Wacana modernisasi angkutan umum perkotaan (angkot) di Kota Bekasi kembali menguat. Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera merealisasikan program transformasi angkot yang lebih modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan guna menjawab tantangan mobilitas warga serta mengatasi persoalan kemacetan yang kian pelik.
Dorongan ini disampaikan setelah adanya pembahasan intensif antara legislatif dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi.
Dorongan Kuat dari Legislatif
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan bahwa modernisasi angkot adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi. Pihaknya secara khusus menyoroti urgensi pembaruan sistem transportasi publik ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Fokus kita adalah pada angkutan kota. Kami sudah memanggil Dishub dan beberapa pihak aplikator. Pemerintah Kota Bekasi harus memiliki satu moda transportasi modern yang terintegrasi dan ramah lingkungan,” ucap Latu saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, kondisi armada angkot yang ada saat ini sudah sangat memprihatinkan dan tidak lagi mampu memberikan pelayanan yang layak bagi masyarakat.
Skema Buy The Service (BTS) sebagai Solusi Utama
Lebih lanjut, Latu menjelaskan bahwa model modernisasi yang diusulkan adalah penerapan skema Buy The Service (BTS). Dalam sistem ini, pemerintah membeli layanan dari operator angkutan dengan standar kualitas yang telah ditentukan, bukan lagi bergantung pada setoran dari jumlah penumpang.
“Modernisasi yang dimaksud adalah bagaimana angkutan umum ini terintegrasi, berbasis aplikasi, dengan sistemnya Buy The Service (BTS) melalui subsidi dari Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Dengan skema BTS, layanan angkot diharapkan menjadi lebih pasti, terjadwal, dan nyaman karena operator akan fokus pada pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), seperti penggunaan AC, metode pembayaran non-tunai (cashless), dan kondisi kendaraan yang prima.
Target Realisasi dan Studi Tiru Jak Lingko
Agar rencana besar ini dapat terwujud, Komisi 2 mendorong agar program modernisasi angkot dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2030.
“Jika program ini menjadi prioritas dalam RPJMD, selanjutnya bisa dirumuskan melalui RKPD di tahun berjalan,” ujar Latu.
Dengan alur perencanaan tersebut, pihaknya memproyeksikan implementasi angkot modern ini paling cepat bisa dimulai pada tahun 2026.
Latu juga menyarankan Pemkot Bekasi untuk tidak ragu melakukan studi tiru dari program yang sudah berhasil, seperti Jak Lingko di DKI Jakarta atau Suroboyo Bus/Wara-Wiri di Surabaya.
“Kalau Wali Kota Bekasi serius ingin merubah transportasi, kita punya rujukan feasibility study yang sudah terbukti berhasil. Penentuan akhirnya adalah kemauan politik dari Pemkot,” tegasnya.
Kondisi Angkot Saat Ini Jadi Sorotan Tajam
Sindiran keras dilontarkan Latu terkait kondisi faktual angkot di jalanan. Ia menilai, hampir seluruh armada yang beroperasi saat ini tidak memenuhi standar kelayakan sebagai transportasi publik yang aman dan nyaman.
“Kalau itu (modernisasi) bisa dilakukan, pertama akan dapat mengurangi kemacetan. Kedua, jujur saja, angkot kita di Kota Bekasi itu 99 persen tidak layak untuk menjadi transportasi. Bagaimana masyarakat mau naik transportasi publik kalau kondisinya tidak layak jalan?” sindirnya.
Tanggapan dan Tantangan dari Dinas Perhubungan
Menanggapi dorongan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, mengakui bahwa modernisasi angkutan adalah sebuah keharusan. Ia menyebut rencana studi tiru seperti Jak Lingko memang sudah ada dalam agenda, meskipun perkembangannya masih berjalan.
“Belum ada data terbaru yang bisa kami bagikan, nanti kalau sudah ada progresnya akan kami informasikan,” ujar Zeno saat ditemui pada Senin (4/8/2025).
Zeno memandang gagasan ini sangat positif. Menurutnya, tantangan terbesar adalah melakukan peralihan besar dari sistem konvensional ke sistem modern yang terintegrasi.
“Modernisasi angkutan ini keniscayaan. Jika tidak kita tingkatkan kualitasnya, baik dari sisi jangkauan jaringan maupun armadanya, kita akan tertinggal,” imbuhnya.
Ia menambahkan, peralihan ini mencakup banyak aspek, mulai dari penyediaan fasilitas pendingin (AC), penerapan pembayaran cashless, hingga menjadikan angkot sebagai feeder (angkutan pengumpan) yang efektif untuk moda transportasi massal lainnya seperti LRT atau KRL.
“Saya pikir ini suatu peralihan yang besar, karena angkot harus menjadi feeder yang terintegrasi. Sehingga, peningkatan layanan adalah kunci utama,” pungkasnya.
Bagaimana pendapat Anda tentang rencana modernisasi angkot di Kota Bekasi? Apakah skema BTS adalah solusi yang tepat? Sampaikan opini Anda di kolom komentar di bawah ini
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
