Mendagri Godok Sanksi bagi ASN soal Judi Online, Pemkot Bekasi Respon dengan Pembinaan

- Jurnalis

Kamis, 20 Juni 2024 - 15:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi judi online.

ilustrasi judi online.

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi tengah melakukan kajian soal sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam judi online.

Kajian tersebut turut selaras dengan rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang bakal membahas sanksi untuk ASN yang terlibat judi online.

Pembahasan tersebut akan melibatkan sejumlah stakeholder, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gayung bersambut, langkah tersebut kini telah direspon oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad.

“Saya pelajari dulu (terkait membahas perihal sanksi untuk ASN terlibat judi online),” ucap PJ Gani saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui pesan singkat, Rabu (19/06/2024).

Hal senada juga telah disikapi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Bekasi Dwie Andriyani yang meyakini bahwa Judi Online tentunya memiliki pengaruh yang luar biasa bahaya

“Kalau yang namanya judi online itu bahaya, pengaruhnya luar biasa. Kan sebenarnya judi online itu nggak sadar kita, main main main,” ujar dia kepada awak media, Kamis (20/06/2024).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah, kata dia, sempat melakukan pembinaan kepada pegawai sebagai antisipasi ketika permainan judi online sedang marak-maraknya.

“Itu sudah dibuat semacam pembinaan di umpegnya (bagian umum dan kepegawaian) itu untuk menghindari hal-hal seperti itu,” jelas Dwie.

Dampak signifikan imbas judi online, kata dia, sangatlah dahsyat sehingga mampu mengarahkan penggunanya meminjam uang dari pinjol hanya untuk kesenangan sesaat.

Sehingga pengarahan dan pembinaan kepegawaian, lanjut Dwie, dinilai sangat perlu diupayakan sebagai langkah preventif dan preemtif.

“Kita berikan arahan. Kalau Pemkot pada prinsipnya kita mengharamkan untuk judi online. Termasuk juga pinjol, itu kan juga nanti pengaruhnya kemana-mana, salah satunya itu merusak ekonomi keluarga,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Dwie mengaku pihaknya menyarankan agar kepada seluruh pegawai untuk bisa lebih hati-hati dan bisa mengontrol diri agar tidak terjebak situasi yang merugikan diri sendiri.

“Nanti masukan ini saya minta untuk BKPSDM agar memberikan pembinaan pada saat apel pagi, forum-forum pertemuan. Hal tersebut menjadi salah satu poin untuk mengingatkan,” pungkasnya.

Visited 21 times, 1 visit(s) today

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas
PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026
Tegas! Pemkot Bekasi Larang ASN Ngonten di Jam Kerja Pakai Atribut Dinas
Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan
Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega
Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air
Calon Kepala Puskesmas di Kota Bekasi Wajib Miliki STR dan Sertifikasi Izin Praktik
Wacana CFD Alun-Alun Hasibuan Mandek, Dishub Belum Beri Restu
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:30 WIB

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:08 WIB

PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:24 WIB

Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:10 WIB

Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega

Senin, 8 Juni 2026 - 22:32 WIB

Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air

Berita Terbaru

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, dan jajaran pejabat terkait memamerkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berpredikat WTP usai prosesi penyerahan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (09/06/2026).

Parlementaria

Pemkot Bekasi Sabet WTP BPK Jabar, Bukti APBD Makin Sehat!

Selasa, 9 Jun 2026 - 16:42 WIB

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal kepada wartawan usai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (08/06/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Masuk Istana, Said Iqbal Jamin Hak Demo Buruh Tak Dikebiri

Selasa, 9 Jun 2026 - 14:00 WIB

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x