Prabowo Perintahkan Anggaran Daerah untuk Program MBG Difokuskan pada Perbaikan Fasilitas Sekolah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar anggaran daerah yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan penggunaannya untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah.

Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

“Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah agar anggaran yang di daerah-daerah yang semula menganggarkan untuk Makan Bergizi Gratis itu lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah,” ujar Tito.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tito menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal ini sesuai dengan respons yang diperolehnya ketika menyampaikan kepada Presiden Prabowo terkait beberapa daerah yang mengalokasikan anggaran program MBG dalam nomenklatur belanja tidak terduga (BTT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dalam Rapat Paripurna bahwa khusus untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional,” ungkap Tito.

Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus agar pelaksanaan program MBG tidak mengesampingkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang menjadi aspek penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

“Karena jangan sampai buat dapur, kemudian sekolahnya, ruang utamanya tidak bagus, bocor, dan lain-lain. Kemudian, kelengkapan sekolahnya, kursinya miring-miring,” ucapnya.

Bahkan, tambah Tito, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap perbaikan sarana toilet di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

“Terutama beliau sangat menekankan sekali masalah toilet, dan itu menjadi perhatian kami. Jadi toilet untuk anak sekolah, semua sekolah, SD, SMP, SMA, semua harus baik,” tuturnya.

Tito juga mengaku sudah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Daerah guna menopang program MBG.

Dia menyebut bahwa Kepala BGN meminta dua hal utama dari Pemerintah Daerah, dan hal itu tidak berkaitan dengan anggaran.

“Daerah bisa menjadi mitra untuk menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada dapur untuk menyiapkan makanan dan lain-lain. Itu nanti akan disewa oleh Badan Gizi, dan setelah itu bisa mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk daerah-daerah,” katanya.

Selain itu, daerah diminta pula untuk mengintensifkan suplai guna memenuhi pasokan pangan pada SPPG yang ada di daerah-daerah tersebut.

“Yaitu beternak, kemudian menanam untuk suplai kepada satuan pelayanan tadi SPPG tadi karena akan memerlukan jumlah suplai yang banyak sekali, pangan, baik itu ternak dari peternakan maupun dari pertanian, perkebunan, termasuk juga bagi UMKM dan desa-desa misalnya,” paparnya.

Tito meyakini bahwa pelaksanaan MBG dengan melibatkan daerah seperti skema di atas pada akhirnya akan mampu menciptakan ekonomi sirkular.

“Program ini menurut pendapat kami bisa memancing itu, memancing produksi terjadi ekonomi sirkular. Nah, itulah yang kami dorong kepada rekan-rekan di daerah, selain tadi kalau mau menjadi mitra SPPG dengan membangun satuan pelayanan yang akan disewa oleh Badan Gizi Nasional,” bebernya.

Di akhir, Tito pun menegaskan sekali lagi agar tidak ada anggaran daerah yang digunakan untuk program MBG.

“Anggaran pendidikan yang ada jangan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis, tapi digunakan untuk memperbaiki sekolahnya, yaitu terutama toilet,” kata Tito.

Dengan adanya instruksi ini, diharapkan anggaran daerah dapat difokuskan pada perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah demi menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dan nyaman bagi para siswa.