- Proses seleksi Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi tengah berlangsung transparan di bawah pengawasan BKN dan Pemprov Jawa Barat.
- Komisi I DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa senioritas di birokrasi bukan satu-satunya tolok ukur utama.
- Sekda baru dituntut memiliki kepemimpinan kuat, cakap berkomunikasi, dan berani mengeksekusi visi-misi Wali Kota Bekasi.
- Pergantian jabatan dipastikan tidak akan menghambat pembahasan APBD Perubahan maupun agenda prioritas Pemkot Bekasi.
PANITIA SELEKSI (PANSEL) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah memproses pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi yang baru lewat seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, mengingatkan bahwa sosok ‘Panglima ASN’ yang baru tidak boleh hanya bermodal senioritas, tetapi wajib memiliki keberanian taktis dalam mengeksekusi program di lingkungan Pemkot Bekasi.
Syarat Mutlak Calon Sekda Kota Bekasi
Menjadi pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat daerah bukanlah tugas ringan. Proses ini diharapkan menghasilkan figur yang bukan sekadar pandai secara administratif, namun memiliki kepemimpinan solid di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau senioritas menurut saya sudah sewajarnya menjadi salah satu pertimbangan. Tapi yang paling penting adalah kemampuan komunikasi, leadership yang baik, dan bisa diterima oleh seluruh ASN sehingga program-program kepala daerah dapat berjalan dengan lancar,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Jumat (18/09/2026).
Merespons tahapan pengujian saat ini, legislatif menilai jalannya seleksi sudah sesuai kaidah hukum kepegawaian yang berlaku.
“Kemarin setelah paparan, insyaallah semuanya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan BKN. Ketua panselnya juga dari BKPSDM Jawa Barat, sehingga mudah-mudahan seluruh proses berjalan sesuai SOP yang ada,” ujarnya.
Mengapa Senioritas Saja Tidak Cukup untuk Menjadi Sekda Kota Bekasi?
Senioritas tanpa eksekusi yang tegas akan membuat roda birokrasi berjalan lambat. Calon Sekda harus mampu menerjemahkan beragam program prioritas dari Wali Kota Bekasi secara presisi ke dalam pelaksanaan teknis pemerintahan tanpa keragu-raguan.
“Sekda ke depan harus berani. Karena program-program Wali Kota sekarang cukup banyak dan membutuhkan keberanian dalam melaksanakan berbagai kebijakan maupun perda yang ada,” ucapnya.
Selain nyali birokrasi, kecakapan komunikasi politik merupakan jembatan krusial. “Dikarenakan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat realisasi program pembangunan yang telah direncanakan,” sambungnya.
Dampak Pemilihan Sekda Terhadap Soliditas Birokrasi Pemkot Bekasi?
Pemilihan Sekda berdampak langsung pada konsolidasi internal puluhan ribu pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi. Posisi strategis ini tidak boleh memicu faksi-faksi yang justru merugikan masyarakat.
“Leadership ini penting karena Sekda merupakan orang nomor satu di ASN. Semua ASN harus bisa menerima kepemimpinannya. Jangan sampai muncul gesekan-gesekan yang justru menghambat jalannya pemerintahan,” tuturnya.
Terlebih, Sekda otomatis mengemban amanah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Dia harus memahami aturan pemerintahan dan teknis pelaksanaannya. Apalagi secara teknis Sekda juga memiliki peran penting dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga harus memahami proses dari atas sampai bawah,” jelasnya.
Apakah Proses Seleksi Akan Mengganggu Agenda Pembahasan APBD?
Proses transisi kepemimpinan ASN diyakini tidak akan mengintervensi atau menunda agenda rutin penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya penyusunan postur anggaran.
“Kalau secara proses pemerintahan saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Tahapan APBD Perubahan juga sudah berjalan. Nanti tinggal ada penyesuaian terhadap Sekda baru dan program-program yang menjadi prioritas Wali Kota,” ungkapnya.
Pada muaranya, seluruh proses seleksi BKN ini akan dikerucutkan kembali kepada keputusan akhir kepala daerah.
“Pada akhirnya memang menjadi hak prerogatif Wali Kota. Yang penting prosesnya berjalan sesuai aturan. Siapa yang dipilih tentu menjadi pertimbangan kepala daerah, termasuk soal kecocokan atau chemistry dalam menjalankan roda pemerintahan,” tandasnya.
Pemkot Bekasi kini menanti sosok ‘panglima’ definitif yang mampu berlari kencang merealisasikan perbaikan layanan publik demi kesejahteraan warga Kota Patriot.
Ingin terus memantau dinamika pemerintahan dan perumusan kebijakan di Bekasi secara akurat? Ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar tidak tertinggal informasi terbaru!
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
