Poin Utama:
- Sejarah dan masa depan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada kualitas pemahaman serta kesadaran kolektif umat Islam.
- Kegagalan konsolidasi para aktor politik Islam membuat umat mudah dipecah belah melalui sistem patronase yang merusak.
- Perubahan keseimbangan ideologis menjadi “keseimbangan koruptif” telah menjerat kekuatan sosial-politik dalam praktik kolusi kekuasaan.
- Ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah dituntut bertanggung jawab karena terseret pragmatisme politik melalui konsesi tambang dan kursi kementerian.
Wajah dan posisi Indonesia di kancah global maupun nasional saat ini dinilai tidak lepas dari cerminan kondisi umat Islamnya.
Alih-alih menyalahkan pihak asing, umat Islam justru diminta melakukan introspeksi mendalam terkait arah gerakan dan kesadaran politik mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini merujuk pada maraknya kegagalan konsolidasi tokoh Islam, hingga terjebaknya ormas besar dalam pusaran keseimbangan politik koruptif yang pragmatis.
Mengapa Nasib Indonesia Sangat Tergantung pada Umat Islam?
Sejarah panjang kolonialisme, kemerdekaan, hingga arah pembangunan bangsa Indonesia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari faktor mayoritas umat Islam.
Tingkat kesadaran, pemahaman agama, serta cara umat mengolah pengetahuan sangat memengaruhi artikulasi tindakan kolektif mereka di ruang publik dan kancah politik.
”Jadi jika kita melihat wajah dan posisi Indonesia yang tentu jauh dari yang diharapkan, maka jangan cari-cari kesalahan pada asing aseng asong. Arahkan perhatian dan telunjuk pada umat Islam di Indonesia: apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka perbuat, bagaimana mereka mengorganisasikan dirinya dan sejauhmana mereka mendefinisikan dan mengartikulasikan tindakan kolektif mereka,” urai Penulis Buku Mengapa Gerakan Islam Gagal?, Syahrul E Dasopang kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (02/07/2026).
Meskipun Indonesia tercatat memiliki populasi muslim terbesar di dunia, hal tersebut tidak menjamin bahwa ajaran Islam benar-benar mengendalikan arah kehidupan sosial mereka.
Pertanyaan krusial saat ini adalah apakah umat Islam masih merasa sebagai satu kesatuan sejarah dan harapan, yang menjadi tolok ukur kekuatan mereka dalam persaingan ekonomi dan budaya.
Apa Penyebab Utama Kegagalan Konsolidasi Gerakan Islam?
Akar kelemahan umat Islam saat ini sejatinya terletak pada kegagalan para politisi dan aktor gerakannya dalam menyatukan visi, bahkan pada tataran program yang esensial.
Ambisi serta ekspektasi perorangan sering kali jauh lebih dominan mewarnai aksi-aksi mereka dibandingkan memperjuangkan kepentingan bersama.
Kondisi rapuh ini diperparah oleh kuatnya ketergantungan umat pada pola patronase yang mengakar.
Akibatnya, umat Islam sangat mudah dan rentan untuk ditekan, dipecah belah, hingga diperdaya oleh kepentingan pragmatis sesaat.
Hukum kausalitas dalam sistem patronase ini sangat fatal; jika patron atau tokoh panutannya rusak, maka basis umatnya pun akan ikut hancur.
Keteladanan yang buruk pada akhirnya hanya memicu pembusukan mental secara kolektif di kalangan akar rumput.
Bagaimana Keseimbangan Ideologis Berubah Menjadi Keseimbangan Koruptif?
Desain Indonesia modern awalnya dibangun di atas fondasi keseimbangan ideologis antara Islamisme, Nasionalisme, dan Sosialisme (Marxisme) pada era kepemimpinan Soekarno.
Seiring berjalannya waktu, perimbangan ini mulai disesaki oleh masuknya unsur militerisme yang menunggangi konsep developmentalisme dan fungsionalisme.
Tragisnya, perkembangan zaman justru membelokkan keseimbangan tersebut menjadi sebuah ‘keseimbangan koruptif’.
Sistem ini memaksa masing-masing kekuatan sosial, politik, maupun ekonomi bekerja saling mengimbangi murni demi mempertahankan eksistensi dan legitimasi kekuasaan negara.
Kondisi status quo inilah yang menyuburkan praktik korupsi dan kolusi secara masif di berbagai tingkatan birokrasi.
Hal ini patut menjadi peringatan keras di level daerah, di mana Pemkot Bekasi serta arah kebijakan strategis Wali Kota Bekasi harus terus dikawal agar tidak terjerumus dalam pola keseimbangan koruptif serupa.
(Baca juga: Tajam! Sistem Pemerintahan Indonesia Tak Layak Dipertahankan)
Mengapa Ormas Islam Besar Terseret Politik Pragmatis?
Fenomena keseimbangan koruptif secara ironis telah menyeret ormas-ormas besar umat Islam menjadi pemain aktif di dalamnya.
Hal ini terbukti secara vulgar dari bagaimana mereka menikmati jatah pembagian konsesi tambang hingga kursi kementerian.
Situasi tersebut menjadi wujud afirmasi dari bekerjanya kesadaran politik pragmatis, di mana “jatah-jatahan” harus terus dipenuhi agar sistem kekuasaan berjalan mulus.
Akibatnya, perkembangan umat terhenti dan mereka direduksi sekadar menjadi penerima “jatah sewa kavling” kekuasaan.
Melihat realita ini, wajah umat Islam Indonesia saat ini dinilai jauh dari kata mulia dan berharga. Dua ormas Islam terbesar, yakni NU dan Muhammadiyah, disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini karena sering dijadikan instrumen politik yang diperdagangkan oleh para petualang kekuasaan.
Kritik tajam dari Syahrul E Dasopang ini sepatutnya menjadi bahan muhasabah bersama bagi umat Islam, tokoh agama, dan figur pemerintahan agar kembali ke jalur perjuangan yang murni berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Bagaimana pendapat Anda mengenai analisis ini? Apakah Anda setuju bahwa gerakan umat dan ormas Islam saat ini telah terjebak dalam pusaran politik pragmatis?
Bagikan artikel ini ke media sosial Anda dan mari berdiskusi dengan meninggalkan tanggapan di kolom komentar di bawah!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
