- Rencana pemecatan lima oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi akibat pungli sopir truk mendapat penolakan dari internal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Pegawai menilai langkah sanksi pemecatan langsung terlalu reaktif dan mengabaikan nasib serta kesejahteraan keluarga (anak dan istri) para pelaku.
- Muncul dugaan kuat bahwa praktik pungli di Simpang Kartini (Pos Poncol) tidak berdiri sendiri, melainkan hasil arahan langsung dari pimpinan Dishub Kota Bekasi.
- Pemkot Bekasi didesak untuk mengedepankan sanksi administratif secara berjenjang (SP1, SP2, SP3) guna memberikan efek jera tanpa mengorbankan masa depan aparatur tingkat bawah.
Wacana penjatuhan sanksi pemecatan terhadap lima oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi yang terlibat pungutan liar (pungli) memicu gelombang perlawanan dari internal pegawai.
Seorang anggota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Aliansi Merah Putih (AMP) berani bersuara dan mengkritik keras kebijakan tersebut.
Langkah tegas Wali Kota Bekasi serta instansi terkait dinilai terlalu reaktif dan kejam terhadap prajurit lapangan, seraya memunculkan dugaan serius keterlibatan pejabat teras sebagai aktor intelektual di balik aksi pemerasan sopir truk tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik Tajam Terhadap Wali Kota Bekasi Terkait Sanksi Pemecatan
Kebijakan represif yang ditujukan kepada lima petugas Dishub Kota Bekasi menuai polemik baru. Kritik pedas ini dilontarkan langsung oleh Pipik (bukan nama sebenarnya), salah seorang PPPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP).
”Saya selaku bagian dari PPPK merasa keberatan dengan pemecatan tersebut. Sepertinya pemecatan itu terlalu reaktif, semestinya kan ada hukuman berjenjang… Meski demikian, Memang saya tidak setuju dengan tindak-tanduk oknum-oknum Dishub itu yang meminta-minta uang kepada masyarakat,” kata Pipik kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (04/08/2026).
[baca juga: Dishub Bekasi Akui Ada Oknum Petugas Peras Sopir Truk Jutaan Rupiah]
Mengapa Pemecatan Oknum Dishub Kota Bekasi Dinilai Terlalu Kejam?
Sanksi pemecatan dianggap tidak manusiawi karena memberikan hantaman ekonomi langsung kepada keluarga petugas yang dipecat.
Sanksi administratif secara bertahap berupa teguran tertulis dinilai jauh lebih bijak untuk pembinaan aparatur daerah.
”Saya setuju, saya sepakat (tindakan pungli tersebut memang salah dan tak patut dilakukan). Tapi tindakan yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi maupun BKPSDM, bahkan juga pimpinan di Dishub (Kadishub Kota Bekasi), itu juga jangan terlalu kejam lah. Mereka (pelaku pungli) kan punya anak istri. Berikanlah dulu SP 1,SP 2, ataupun SP 3 agar membuat efek jera pada oknum-oknum tersebut,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan nurani para pengambil kebijakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi.
[baca juga: Atensi Gubernur Jabar, Wali Kota Bekasi SatSet Nonaktifkan Oknum Dishub Pelaku Pungli]
”Dan apakah orang yang memecat itu sudah memikirkan kesejahteraan para pegawainya?” keluhnya.
Benarkah Ada Arahan Pimpinan Dishub Kota Bekasi dalam Praktik Pungli?
Kecurigaan publik kian menguat seiring adanya tudingan bahwa para petugas rendahan di jalan raya hanyalah perpanjangan tangan dari pejabat tinggi di instansinya.
Pipik meyakini bahwa staf bawahan tidak akan berani bertindak nekat tanpa adanya pelindung atau instruksi dari atas.
”Karena, kita juga harus tahu, mereka melakukan itu tidak mungkin jika tak ada arahan dari pimpinan. Pastilah (ada arahan),” tegasnya membongkar dugaan tersebut.
Grup eksekutor pungli di Pos Poncol yang berjumlah lima orang mengindikasikan adanya skema pemerasan yang terstruktur rapi.
[baca juga: Komisi 2 Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Kadishub]
”Siapa sih yang berani (melakukan pungli terang-terangan tanpa ada perintah), kita PPPK cuma bawahan, untuk meminta-minta uang kalau tidak ada arahan dari atas? Apalagi mereka itu berlima, bukan satu dua orang. Nah, itulah mungkin arahan saya,” sambungnya.
Apa Dampak Efisiensi Fiskal Terhadap Perilaku Pegawai di Lapangan?
Kondisi kesejahteraan pegawai akibat pengetatan anggaran daerah diduga turut berkontribusi memicu perilaku koruptif, meskipun praktik pungli tetap dikutuk keras.
”Mohon maaf, selama ini memang kita efisiensi dengan fiskal dan lain sebagainya. Mestinya pimpinan juga mengertilah kondisi-kondisi di lapangan seperti apa. Tapi saya secara pribadi tidak setuju dengan mengorbankan masyarakat,” paparnya beralasan.
Pimpinan daerah didesak untuk memandang kasus ini dari perspektif yang lebih luas dan tidak hanya sekadar memutus rantai komando di tingkat terendah.
”Saya sepakat untuk menindak pungli-pungli itu. Tetapi perlu dipahami, di belakang 5 orang (pelaku pungli) itu ada anak istri yang harus kita biayai. Mereka juga punya keluarga. (Iya),” cetusnya mengingatkan para pejabat Pemkot Bekasi.
[baca juga: Peras Sopir Truk Jutaan Rupiah: 5 Oknum Petugas Dishub Kota Bekasi Resmi Dipecat!]
”Mohon kiranya pimpinan itu berpikir seperti itu. Jangan menyelesaikan masalah tetapi membuat masalah baru di Kota Bekasi. Terima kasih,” tutupnya.
Kasus dugaan pungli sopir truk ini kini tidak sekadar menguji integritas petugas lapangan, melainkan menantang Pemkot Bekasi untuk membongkar jaringan mafia birokrasi jika dugaan setoran ke atasan itu benar adanya.
Publik kini menanti, apakah Majelis Kode Etik akan berani menyentuh para pejabat tinggi atau hanya menjadikan bawahan sebagai tumbal institusi.
Bagaimana opini Anda terkait pernyataan berani anggota PPPK ini? Apakah pemecatan lima oknum tersebut sudah tepat, atau pimpinan mereka juga harus ikut diperiksa? Mari sampaikan pendapat tajam Anda di kolom komentar dan bagikan berita eksklusif ini!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
