Aktivis Bekasi Kecam Kebijakan dan Pencitraan Plt Wali Kota yang Ugal-Ugalan

KOTA BEKASI – Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis dan juga mantan anggota DPRD Kota Bekasi mendeklarasikan “Gerakan Rakyat (Gerak) Bekasi” bertempat di Cafe Peneleh, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jum’at (23/12/2022). Menurut deklarator “Gerak Bekasi” yang juga mantan Legislator Kalimalang Rosihan Anwar, pihaknya akan terus menyikapi kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono yang dinilainya ugalan-ugalan. Sejak menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi, kata dia, kebijakan Tri Adhianto Tjahyono selalu menimbulkan kegaduhan dan hanya fokus pencitraan dirinya dengan menggunakan anggaran daerah. “Banyak kebjikannya yang hanya bikin gaduh, karena diputuskan secara ugal-ugalan. Contoh aja pembagian BLT yang tidak tepat sasaran, karena sumber data yang tidak valid. Lalu juga soal pemberhentian Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Solihat. Pemberhentian itu menyalahi aturan dan tidak beretika,” ujar pria yang akrab disapa haji Aan ini. Terkait pemberhentian Dirut Perumda Tirta Patriot, kata dia, adalah kebijakan yang tidak mendasar sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat Kota Bekasi. “Kebijakan yang diambil melebihi kewenangannya sebagai Plt Wali Kota,” tegasnya. Masih di tempat yang sama, Mantan Ketua Umum Kapemasi Bandung Oman Abdurahman sekedar mengingatkan bahwasanya jabatan Plt itu sama dengan pegawai magang. “Kebijakan Tri Adhianto Tjahyono, kami nilai sangat ugal-ugalan dan tidak sesuai dengan aturan sehingga merugikan kepentingan masyarakat Kota Bekasi,” kata Oman. Oman menuding, Mas Tri sapaan akrabnya, hanyalah mencari modal buat Pilkada 2024. Senada dengan Oman, mantan Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bekasi Ahmad Taufik menyayangkan terjadinya degradasi dalam atmosfer pemerintahan di Kota Bekasi dengan menjunjung ketidakadilan terhadap masyarakat. “Kami, Gerak Bekasi hadir untuk Bekasi lebih baik lagi ke depannya,” kata dia. Sementara itu mantan Ketua Umum HMI Karawang-Bekasi dan Presidium KAHMI Kota Bekasi Zahrudin yang didaulat sebagai Koordinator “Gerak Bekasi” membeberkan bahwa prinsip dan logika gerak pihaknya adalah mengawal setiap kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bekasi. “Bila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kami akan mengingatkan dan bila diperlukan akan kami lawan. Karena komitmen kami adalah sebagai penyeimbang kekuasaan,” tukasnya. (*)