Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi dari lintas fraksi menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kritik ini muncul di tengah proses pemilihan dua Direktur Utama (Dirut) BUMD, yakni PT Mitra Patriot dan PT Sinergi Patriot, yang dianggap memiliki kinerja di bawah ekspektasi.
Misbahudin, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi sekaligus anggota Banggar, meminta Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, untuk memantau langsung pelaksanaan pemilihan Dirut BUMD agar dilakukan secara profesional dan transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mengapresiasi langkah Wali Kota Bekasi untuk melakukan audit terlebih dahulu terhadap dua BUMD sebelum melaksanakan rekrutmen Direktur Utama secara profesional dan transparan,” ujar Misbahudin, Senin (28/4).
Pernyataan Misbahudin mendapat dukungan dari Sarwin Edi Saputra, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi, yang berencana menyuarakan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Kota Bekasi.
“Kami mendukung rencana audit PT Mitra Patriot dan PT Sinergi Patriot. Namun, ini harus menjadi momentum untuk memeriksa semua BUMD, termasuk PD Migas dan BPRS ,” jelas Sarwin.
Ahmadi, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, menyoroti minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan penyertaan modal yang berasal dari uang rakyat.
“Setiap satu sen penyertaan modal harus dipertanggungjawabkan karena ini uang rakyat. Yang saya dengar selama ini, BUMD sudah tidak sehat tetapi terus disuntik anggaran. Jangan-jangan ini jadi ajang bancakan buat elit selama ini,” ujar Ahmadi, yang akrab disapa Madong.
Masih di tempat yang sama, Nawal Husni, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PAN Pembangunan, menyarankan agar Inspektorat Kota Bekasi bersikap independen dalam mengevaluasi dan mengaudit kinerja BUMD.
Ia juga meminta verifikasi kompetensi auditor serta keabsahan data yang digunakan dalam proses audit.
“Kalau auditor tidak independen atau datanya manipulatif, harus ada tindakan tegas. Inspektorat harus memastikan bahwa audit dilakukan secara objektif dan transparan,” tegas Nawal.
Para anggota Banggar DPRD Kota Bekasi sepakat bahwa audit menyeluruh terhadap BUMD harus segera dilakukan sebelum penyusunan APBD berikutnya.
Mereka juga meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk lebih transparan dalam mengumumkan hasil audit kepada publik.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja BUMD, sekaligus memastikan bahwa penyertaan modal digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
