- Pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite akan diperketat dan dilarang bagi masyarakat kelompok penghasilan atas (desil 9 dan 10).
- Menteri ESDM dan Menteri Keuangan saat ini tengah menggodok sistem verifikasi pembatasan tersebut.
- Kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan anggaran subsidi negara yang mencapai ratusan triliun rupiah agar tepat sasaran.
- Sistem digital milik Pertamina dinilai sudah siap untuk mengeksekusi aturan ini dalam beberapa bulan ke depan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersiap memberlakukan pembatasan ketat terhadap pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Kebijakan ini secara spesifik menargetkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10.
Langkah tegas ini diambil guna memastikan anggaran subsidi negara benar-benar dinikmati oleh rakyat yang berhak dan menghentikan kebocoran subsidi ke kantong orang kaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembatasan BBM Pertalite: Mencegah Kebocoran Subsidi Ratusan Triliun
Langkah pengetatan distribusi BBM subsidi menjadi prioritas pemerintah mengingat tingginya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan subsidi energi selama ini masih jauh dari kata ideal.
Mengapa Kelompok Desil 9 dan 10 Dilarang Beli Pertalite?
Kelompok masyarakat desil 9 dan 10 merupakan representasi golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas yang tidak layak menikmati bantuan negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia secara terbuka menyoroti ironi orang kaya yang masih leluasa menggunakan BBM bersubsidi.
“Kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran selama ini kan kita tahu teman-teman sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi contoh Pertalite,” kata Bahlil Lahadalia di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (11/08/2026).
Pemerintah bertekad menutup celah distribusi yang selama ini bocor. Oleh karena itu, Kementerian ESDM terus menjalin koordinasi strategis dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan subsidi tidak lagi salah alamat.
“Desil 9 desil 10 masih dapat yang subsidi, ini yang terus kita bahas sistemnya segala macam supaya angka subsidi yang ratusan triliun rupiah diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. Sejalan dengan arahan Presiden,” kata Bahlil.
Kapan Aturan Pembatasan BBM Mulai Diberlakukan?
Meski pelarangan bagi masyarakat kaya sudah disepakati bulat, eksekusinya tidak akan dilakukan secara mendadak.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa transisi kebijakan ini memerlukan kesiapan sistem agar tidak menimbulkan gejolak di SPBU.
“Kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10. Tapi, bukan sekarang ya. Beberapa bulan kemudian kita kurangi. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya sudah lihat, sistem Pertamina sudah cukup baik. Siap kita laksanakan,” kata Purbaya.
Adapun indikator kesiapan pelaksanaan kebijakan ini mencakup:
- Infrastruktur Digital: Sistem pencatatan dan verifikasi milik Pertamina di seluruh SPBU telah memadai.
- Sinkronisasi Data: Pengklasifikasian profil pengguna kendaraan bermotor disesuaikan dengan data kemiskinan dan perpajakan (desil 9 dan 10).
- Fase Transisi: Sosialisasi akan dilakukan sebelum pengurangan kuota direalisasikan dalam beberapa bulan mendatang.
Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal negara sekaligus mengedukasi masyarakat berpenghasilan tinggi agar sadar diri untuk mulai beralih menggunakan BBM non-subsidi.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai larangan pembelian Pertalite bagi orang kaya ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan terus pantau perkembangan aturannya.
Agar tidak tertinggal informasi terbaru seputar kebijakan publik dan ekonomi, ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan berikut: [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi].
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
