Poin Utama:
- Konflik Iran-Israel dinilai sebagai instrumen geopolitik Israel untuk memperluas hegemoni kawasan.
- Pemerintah di negara berpenduduk muslim rawan terjebak ambiguitas dan menerapkan pembungkaman politik di dalam negeri.
- Tokoh dan pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam rawan direkrut ke dalam rezim sebagai bentuk penaklukan persuasif.
- Pergerakan Islam diimbau segera menjaga jarak dari intervensi kekuasaan demi menjaga independensi.
Dinamika memanasnya eskalasi geopolitik antara Iran dan Israel memunculkan peringatan keras bagi arah pergerakan umat Islam di tanah air.
Pengamat Gerakan Islam, Syahrul E Dasopang, menyoroti bahwa ketegangan di Timur Tengah ini sejatinya sedang dieksploitasi oleh Israel untuk memuluskan ambisi hegemoni globalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi strategis tersebut dinilai berpotensi kuat berimbas pada kebijakan elit politik di Indonesia, terutama dalam memicu upaya penaklukan terhadap daya kritis Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam agar tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Apa Tujuan Strategis Israel di Tengah Konflik dengan Iran?
Konflik militer tak langsung antara Iran dan Israel sejatinya dimanfaatkan oleh pemerintahan Zionis untuk meraup keuntungan strategis dan memperluas dominasi kawasan.
Israel secara historis melandaskan visi perluasan wilayahnya dari Sungai Eufrat di Irak hingga Sungai Nil di Mesir.
Menggunakan momentum perang yang tengah berkecamuk, kolaborasi intelijen dan militer diarahkan untuk mengonsolidasikan kekuatan di balik layar.
”Konflik militer langsung antara Israel-AS dengan Iran beserta kelompok bersenjata aliansinya akan dimanfaatkan dengan baik oleh Israel dalam mengunci AS untuk terus berada di dalam kendali mereka,” kata Syahrul E Dasopang kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (10/06/2026).
Israel juga mengeksploitasi medan tempur untuk memamerkan superioritas teknologi militer tingkat tinggi.
Persepsi keunggulan persenjataan ini sengaja dibentuk untuk menekan negara-negara Muslim berhaluan sekuler agar memilih jalur kooperatif dibandingkan konfrontasi militer.
Bagaimana Dampak Ambisi Israel terhadap Politik Indonesia?
Dinamika geopolitik Timur Tengah berdampak langsung pada postur kebijakan luar negeri serta konstelasi politik dalam negeri Indonesia.
Tekanan strategis memaksa para pemangku kebijakan seringkali bersikap ambigu demi mengamankan posisi tawar di mata internasional, yang akhirnya berbenturan dengan suara akar rumput.
Keterlibatan Indonesia sebagai anggota Board of Peace (BOP) inisiatif Amerika Serikat merupakan salah satu bentuk nyata dinamika kompromi tersebut.
”Guna mencegah dan mengatasi potensi konflik tersebut, para penguasa muslim yang memilih segaris dengan kepentingan ambisi Israel secara tak terelakkan akan menerapkan penaklukan persuasif maupun represif terhadap setiap potensi penentangan,” tegas Mantan Ketua Umum PB HMI ini.
Langkah penguasa di negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi sangat pelik. Mengadopsi sikap kompromistis terhadap garis kepentingan asing otomatis akan memicu resistensi luas dari kelompok massa Islam di dalam negeri yang mendukung penuh perlawanan pembebasan Palestina.
Apa Ancaman Terbesar bagi Organisasi Massa Islam?
Penaklukan persuasif dari pihak penguasa menjadi ancaman paling nyata bagi independensi pergerakan Ormas Islam di Indonesia.
Ketimbang menggunakan kekerasan terbuka, pemangku kebijakan lebih memilih merangkul dan menempatkan tokoh-tokoh sentral umat ke dalam pos-pos strategis pemerintahan agar mudah dikontrol.
Praktik kooptasi ini menghadirkan sejumlah risiko fatal bagi pergerakan umat, meliputi:
- Perekrutan pentolan kekuatan Islam ke dalam rezim untuk dijadikan “peredam kejut” suara kritis dari internal organisasinya.
- Kemerosotan moral gerakan akibat para tokoh tersandera oleh jabatan politik dan konsesi kekuasaan.
- Bungkamnya suara penentangan atau gugatan legitimasi terhadap rezim dari dalam Ormas karena ditekan oleh figur sentralnya sendiri.
Skema ini berujung pada eksploitasi posisi tawar lembaga umat demi menjaga stabilitas politik pemerintah yang mungkin sedang menjalankan agenda luar negeri terselubung.
Langkah Apa yang Harus Diambil oleh Pergerakan Islam?
Kekuatan masyarakat sipil dan umat Islam dituntut untuk bersikap ekstra tegas dalam menjaga independensi lembaga dari segala bentuk intervensi politis.
Penyatuan peran fungsional antara pemimpin Ormas dengan jabatan struktural di pemerintahan terbukti melemahkan daya gedor perlawanan kultural.
”Kekuatan umat Islam harus berani mencopot representasi mereka di pemerintahan dari jabatan determinannya di lembaga mereka agar situasi tersandera dan rawan manipulasi dapat dilepaskan,” pungkasnya.
Kemandirian ormas adalah pilar utama demokrasi. Hilangnya otonomi gerakan Islam hanya akan memperlancar masuknya intervensi asing tanpa adanya pengawasan kritis dari kekuatan sipil domestik.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai potensi intervensi kekuasaan terhadap ormas di Indonesia imbas eskalasi global ini?
Tinggalkan opini kritis Anda di kolom komentar dan bagikan artikel ini agar literasi politik masyarakat semakin tajam! Terus ikuti kabar terbaru seputar kebijakan pemerintahan, ekonomi, dan layanan publik daerah hanya di RakyatBekasi.Com.
Penulis : Syahrul E Dasopang (Pengamat Gerakan Islam)
Editor : Bung Ewox
