bekasi Ambil Sikap di KUA-PPAS 2027
Finalisasi Ranperda Perilaku Seksual, DPRD Kota Bekasi Jamin Aturan Inklusif dan Tanpa Bias
Bola Panas Pokir DPRD: Agus Rohadi ‘Ngegas’ di Paripurna, Wali Kota Bekasi Malah Jawab Begini
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 14:37 WIB

Dana Bandek Kota Bekasi Terancam Susut Rp198 Miliar, DPRD Bentuk Pansus Lawan Skema Tonase DKI

Senin, 14 September 2026 - 13:58 WIB

Dana Bandek Terancam Susut Rp198 Miliar, DPRD Kota Bekasi Siapkan Pansus Tolak Skema Tonase DKI Jakarta

Senin, 14 September 2026 - 12:28 WIB

34 Rekor Kebijakan Presiden Prabowo, Bang Misbah Ungkap Fakta Transformasi Nasional

Senin, 14 September 2026 - 12:02 WIB

Jelang Porprov 2026, DPRD: Pemkot Bekasi Wajib Tinggalkan ‘Legacy’ Olahraga, Bukan Sekadar Medali!

Sabtu, 12 September 2026 - 17:50 WIB

Porsi Belanja Pegawai Tembus 35 Persen, DPRD Desak Pemkot Bekasi Lakukan Inovasi Anggaran 2027

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x