Poin Utama:
- Tuduhan pendanaan “recehan” dalam aksi demonstrasi dinilai sebagai taktik klasik elite politik untuk memecah belah dan melemahkan gerakan mahasiswa.
- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didesak untuk tidak mencari kambing hitam, melainkan menjadikan kritik mahasiswa sebagai alarm tata kelola negara.
- Mahasiswa diimbau tetap konsisten mengawal isu krusial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Danantara, hingga wacana dwifungsi TNI/Polri.
Tuduhan adanya aliran dana “recehan” yang menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini dinilai sebagai lagu lama milik penguasa.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai narasi tersebut sengaja diembuskan untuk meredam daya kritis dan memecah belah gerakan moral pemuda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh terpengaruh oleh intrik politik elite yang sedang berebut kekuasaan.
Mengapa Isu ‘Recehan’ Sering Dituduhkan kepada Gerakan Mahasiswa?
Tuduhan bahwa aksi mahasiswa didanai oleh kelompok elite tertentu bukanlah hal baru, melainkan siasat usang yang muncul setiap kali ada perlawanan kritis.
Alih-alih merespons substansi tuntutan, pihak yang berkuasa kerap melempar isu ini untuk mendegradasi kemurnian gerakan.
”Tuduhan khas penguasa tersebut akan selalu dilempar selama ada aksi kritis terhadap kekuasaan. Sementara kekuasaan sendiri justru melakukan aksi serupa, namun lebih halus dengan merekrut para aktivis menjadi bagian dari kekuasaan,” kata Sutrisno Pangaribuan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Sabtu (27/06/2026).
Menurut tokoh yang juga terlibat dalam aksi mahasiswa 1998 ini, dengan atau tanpa uang receh, mahasiswa tetap menjadi representasi kontrol sosial yang paling orisinal.
Para pemuda yang rela berpanas-panasan dan berhadapan dengan aparat ini murni bergerak karena melihat adanya ketidakberesan dalam tata kelola negara.
Bagaimana Seharusnya Pemerintah Menyikapi Aksi Kritis Mahasiswa?
Alih-alih mencari kambing hitam lewat narasi ‘recehan’, Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh lingkaran kekuasaannya diminta untuk bersyukur.
Aksi turun ke jalan harus dimaknai sebagai alarm peringatan dari rakyat yang disuarakan melalui mahasiswa.
Sutrisno, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Government Watch (IGoWa), mengingatkan agar pemerintah pusat lebih peka terhadap tuntutan tersebut.
Tidak perlu merespons dengan membangun narasi buruk, apalagi mencoba membungkam pergerakan dengan jabatan-jabatan strategis seperti wakil menteri atau komisaris BUMN.
Mahasiswa bergerak murni dengan niat membenahi bangsa. Mereka berjuang mengawal kepentingan rakyat tanpa memikirkan jabatan politik di masa depan, berbeda dengan para elite yang kerap lempar batu sembunyi tangan demi kekuasaan.
Isu Strategis Apa Saja yang Harus Tetap Dikawal Mahasiswa Saat Ini?
Di tengah upaya pelemahan melalui isu pendanaan, gerakan mahasiswa diimbau untuk tidak mundur selangkah pun.
Mahasiswa harus mengambil peran sebagai watch dog (anjing penjaga), terutama ketika mayoritas wakil rakyat di parlemen dinilai hanya menjadi “paduan suara” bagi kebijakan pemerintah.
Sutrisno Pangaribuan membeberkan sejumlah kebijakan strategis pemerintah saat ini yang berpotensi melenceng dan wajib terus disoroti oleh mahasiswa, antara lain:
- Kebijakan Anggaran dan Kelembagaan: Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat (SR), dan pembentukan badan Danantara.
- Reformasi Keamanan: Reorganisasi TNI yang dinilai terlalu radikal lewat penambahan Kodam, Korem, Kodim, dan Batalyon yang membebani kas negara.
- Regulasi Aparat: Perubahan batas usia pensiun dalam UU TNI dan Polri, serta indikasi kembalinya dwifungsi aparat yang mencederai cita-cita reformasi.
- Konflik Agraria: Aktivasi Satgas Penanganan Konflik Harian (PKH) yang terindikasi merampas lahan perkebunan rakyat tanpa putusan pengadilan yang sah.
Tuduhan aksi mahasiswa yang didanai pihak tertentu pada hakikatnya hanyalah pantulan dari perpecahan dan perebutan pengaruh di kalangan elite politik itu sendiri.
Oleh karena itu, gerakan mahasiswa harus tetap kokoh, teguh, dan independen demi mewujudkan kebaikan bangsa, tanpa perlu menghiraukan isu-isu recehan yang sengaja diembuskan.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat dan ketahanan gerakan mahasiswa saat ini? Sampaikan opini Anda di kolom komentar dan jangan lupa bagikan artikel ini untuk mendukung transparansi serta demokrasi yang sehat.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
