Pusat Data Nasional ‘Error’, Harun Masiku Berpotensi Kabur ‘Gocek’ Imigrasi

- Jurnalis

Sabtu, 22 Juni 2024 - 16:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan serius yang dampaknya mempengaruhi operasional yang terkoneksi dengan 56 layanan publik pemerintah di Indonesia.

Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan serius yang dampaknya mempengaruhi operasional yang terkoneksi dengan 56 layanan publik pemerintah di Indonesia.

Gangguan yang melanda Pusat Data Nasional (PDN) sejak Kamis (20/06/2024), yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memunculkan kekhawatiran serius. Pengamat IT, Alfons Tanujaya, menegaskan bahwa pemerintah harus menerima konsekuensi dari digitalisasi, termasuk risiko kebocoran data dan kaburnya tersangka korupsi. Alfons menekankan bahwa insiden di server PDN telah mengganggu sistem imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan kantor imigrasi seluruh Indonesia.
“Ini adalah konsekuensi tak terelakkan dari digitalisasi. Seperti makan nangka yang pasti bergetah, kita harus siap menghadapi risiko teknologi,” ujar Alfons seperti dikutip Inilah.com, Sabtu (22/06/2024).
Dia menambahkan bahwa Kemenkominfo seharusnya telah menyiapkan rencana antisipasi yang lebih matang.
“Harusnya ada rencana cadangan yang robust, seperti penggunaan cloud alternatif atau edge computing, dan bahkan prosedur manual jika semua sistem digital gagal,” jelas Alfons.
Selain itu, Alfons mengkritik kecenderungan pejabat untuk saling menyalahkan ketika terjadi gangguan.
“Jangan hanya pandai menyalahkan. Penting untuk belajar dari kesalahan agar tidak terulang,” tambahnya.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, sebelumnya telah menyalahkan PDN atas gangguan sistem imigrasi. Namun, Alfons menduga bahwa gangguan tersebut mungkin disebabkan oleh serangan ransomware, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Kominfo. Sementara itu pengamat teknologi informasi dari Indonesia ICT Institute Heru Sutadi juga mengungkapkan kekhawatiran serupa. Menurutnya, insiden ini menunjukkan celah keamanan yang mungkin dimanfaatkan oleh buronan seperti Harun Masiku.
“Sistem PDN seharusnya menjadi benteng pertahanan data dan pengawasan, tetapi kini justru menunjukkan kerentanan yang signifikan,” kata Heru.
Kasus Harun Masiku, yang berhasil masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh sistem imigrasi, adalah contoh nyata dari risiko yang dihadapi jika sistem PDN tidak beroperasi dengan optimal.

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Antisipasi El Nino: Prabowo Perintahkan BMKG Cegah Karhutla
Bobby Nasution Kabur dari Paripurna, Pengamat Sebut DPRD Baper
Prabowo Terbitkan Perpres Pembentukan Tujuh Kejaksaan Negeri Baru, Ini Dia Daftarnya
SMIT Tuntut Gubernur DKI dan Kapolda Metro Jaya Tanggung Jawab atas Pecahnya Konflik di Matraman
GMNI Laporkan Skandal SPMB Kota Bekasi 2026 ke Dirjen Kemendikdasmen
Indonesia Jadi Salah Satu Negara Pendiri WAICO, Bidik Potensi Ekonomi USD 366 Miliar
Konflik Polri vs Kejagung, Syahrul E Dasopang: Bahaya Keseimbangan Koruptif
Tanpa Presiden Prabowo, CEO Danantara dan Menko Zulhas Resmikan PSEL Perdana di Bali
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 09:30 WIB

Antisipasi El Nino: Prabowo Perintahkan BMKG Cegah Karhutla

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:00 WIB

Bobby Nasution Kabur dari Paripurna, Pengamat Sebut DPRD Baper

Selasa, 28 Juli 2026 - 14:53 WIB

Prabowo Terbitkan Perpres Pembentukan Tujuh Kejaksaan Negeri Baru, Ini Dia Daftarnya

Senin, 27 Juli 2026 - 14:00 WIB

SMIT Tuntut Gubernur DKI dan Kapolda Metro Jaya Tanggung Jawab atas Pecahnya Konflik di Matraman

Kamis, 23 Juli 2026 - 21:16 WIB

GMNI Laporkan Skandal SPMB Kota Bekasi 2026 ke Dirjen Kemendikdasmen

Berita Terbaru

Tangkapan layar Surat Undangan Resmi Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, untuk agenda pelantikan pada Kamis (30/07/2026) di Aula H. Nonon Sonthanie, Gedung Pemkot Bekasi.

Bekasi

Siapa Pilihan Wali Kota Bekasi untuk 3 Kursi Eselon II?

Rabu, 29 Jul 2026 - 19:01 WIB

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, saat memaparkan temuan BPK terkait indikasi kebocoran PAD dan tata kelola aset daerah dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (23/07/2026). (Foto: RakyatBekasi.Com)

Parlementaria

Raih WTP BPK, Pemkot Bekasi Malah Catat 20 Temuan Kebocoran PAD!

Rabu, 29 Jul 2026 - 17:20 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x