Krisis Guru Ancam Kualitas Pendidikan, Banggar DPRD Desak Pemkot Bekasi Ambil Sikap di KUA-PPAS 2027

- Jurnalis

Sabtu, 12 September 2026 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi di Gedung DPRD, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kamis (10/09/2026).

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi di Gedung DPRD, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kamis (10/09/2026).

  • ​Banggar DPRD Kota Bekasi mendesak Pemkot Bekasi segera mengatasi krisis tenaga pendidik di sekolah negeri yang berpotensi melumpuhkan proses belajar mengajar.
  • ​Desakan tajam ini disampaikan pada Rapat Paripurna pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Gedung DPRD, Kamis (10/09/2026).
  • ​Proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi pada 2027 dipastikan merosot Rp211 miliar, dari Rp6,7 triliun menjadi Rp6,5 triliun.
  • ​Meski terjadi penyesuaian fiskal besar-besaran, alokasi anggaran untuk pelayanan dasar publik, khususnya sektor pendidikan, diwajibkan tetap menjadi prioritas utama.

KRISIS TENAGA PENDIDIK yang saat ini melanda sekolah-sekolah negeri di Kota Bekasi kini menjadi sorotan tajam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi.

Peringatan keras tersebut secara terbuka dilontarkan dalam Rapat Paripurna Pengesahan KUA-PPAS 2027 di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, pada Kamis (10/09/2026).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi didesak untuk segera mengambil langkah strategis agar rasio kekurangan guru ini tidak mengorbankan kualitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di lapangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Banggar DPRD Soroti Krisis Guru di Kota Bekasi dalam Pembahasan KUA-PPAS 2027

​Kondisi pendidikan di Kota Bekasi sedang tidak baik-baik saja akibat minimnya ketersediaan tenaga pengajar yang berstatus definitif.

Kurangnya guru di lapangan dinilai sebagai bom waktu yang sewaktu-waktu bisa mengganggu stabilitas pendidikan daerah.

​“Pemerintah Kota Bekasi agar memperhatikan ketersediaan tenaga guru, mengingat masih kurangnya tenaga pendidik yang ada. Jangan sampai mengganggu proses belajar dan mengajar kita,” kata Juru Bicara Banggar DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (10/09/2026).

​Mengapa Krisis Tenaga Pendidik Sangat Berbahaya bagi Pendidikan di Kota Bekasi?

​Kekurangan guru yang dibiarkan berlarut-larut secara langsung akan berdampak pada merosotnya mutu dan kualitas layanan pendidikan daerah.

Beban mengajar tenaga pendidik yang tersisa menjadi berlebih (overload), sehingga efektivitas pemahaman siswa di ruang kelas menjadi tidak optimal dan tidak sebanding dengan rasio peserta didik.

​“Kita memang saat ini kekurangan tenaga guru, krisis tenaga guru di Kota Bekasi. Sehingga ini menjadi catatan kita, terutama di Banggar, agar Pemerintah Kota Bekasi memperhatikan ketersediaan tenaga guru,” ujarnya.

​Bagaimana Dampak Penurunan Proyeksi Pendapatan Daerah Terhadap APBD 2027?

​Selain urusan krisis pendidik, penurunan proyeksi pendapatan memaksa Pemkot Bekasi melakukan penyesuaian fiskal secara signifikan pada postur APBD Tahun Anggaran 2027.

Meski terjadi pemangkasan, Banggar DPRD menekankan bahwa intervensi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan, tidak boleh diganggu gugat dan wajib diamankan.

​Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS 2027, berikut adalah rincian penyesuaian postur anggaran daerah Kota Bekasi:

  • Pendapatan Daerah: Mengalami penyusutan sebesar Rp211 miliar (3,14%), turun dari Rp6,7 triliun menjadi Rp6,5 triliun. Angka ini ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,8 triliun dan Pendapatan Transfer Rp2,6 triliun.
  • Belanja Daerah: Disesuaikan menjadi Rp6,6 triliun (turun Rp211 miliar), yang dialokasikan untuk Belanja Operasi (Rp5,5 triliun), Belanja Modal (Rp1,1 triliun), serta Belanja Tidak Terduga atau BTT (Rp15 miliar).
  • Pembiayaan Daerah: Mencatatkan penerimaan pembiayaan Rp210 miliar dengan pengeluaran Rp27 miliar. Alhasil, pembiayaan netto berada di angka Rp183 miliar guna menutupi defisit anggaran yang terjadi.

​Di tengah ketatnya penyesuaian ruang fiskal, kebijakan konkret dan inovasi birokrasi dari Pemkot Bekasi sangat dinanti publik agar krisis guru ini dapat teratasi tanpa merusak postur belanja daerah lainnya. Hak pendidikan siswa harus tetap terjamin secara rasional.

​Baca informasi mendalam lainnya seputar kebijakan strategis Pemkot Bekasi, DPRD, dan dinamika layanan publik daerah.

Jangan sampai ketinggalan berita politik dan pemerintahan terbaru, segera bergabung dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar selalu update!


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Finalisasi Ranperda Perilaku Seksual, DPRD Kota Bekasi Jamin Aturan Inklusif dan Tanpa Bias
Bola Panas Pokir DPRD: Agus Rohadi ‘Ngegas’ di Paripurna, Wali Kota Bekasi Malah Jawab Begini
APBD Perubahan Kota Bekasi 2026: Pendapatan Terjun Bebas, SILPA Rp470 Miliar Jadi Penyelamat Defisit?
Komisi 2 Dorong Dishub Manfaatkan Iklan Transit untuk Topang Operasional Trans Beken
Tak Terdampak Efisiensi, Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Pastikan Anggaran PBI BPJS Kesehatan 2027 Aman
Ultimatum DPRD untuk Dishub Kota Bekasi: Jangan Sampai Trans Beken Kembali ‘Kehabisan Napas’ Subsidi!
PJJ Berakhir, Ketua DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Perketat Aturan Masker di Sekolah Antisipasi Badai ISPA
Internet Nge-Lag Hancurkan PJJ Bekasi? DPRD Beri Peringatan Keras, Wali Kota Janjikan Upgrade Fasilitas
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 15:07 WIB

Krisis Guru Ancam Kualitas Pendidikan, Banggar DPRD Desak Pemkot Bekasi Ambil Sikap di KUA-PPAS 2027

Kamis, 10 September 2026 - 13:23 WIB

Bola Panas Pokir DPRD: Agus Rohadi ‘Ngegas’ di Paripurna, Wali Kota Bekasi Malah Jawab Begini

Kamis, 10 September 2026 - 12:51 WIB

APBD Perubahan Kota Bekasi 2026: Pendapatan Terjun Bebas, SILPA Rp470 Miliar Jadi Penyelamat Defisit?

Kamis, 10 September 2026 - 09:26 WIB

Komisi 2 Dorong Dishub Manfaatkan Iklan Transit untuk Topang Operasional Trans Beken

Kamis, 10 September 2026 - 07:31 WIB

Tak Terdampak Efisiensi, Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Pastikan Anggaran PBI BPJS Kesehatan 2027 Aman

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x