KOTA BEKASI – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Provinsi Jawa Barat tahun ajaran 2022 saat ini masih berlangsung dan sesuai jadwal, sekarang memasuki tahapan verifikasi.
Beberapa orang tua murid, kepada Rakyat Bekasi, mengungkapkan bahwa mereka sangat depresi alias tertekan dengan sistem PPDB sekarang.
Terlebih mereka harus menunggu hasil pengumuman yang berselang 10 hari sejak penutupan pendaftaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan diantara mereka, ada yang mengeluh bahwa sistem PPDB ini rawan dengan manipulasi, rekayasa dan aksi tipu-tipu.
Seperti yang diungkapkan R (47 tahun), yang mendaftarkan anaknya ke salah satu SMA Negeri. Dia mendaftarkan anaknya melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.
Demikian juga A (55 tahun) dan D (53 tahun), orang tua murid yang mendaftarkan anaknya ke SMAN 2 dan 14, sampai tulisan ini dibuat, nama anak mereka belum juga muncul di laman PPDB.
Padahal mereka sudah Minggu lalu mendaftarkan anaknya dan jelas disana disebut bahwa nama anak mereka sudah berhasil didaftarkan.
Lamhot S. Capah, SH, salah satu praktisi dan juga pemerhati pendidikan, secara gamblang mengungkapkan kekecewaannya atas sistem PPDB Jabar tahun 2022 saat ini.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini menggaungkan Jabar Juara, Go Digital. Tapi, fakta di lapangan, sistem PPDB Jabar jauh dari juara dan go digital.
Bagaimana Go Digital, kata dia, untuk pendaftaran saja, orang tua harus menunggu sampai 10 hari, itu pun belum tentu diterima.
Kedua, setelah pendaftaran tutup, secara bertahap, nama-nama siswa bermunculan satu-satu malam-malam.
Lamhot lalu menegaskan, yang paling sulit itu adalah membangun dan menjaga kepercayaan publik. Untuk menjamin sistem yang akuntabel, sistem PPDB yang diluncurkan Pemprov Jabar harusnya sudah lulus ISO 27000 tentang STANDAR KEAMANAN SISTEM.
Hal ini penting untuk menjamin kepercayaan publik akan sistem PPDB Jabar ini.
Kader PKS, yang dikenal kritis masalah pendidikan ini juga mengungkapkan bahwa banyak catatannya tentang PPDB Jabar 2022.
Salah satu yang ditekankannya, bahwa kesan adanya indikasi rekayasa, manipulasi dan aksi tipu-tipu masih terus terjadi.
Ada beberapa jalur yang rentan untuk dimanipulasi, kata dia, salah satu yang rawan untuk dipermainkan adalah jalur zonasi.
Jarak sekolah entah dengan bantuan siapa, bisa pindah sedemikian dekat dengan rumah.
“Saya punya beberapa data otentik, adanya indikasi rekayasa dalam PPDB ini. Bahkan data PPDB tahun lalu pun masih saya pegang. Tahun lalu sebagai bentuk kritik atas kinerja Disdik dan Pemprov Jabar, sampai saya kirimkan karangan bunga ke kantor gubernur karena banyaknya siswa “siluman” pada PPDB tahun lalu,” sindir Lamhot.
Ini kita, lanjut Lamhot, masih mengumpulkan data PPDB Online Jabar. Data-data ini akan kami sampaikan nanti langsung ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Saya berharap tidak ada lagi data-data “aneh” yang akan kami temui nanti di lapangan,” pungkasnya. (mar)