Prostitusi Terselubung ‘Be Glow’ Tak Tersentuh, KOAR Desak Ketegasan Pemkot Bekasi

• Panti Pijat ‘Be Glow’ di Komplek Ruko Mutiara, Kecamatan Bekasi Selatan, kedapatan menjajakan layanan prostitusi terselubung dengan omzet yang dipromosikan secara vulgar di ruang publik digital.
• Pengelola memanipulasi izin usaha relaksasi dengan menawarkan diskon layanan seksual mulai dari Rp50 ribu hingga paket Happy Hours seharga Rp270 ribu kepada lebih dari ratusan anggota grup Telegram.
• Jejak digital berupa Field Report (FR) dari pelanggan membeberkan secara rinci layanan seksual penuh, mengindikasikan adanya dugaan eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
• Koalisi Aliansi Rakyat (KOAR) Bekasi menilai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) serta Satpol PP Kota Bekasi gagal total dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum.

Praktik prostitusi terselubung dan eksploitasi perempuan berkedok panti pijat kesehatan tak tersentuh dan kembali mencoreng wajah Kota Bekasi.

Berlokasi di ‘Be Glow’, Komplek Ruko Mutiara, Kecamatan Bekasi Selatan, bisnis esek-esek ini beroperasi secara bebas dan sistematis tanpa adanya tindakan pengawasan yang berarti dari aparat penegak hukum daerah.

Pada pertengahan Agustus 2026, terungkap bahwa pengelola dengan berani menjajakan layanan seksual secara vulgar melalui platform digital, memicu kemarahan publik dan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk segera mencabut izin operasional tempat maksiat tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

PEMKOT BEKASI DIDESAK EVALUASI IZIN TEMPAT HIBURAN

Mengapa Praktik Prostitusi Terselubung di Panti Pijat ‘Be Glow’ Semakin Menjamur di Pusat Kota Bekasi?

Menjamurnya lokalisasi terselubung yang lokasinya sangat dekat dengan pusat perputaran ekonomi dan pemerintahan memicu pertanyaan besar terkait wibawa penegakan hukum di Kota Bekasi.

Praktik prostitusi di Be Glow berjalan sangat rapi dan terorganisir dengan memanfaatkan testimoni digital atau Field Report (FR) dari para pelanggan.

Mereka menggunakan platform publik seperti Telegram dan Kaskus sebagai ujung tombak pemasaran untuk menarik konsumen baru lewat iming-iming diskon tarif dan layanan seksual paripurna.

Berdasarkan investigasi mendalam yang dilakukan pada Sabtu (15/08/2026), Panti Pijat ‘Be Glow’ terlihat semakin gencar menjajakan layanan seksualnya di tengah kelengahan aparat. Pengelola merilis berbagai paket diskon layanan intim yang didesain secara terang-terangan untuk menarik para pria hidung belang.

Berikut adalah rincian tarif dan paket layanan prostitusi terselubung yang ditawarkan oleh pengelola Be Glow berdasarkan temuan investigasi:

“Selama bulan Juli dan Agustus 2026, mereka masih bebas beroperasi menjajakan layanan prostitusi. Hal tersebut terbukti dari jejak digital berupa field report yang dituliskan oleh para tamu hidung belang usai melepaskan hasrat binatangnya di tempat laknat tersebut,” kata Ketua KOAR Bekasi Dian Arba kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Sabtu (15/08/2026).

Salinan bukti digital dari saluran Telegram Be Glow yang berhasil dihimpun membeberkan realitas kelam eksploitasi perempuan di ruko tersebut. Testimoni pelanggan secara eksplisit merinci aktivitas seksual yang dilarang keras oleh konstitusi dan norma sosial.

Data di atas mengonfirmasi bahwa Panti Pijat Be Glow bukan lagi sekadar fasilitas relaksasi kesehatan, melainkan telah bertransformasi menjadi rumah bordil modern yang mengeksploitasi perempuan demi keuntungan finansial.

Bagaimana Modus Operandi Bisnis Esek-Esek Berkedok Panti Pijat Memanfaatkan Sistem OSS-RBA?

Fenomena pelanggaran di Komplek Ruko Mutiara ini tidak lepas dari celah birokrasi dalam penerbitan izin usaha. Pengusaha hiburan malam dengan mudah memanipulasi klasifikasi perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).

Pada umumnya, pelaku usaha spa atau panti pijat mendaftarkan bisnis mereka di bawah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 96121 yang diperuntukkan bagi Pijat Tradisional atau KBLI terkait aktivitas kebugaran dan spa.

Dalam rezim perizinan berbasis risiko, KBLI jenis ini sering kali dikategorikan sebagai usaha dengan tingkat risiko rendah atau menengah rendah, di mana Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar dapat terbit secara otomatis tanpa memerlukan verifikasi faktual yang ketat di lapangan terlebih dahulu.

Kemudahan ini justru menjadi bumerang ketika instansi terkait tidak melakukan pengawasan pasca-izin yang komprehensif. Pemilik modal mendaftarkan usahanya sebagai fasilitas kesehatan tradisional, namun pada praktiknya, bilik-bilik pijat dialihfungsikan menjadi ruang eksekusi layanan seksual.

Lemahnya kontrol pasca-izin membuat pengusaha nakal bebas menyalahgunakan tempat usaha mereka menjadi lokalisasi terselubung, merusak esensi dari perizinan itu sendiri yang sejatinya ditujukan untuk kemudahan investasi yang legal dan beretika.

Apabila terbukti melanggar komitmen dan standar usaha, otoritas berwenang sejatinya memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi administratif secara berjenjang, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan operasional, hingga sanksi terberat berupa pencabutan NIB secara permanen. Pencabutan NIB ini berarti entitas usaha tersebut secara hukum kehilangan dasar operasional yang sah dan wajib ditutup.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya