- Penangkapan Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq (FA) melalui OTT KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN mengguncang konstelasi Golkar Kota Bekasi.
- Ketua PK Golkar Medansatria, H. Suryo Harjo menilai insiden tersebut merusak marwah partai berlambang pohon beringin.
- Suryo Harjo mendesak evaluasi dukungan dan menyarankan istri Fahd, Ranny Fahd Arafiq, agar membatalkan niatnya maju pada Musyawarah Daerah (Musda).
- Figur calon pemimpin DPD Golkar Kota Bekasi ke depan dituntut harus benar-benar bersih dari segala pusaran masalah hukum.
OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua DPP Partai Golkar, Fahd Arafiq (FA), membawa gelombang kejut bagi konstelasi politik lokal.
Penangkapan terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini dinilai mencoreng marwah partai. Buntut dari insiden tersebut, pencalonan sang istri, Ranny Fahd Arafiq, pada Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kota Bekasi kini mulai menuai desakan agar dievaluasi total.
Dampak Kasus Hukum terhadap Konstelasi Musda Golkar Kota Bekasi
Mengapa OTT KPK Fahd Arafiq Memengaruhi Pemilihan Ketua Golkar Kota Bekasi?
Kasus hukum yang menjerat Fahd Arafiq secara otomatis memengaruhi peta dukungan politik di tingkat daerah, mengingat sang suami selama ini disebut-sebut sebagai penyokong utama kepentingan politik Ranny.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ranny sendiri dikabarkan kuat akan bertarung memperebutkan kursi pimpinan dalam kontestasi politik lokal tersebut.
”Efeknya sangat dalam karena Marwah Partai Golkar harus menegakkan Kebenaran dan keadilan untuk membela kepentingan Rakyat, bila tidak menjalankan tugas partai dengan sejujurnya maka statusnya bukan sebagai kader,” kata Ketua PK Partai Golkar Medansatria sekaligus Anggota DPRD Kota Bekasi, H. Suryo Harjo kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (17/09/2026).
Apa Desakan PK Golkar Medansatria Terkait Pencalonan Ranny Fahd Arafiq?
Melihat krisis kepercayaan yang mungkin timbul di mata publik, Suryo Harjo menyarankan agar Ranny memupuskan niatnya untuk maju dalam bursa pimpinan partai mendatang.
Menurutnya, partai harus mengusung figur yang terbebas dari bayang-bayang masalah hukum demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.
”Keputusan untuk maju sangat tidak memungkinkan mengingat Marwah Partai Harus di tegakkan setegak tegaknya, Calon Pemimpin Harus Benar benar Bersih dari masalah Hukum,” tuturnya.
Bagaimana Nasib Dukungan Politik Jelang Musda Golkar Kota Bekasi?
Situasi perpolitikan yang memanas membuat para kader dan pemilik suara di tingkat akar rumput diminta untuk berpikir jernih.
Suryo secara tegas mendorong para kader untuk mengevaluasi kembali arah dukungan mereka jelang perhelatan demi menyelamatkan kepentingan partai di atas kepentingan individu.
”Agar evaluasi kembali keputusan dan redam Ambisi kembalikan niat untuk mengabdi atau mencari kepentingan Pribadi,” tegasnya.
Sebagai informasi, KPK sebelumnya telah membenarkan keberhasilan mengamankan Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq (FA) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Insiden ini tak pelak menjadi pukulan telak bagi faksi politik yang mengandalkan kekuatannya di wilayah Kota Bekasi.
Dinamika politik jelang pemilihan struktur kepengurusan Golkar di Kota Bekasi diprediksi akan semakin dinamis seiring berjalannya proses hukum di KPK. Publik kini menanti langkah strategis apa yang akan diambil oleh para elit partai untuk memulihkan citra di tengah pusaran badai politik ini.
Mari bagikan artikel ini dan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar Anda tidak ketinggalan update berita politik dan layanan publik terkini di Kota maupun Kabupaten Bekasi secara tajam dan terpercaya!
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
