Poin Utama:
- Sebanyak 8 DPC PSI se-Kota Bekasi melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD Tanti Herawati.
- Tuntutan ini dipicu oleh dugaan pelanggaran AD/ART dan nihilnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- Surat penolakan kepemimpinan telah diserahkan ke tingkat DPW dan DPP PSI sejak September 2025.
- Kopdarda PSI Kota Bekasi yang dijadwalkan pada Juli 2026 dibayangi isu pencatutan nama kader sepihak.
Gejolak politik internal tengah menghantam tubuh Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Bekasi menjelang agenda Kopi Darat Daerah (Kopdarda) pada Juli 2026 mendatang.
Sebanyak delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kecamatan secara resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepemimpinan sosok yang akrab disapa Hera tersebut dinilai gagal mengelola roda organisasi, sekaligus diduga kuat melanggar prinsip transparansi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Mengapa 8 DPC PSI Kota Bekasi Keluarkan Mosi Tidak Percaya?
Akar permasalahan utama yang memicu mosi tidak percaya ini adalah nihilnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dan program kerja selama Tanti Herawati menjabat.
Ketidakpuasan kader di tingkat akar rumput, termasuk DPC Bekasi Timur, telah memuncak dan berujung pada pelaporan resmi ke struktur partai yang lebih tinggi.
”Kita sudah melayangkan surat kepada DPW dan DPP berisi tanda tangan delapan Ketua DPC pada September 2025 lalu,” kata Stevanus kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (26/05/2026).
Absennya laporan ini dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap akuntabilitas dan integritas internal PSI Kota Bekasi.
”Selama kepemimpinan Tanti Herawati sebagai Ketua DPD PSI Kota Bekasi, kami tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban. Ini jelas tidak sesuai dengan AD/ART partai yang mengamanatkan adanya mekanisme pelaporan secara berkala dan transparan,” tegasnya.
Apa Dampak Krisis Kepemimpinan di DPD PSI Kota Bekasi?
Tersumbatnya keran komunikasi antara pengurus DPD dan pimpinan di tingkat DPC membuat berbagai agenda organisasi menjadi mandek.
Kondisi ini membuat konsolidasi kader di lapangan terhambat, sehingga para pengurus ranting mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera mengambil langkah penyelamatan.
”Kami dari DPC PSI Bekasi Timur bersama sejumlah DPC lainnya sudah tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap kepemimpinan beliau. Kami meminta DPP segera mengevaluasi dan mengambil langkah tegas demi masa depan PSI di Kota Bekasi,” ujar Stevanus.
Apakah Ada Dugaan Manipulasi Data Jelang Kopdarda PSI Juli 2026?
Menjelang penentuan pucuk pimpinan baru dalam Kopdarda Juli 2026 mendatang, polarisasi dan kecurigaan di internal partai semakin menguat.
Muncul dugaan adanya upaya pencatutan nama kader secara sepihak untuk mengisi struktur kepengurusan DPC guna memuluskan manuver politik kubu petahana.
”Kita tidak diajak komunikasi, bisa saja dia mencatut nama-nama kader untuk kepengurusan DPC, tanpa konfirmasi kepada yang bersangkutan. Nama-nama yang disetorkan ke DPW Jabar ini saya kira layak untuk diaudit oleh internal partai,” pungkasnya.
Konflik internal ini tentu menjadi ujian berat bagi PSI Kota Bekasi dalam menjaga soliditas kadernya jelang kontestasi politik ke depan.
Evaluasi menyeluruh dari pengurus pusat sangat dinantikan agar roda organisasi kembali berjalan transparan dan akuntabel.
Ingin tahu kelanjutan dinamika politik lokal serta kabar terbaru dari Pemkot Bekasi? Jangan lewatkan update informasinya hanya di RakyatBekasi.Com. Bagikan artikel ini kepada rekan Anda dan sampaikan opini kritis Anda di kolom komentar!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
