Dihujani Interupsi Anggota Dewan saat Rapat Paripurna, Pj Gani Pinta Hargai Putusan Pemerintah

KOTA BEKASI – Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad meminta kepada seluruh pihak untuk memahami akan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi.

Meskipun bisa dipastikan tentu ada pihak yang tidak dapat menerima terkait kebijakan yang diambil oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan PPDB Online.

Pasalnya saat pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Rabu (31/07/2024) malam, Pj Wali Kota dihujani interupsi dari para Anggota Dewan atas carut marutnya PPDB Online Kota Bekasi 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya pikir ini dinamika biasa, karena sebuah kebijakan tidak bisa memuaskan semua pihak. Cuma harus ada putusan dan pilihan, meskipun ini populis bagi Pemerintah,” ucap Pj Gani saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi usai Rapat Paripurna, Rabu (31/07/2024) malam.

PJ Gani berkilah bahwa banyaknya lulusan SD yang tak tertampung di SMP Negeri dikarenakan daya tampung SMP Negeri di Kota Bekasi hanya terdapat 13.600 siswa, sedangkan jumlah lulusan SD ke SMP tercatat sebanyak 44 ribu siswa.

Sehingga, Pemerintah Daerah mengusulkan agar kepada seluruh siswa yang tidak tertampung ke Sekolah Negeri untuk bisa mengalihkan pendidikannya ke Sekolah Swasta.

“Tetapi, kebijakan itu harus diambil. Dan kami mohon maaf pada seluruh warga Bekasi belum bisa mendapatkan kursi untuk Sekolah Negeri. Dimana, ini memang keterbatasan ruang untuk menampung calon peserta didik. Khususnya di SMP Negeri,” sambungnya.

Oleh sebab itu, kata dia, tentu saja ini akan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah yang selanjutnya juga bakal dibahas kembali oleh jajaran legislatif guna kesepakatan dan komitmen bersama terhadap kewenangan dan kebijakan PPDB.

“Tentu ini harus ada dan tidak bisa menjadi permasalahan Pemerintah sendiri. Ini tentu harus komitmen kesepakatan dan komitmen antara Pemerintah dan DPRD,” jelasnya seraya berkelit.

“Karena bagaimana peta permasalahannya masing-masing sudah tahu. Kekurangan gedung, kekurangan ruang dan kekurangan guru. Ini yang harus kita duduk bersama. Jangan di ujung siapapun nanti, maupun era yang akan datang kalau kondisinya seperti ini, masalah seperti ini akan tetapi sama,” tambahnya.

Sekaligus, kata dia, polemik kurangnya daya tampung ini diharapkan tidak menjadi bola salju di kemudian hari.

“Makannya, harus duduk bersama. Bagaimana menyicil permasalahan ini supaya bisa diputuskan. Baik kami dari Pemerintah (eksekutif) seolah-olah tidak populis. Karena tidak bisa menampung semua. Ya itu kebijakan terbaik saat ini,” pungkasnya.