Pengamat Sosial: Fenomena Penjilat Politik Lahir dari Ketergantungan Ekonomi

- Jurnalis

Rabu, 17 Juni 2026 - 12:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi mahasiswa UGM di Yogyakarta membentangkan spanduk

Aksi mahasiswa UGM di Yogyakarta membentangkan spanduk "UGM TOLAK!! PENJILAT REZIM" saat mengusir Budiman Sujatmiko dan Nusron Wahid. (Foto: Istimewa)

​Poin Utama:

  • ​Insiden UGM Sebagai Pemicu: Isu “penjilat” viral setelah mahasiswa UGM mengusir tiga pejabat tinggi (Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid, Sudaryono) dengan poster bertuliskan “Penjilat”.
  • ​Definisi Kritis: Pengamat mendefinisikan penjilat sebagai aktor yang mengorbankan nalar demi keuntungan subjektif dari penguasa dalam sistem patronase.
  • ​Akar Masalah Sistemik: Fenomena ini dinilai berakar dari ketergantungan ekonomi politik yang akut sejak era kolonial, yang sengaja dirawat oleh elit untuk mengontrol penduduk.
  • ​Manifestasi di Tingkat Puncak: Sikap “menjilat” diklaim terjadi secara berjenjang, dimulai dari pimpinan tertinggi negara terhadap kekuatan adidaya global seperti AS dan China demi bantuan ekonomi.

​Pengamat sosial Syahrul E Dasopang menyoroti kemunculan istilah “penjilat” yang belakangan ini marak diperbincangkan publik, khususnya pasca insiden di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang viral.

​Syahrul menilai fenomena ini bukan sekadar caci maki biasa, melainkan cerminan dari rusaknya mentalitas yang berakar pada ketergantungan ekonomi politik negara.

​Kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (16/10/2024), ia menjabarkan basis historis dan sistemik yang menyuburkan perilaku tersebut dari tingkat lokal hingga pimpinan puncak negara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Berikut ulasan lengkap analisis Syahrul E Dasopang terkait fenomena tersebut.

​Apa Itu Penjilat Politik Menurut Pengamat?

​Penjilat didefinisikan sebagai aktor atau pihak yang mengorbankan nalar kritis dan integritasnya demi memberikan validasi, pujian berlebihan, dan kepatuhan buta kepada penguasa atau atasan.

​Hal ini seringkali dilakukan guna menikmati imbalan tertentu, seperti pekerjaan, akses kekuasaan, atau jabatan politik.

​”Perbuatan ini subur dalam suatu sistem kerja berbasis patronase, bukan prestasi. Reward diterima lebih karena faktor like and dislike, dan like-nya otoritas pemberi reward berdasarkan sejauh mana seseorang mengakibatkan keuntungan subjektif bagi si pemberi reward,” tegas Syahrul E Dasopang kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (16/10/2024).

​Ia menambahkan bahwa dalam konteks ini, loyalitas pribadi jauh lebih diperhitungkan daripada kinerja objektif.

​Mengapa Isu Penjilat Viral dalam Insiden UGM?

​Isu ini mencuat drastis saat acara yang mendatangkan tiga pejabat tinggi di kampus UGM berakhir ricuh dengan pengusiran oleh mahasiswa.

​Tiga pejabat tersebut adalah Budiman Sujatmiko (Kepala Badan Penanggulangan Kemiskinan), Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN), dan Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian).

​Ketiganya harus menanggung malu karena diusir dengan teriakan dan bentangan poster bertuliskan “Penjilat”, sebagaimana terekam dalam aksi mahasiswa UGM.

Mahasiswa memandang Budiman dan Nusron sebagai representasi pihak yang menanggalkan nalar kritis demi kekuasaan.

​Bagaimana Basis Ekonomi Politik Menyuburkan Mentalitas Penjilat di Indonesia?

​Syahrul menilai mentalitas ini bukanlah fenomena baru, melainkan akar historis yang kuat dari warisan sistem ketergantungan era kolonial yang sengaja dirawat oleh elit baru.

​Menurutnya, politik ekonomi yang didesain elit saat ini membuat negara mengalami ketergantungan akut, khususnya impor terhadap mesin-mesin produksi, teknologi, hingga bahan baku modal.

​”Sistem ketergantungan ini tetap dirawat karena memang menguntungkan kaum elit yang menggantikan elit-elit Eropa sebelumnya,” jelas Syahrul.

​Tujuan dari desain ini, lanjutnya, adalah agar rakyat didesain tergantung pada elit-elit yang memiliki akses kepada ekonomi dan politik, sehingga elit lebih leluasa mengontrol penduduk.

​Apakah Pemimpin Negara Juga Terjebak Mentalitas Menjilat Kekuatan Global?

​Ya, Syahrul mengklaim fenomena ini terjadi secara berjenjang, dimulai dari pimpinan puncak negara terhadap kekuatan adidaya global.

​Akibat ketergantungan ekonomi yang akut, Indonesia dijerumuskan untuk mengharapkan bantuan dan alokasi modal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan kini China guna menolong berjalannya ekonomi.

​Di sinilah negara dinilai kehilangan sikap mandiri dan independen. Syahrul mencontohkan pernyataan pimpinan negara di masa lalu dan sekarang yang dianggapnya sebagai bentuk “menjilat” kekuatan global:

  • ​SBY: Pernah menyatakan Amerika adalah negara keduanya.
  • ​Joko Widodo: Memanggil Presiden China Xi Jinping sebagai “kakak besar”.
  • ​Prabowo: Mengangkat Donald Trump sebagai “teman sejati”.

​Analisis ini menyimpulkan bahwa ketergantungan modal inilah yang menjadi altar bagi awet dan berkembangbiaknya oligarki, serta dimanfaatkan ormas untuk jual beli massa dan pengaruh.

​Analisis kritis Syahrul Dasopang ini menuntut refleksi mendalam mengenai integritas dan kemandirian bangsa di tengah dinamika politik terkini. RakyatBekasi.Com akan terus memantau perkembangan opini dan respons publik terkait isu ini.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bursa Calon Wakil Bupati Bekasi Memanas: Tarik Ulur Koalisi PDIP, PPP, dan PBB, Sosok Waras Wasisto Jadi Sorotan!
Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran
Tak Sekadar Manuver Politik, Ketua DPC PPP Kota Bekasi Gus Nawal Salurkan Kursi Roda untuk Warga Bantargebang
Demokrasi Lokal Diuji Politik Uang dan Disinformasi, Bawaslu Rangkul Aktivis Cipayung hingga Pemkot Bekasi Perketat Pengawasan Pemilu
Bayang-Bayang “Serigala dan Domba” di Musda Golkar Kota Bekasi: Ranny Fahd Disarankan Mundur Demi Marwah
Kantongi Restu DPP dan 13 Suara Kunci, Ranny Fahd A Rafiq Mantap Menangkan Musda Golkar Kota Bekasi
Sah! Nawal Husni Pimpin PPP Kota Bekasi, Bidik 5 Kursi DPRD Lewat Kekuatan Akar Rumput
Efek Kasus KPK Sang Suami, Kans Ranny Fahd Arafiq di Musda Golkar Kota Bekasi Kian Meredup
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 17:25 WIB

Bursa Calon Wakil Bupati Bekasi Memanas: Tarik Ulur Koalisi PDIP, PPP, dan PBB, Sosok Waras Wasisto Jadi Sorotan!

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran

Senin, 19 Oktober 2026 - 14:03 WIB

Tak Sekadar Manuver Politik, Ketua DPC PPP Kota Bekasi Gus Nawal Salurkan Kursi Roda untuk Warga Bantargebang

Jumat, 16 Oktober 2026 - 20:30 WIB

Demokrasi Lokal Diuji Politik Uang dan Disinformasi, Bawaslu Rangkul Aktivis Cipayung hingga Pemkot Bekasi Perketat Pengawasan Pemilu

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:44 WIB

Bayang-Bayang “Serigala dan Domba” di Musda Golkar Kota Bekasi: Ranny Fahd Disarankan Mundur Demi Marwah

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x