Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI) segera melaporkan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tanti Herawati (TH), kepada anggota KPU Kota Bekasi.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Distrik Kota Bekasi LSM-GMBI, Asep Sukarya, dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat (17/01/2025).
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menggelar sidang pemeriksaan terhadap anggota KPU Kota Bekasi, Achmad Edwin Sholihin, pada Selasa, 24 Desember 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua PSI Kota Bekasi Tanti Herawati bersama Komisioner KPU Kota Bekasi dan PPK saat berlibur di Bali. 
PPK Goes to Bali 
PPK Goes to Bali 
KPU Kota Bekasi hampir saja meloloskan Anggota PPS Jakasetia Pemilu 2024 Ahmad Ramdan dengan nomor pendaftaran 24-3275041004247 yang juga ditengarai ikut plesiran ke Bali bersama rombongan. 
Ketua PSI Kota Bekasi Tanti Herawati (kiri) sedang memotret sejumlah PPK dan Komisioner KPU Kota Bekasi AES saat berlibur di Bali, akhir April 2024. 
PPS Kelurahan Margajaya Marciani Budiarti (Kerudung Pink) dengan nomor pendaftaran 24-32750410022410 kembali dilantik pada hari ini ternyata ikut plesiran ke Bali bersama dengan oknum PPK dan Komisioner yang bikin heboh beberapa waktu lalu.
Sidang ini berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor 254-PKE-DKPP/X/2024.
“Menyikapi fakta di persidangan, LSM-GMBI Distrik Kota Bekasi akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Asep Sukarya.
Menurut Asep, yang akrab disapa Abah, kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota KPU Kota Bekasi, Achmad Edwin Sholihin, harus digali motifnya lebih dalam oleh KPK.
Apakah ada indikasi jual beli suara antara Edwin dan Tanti Herawati, terduga pemberi gratifikasi yang juga Ketua DPD PSI Kota Bekasi.
Ia menambahkan bahwa dalam fakta persidangan terungkap adanya keterlibatan TH, dan Achmad Sholihin mengakui telah menerima biaya sebesar Rp13.350.000 dari TH untuk keberangkatan ke Bali bersama beberapa mantan anggota PPK.
Tiket perjalanan pulang-pergi Jakarta-Denpasar dan akomodasi selama 24-29 April 2024 disediakan oleh Adriyanto Abdillah, mantan anggota PPK Bekasi Barat.
Lebih lanjut, Abah menjelaskan bahwa setibanya di Bali, Achmad baru mengetahui bahwa biaya perjalanan tersebut ditanggung oleh caleg DPRD Kota Bekasi, yang saat ini sudah menjadi anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Achmad sempat berusaha mengembalikan dana tersebut kepada caleg yang bersangkutan, namun upayanya ditolak oleh TH. Achmad juga sudah melaporkan dugaan gratifikasi ini ke KPK melalui aplikasi GOL KPK pada 30 April 2024.
Namun, setelah mengalami kendala teknis, Achmad mendatangi Gedung KPK secara langsung pada 16 Mei 2024.
“GMBI Distrik Kota Bekasi telah mempersiapkan semua dokumen terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan TH dari PSI, anggota DPRD Kota Bekasi tahun 2024-2029,” ungkap Abah.
“Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan penyelenggara pemilu. DKPP diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan transparan demi menjaga integritas pemilu di Indonesia,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
