Bangun Polder VIP 2 di Tanah Sengketa, Niat Garong Rp13.9 Miliar Uang Rakyat?

- Jurnalis

Selasa, 17 September 2024 - 23:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi tanah sengketa yang akan dibangun Polder VIP 2.

Kondisi tanah sengketa yang akan dibangun Polder VIP 2.

Proyek pembangunan polder air (Kolam Retensi) Villa Indah Permai 2, Kelurahan Telukpucung, Kecamatan Bekasi Utara menyisakan persoalan. Pasalnya, pembangunan polder dilakukan di atas tanah yang sedang berperkara.

Proyek pembangunan senilai Rp13.989.208.000,- ini bersumber dari Alokasi Dana Khusus yakni Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Pekerjaan bernomor kontrak 620.01/02.0124.1/SP/DBMSDA-SDA/2024 ini dikerjakan oleh CV Rainy’s Crown Abadi dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tepat di pagar pembatas lokasi proyek, nampak spanduk yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik ahli waris almarhum H Abdul Madjid bin Musa, juga nampak bahwa tanah tersebut dalam pengawasan Mark and Partners Law Office. Spanduk serupa juga nampak di dalam area proyek.

Ketua Bidang Investigasi Lembaga Kajian Kebijakan Publik Daerah (LK2D), Hendra Dharya Hariyono menyampaikan bahwa persoalan antara masyarakat dan pihak ahli waris timbul lantaran tidak dilakukan proses kepada masyarakat pengguna jalan di lokasi proyek.

Warga di salah satu kawasan perumahan yang berada di belakang jalur polder mengeluh pekerjaan proyek telah mengganggu akses jalan mereka.

Warga dan pihak ahli waris sempat dimediasi pada Senin (16/09/2024) malam terkait dengan penutupan jalan.

Menurutnya status lahan polder harus menjadi perhatian, milik Pemkot Bekasi, Fasos Fasum perumahan, atau milik ahli waris.

“Karena ada ahli waris yang mengklaim bahwa lahan tersebut masih punya ahli waris yang sedang berproses hukum. Sehingga ahli waris menggugat kegiatan (pembangunan) Polder tersebut,” ungkapnya.

Jika berstatus Fasos Fasum perumahan, menurut Hendra merupakan kesalahan fatal lantaran peruntukan lahan tersebut untuk masyarakat sekitar, bukan untuk pembangunan Polder.

Menurutnya, kegiatan pembangunan Polder sedianya dihentikan sementara seraya memastikan status lahan dan memiliki kepastian dalam administrasinya.

“Sehingga Pemerintah Kota Bekasi melalui APBD tidak dirugikan dengan anggaran projek tersebut kurang lebih Rp13 miliar,” tambahnya.

RakyatBekasi telah mencoba mengonfirmasikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Aceng Solahudin namun belum mendapatkan jawaban.

Belanja modal tanah ini sebelumnya menjadi salah satu rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada saat penyusunan KUA-PPAS APBD perubahan.

Saat itu Pj Wali Kota Bekasi diminta untuk memperhatikan terpenuhinya legalitas administrasi pertahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad sudah Cek Lokasi proyek

Polder di kawasan perumahan VIP ini menjadi salah satu lokasi proyek yang dikunjungi oleh Pj Wali Kota Bekasi pada pertengahan Agustus lalu.

Dalam kunjungan ke beberapa lokasi saat itu, pekerjaan diminta untuk dilakukan secara maksimal guna menjadi lokasi penampungan dan resapan air pada saat musim penghujan.

“Kita bersama-sama dengan Pak Kadis BMSDA maupun Camat dan Lurah agar memperhatikan dan memantau terus perkembangannya, dan pengawasannya juga harus teliti dan memperhatikan pekerjaannya biar rapih dan cepat agar tidak menghambat aktivitas masyarakat,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Proyek pembangunan polder air (Kolam Retensi) Villa Indah Permai 2 Kecamatan Bekasi Utara yang merupakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi menuai polemik.

“Ini salah secara hukum, mereka bangun proyek di atas tanah berperkara,” ucap salah seorang warga Hasan Basri kepada rakyatbekasi, Selasa (17/09/2024).

Menurut Hasan, Tanah perumahan VIP dengan pengembangnya PT Yanadito saat ini sedang bersengketa dengan ahli warisnya H Abdul Majid.

“Perencanaan yang dapat merugikan negara. Tanah galiannya sudah dijual, kemana, berapa duit, belum ada kejelasan, itu dikelola oleh RWnya langsung,” tuturnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Aceng Solahudin belum merespon hingga berita ini tayang.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kebut Proyek Pembangunan Sekolah, Realisasi Fisik Disperkimtan Kota Bekasi Capai 60%
Lonjakan PHK di Kota Bekasi Capai 773 Kasus, Ini Pemicunya
Ditahan Kejari, Anggota DPRD Bekasi Nyumarno Bebas Borgol
Badai PHK Hantam Kota Bekasi, 773 Pekerja Terdampak di 2026
Siapa Pilihan Wali Kota Bekasi untuk 3 Kursi Eselon II?
Hasil Uji Lab Keluar: Kali Bekasi Sah Tercemar Berat dari Hulu Bogor
Rapor Merah CKG: 3.334 Warga Kota Bekasi Tercatat Perokok Aktif
AkustikMU: Strategi Dakwah Kultural Muhammadiyah Kota Bekasi
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 12:43 WIB

Kebut Proyek Pembangunan Sekolah, Realisasi Fisik Disperkimtan Kota Bekasi Capai 60%

Kamis, 30 Juli 2026 - 11:48 WIB

Lonjakan PHK di Kota Bekasi Capai 773 Kasus, Ini Pemicunya

Kamis, 30 Juli 2026 - 11:10 WIB

Ditahan Kejari, Anggota DPRD Bekasi Nyumarno Bebas Borgol

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:23 WIB

Badai PHK Hantam Kota Bekasi, 773 Pekerja Terdampak di 2026

Rabu, 29 Juli 2026 - 19:01 WIB

Siapa Pilihan Wali Kota Bekasi untuk 3 Kursi Eselon II?

Berita Terbaru

Ilustrasi kritik tajam Sutrisno Pangaribuan atas aksi walk out Menantu Jokowi dalam Sidang Paripurna DPRDSU.

Parlementaria

DPRDSU Tabrak Aturan, Aksi Walk Out Menantu Jokowi Dikritik Tajam

Kamis, 30 Jul 2026 - 13:09 WIB

Infografis badai PHK di Kota Bekasi.

Bekasi

Lonjakan PHK di Kota Bekasi Capai 773 Kasus, Ini Pemicunya

Kamis, 30 Jul 2026 - 11:48 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, Tersangka kasus pengeroyokan ini menjadi sorotan tajam publik lantaran tidak mengenakan rompi tahanan dan kedua tangannya tidak diborgol.

Bekasi

Ditahan Kejari, Anggota DPRD Bekasi Nyumarno Bebas Borgol

Kamis, 30 Jul 2026 - 11:10 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x