Bahas KUA-PPAS Perubahan, Ketua DPRD Kota Bekasi Pasang Target Realisasi PAD 90 Persen

• ​DPRD dan Pemkot Bekasi memproyeksikan APBD Perubahan 2026 mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp7,4 triliun.
• ​Beban Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp3,8 triliun untuk menopang struktur APBD tersebut.
• ​Badan Anggaran (Banggar) DPRD optimistis dan menargetkan realisasi PAD mampu menembus angka 90 persen pada penghujung tahun 2026.
• ​Pembahasan strategis ini dikupas tuntas dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2026.

​Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi membidik capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menembus angka 90 persen hingga akhir tahun 2026.

Target prestisius ini menjadi fokus utama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Optimalisasi pendapatan ini krusial untuk memastikan jalannya roda pemerintahan dan program pembangunan daerah tidak tersendat di sisa tahun anggaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Proyeksi APBD Perubahan dan Target PAD Kota Bekasi 2026

​Berapa Proyeksi Pendapatan dalam APBD Perubahan Kota Bekasi 2026?

​Nilai pendapatan daerah dalam rancangan APBD Perubahan Kota Bekasi 2026 diproyeksikan melonjak hingga mencapai lebih dari Rp7,4 triliun.

Angka ini diputuskan dalam pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemkot Bekasi pada Kamis (27/08/2026) lalu.

Dari total proyeksi triliunan rupiah tersebut, penyokong terbesar bertumpu pada ketajaman eksekutif dalam menggali sektor retribusi dan pajak daerah.

​”Kebijakan pendapatan di perubahan itu Rp7,4 triliun lebih, kalau PAD-nya Rp3,8 triliun,” kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Minggu (30/08/2026).

​Bagaimana Tren Realisasi PAD Kota Bekasi Memasuki Semester Kedua?

​Memasuki semester kedua tahun 2026, capaian PAD Kota Bekasi dinilai masih menunjukkan tren positif dan sejalan dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Bekasi.

Pergerakan realisasi pendapatan ini menjadi modal penting bagi dewan untuk menetapkan batas target yang tinggi di akhir tahun.

Tentunya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dituntut bekerja ekstra keras demi mencegah kebocoran potensi pajak.

​”Bagus, masih on the track sampai Desember,” katanya.

​Apa Target Akhir Tahun DPRD untuk Kinerja Pemkot Bekasi?

​Berbekal tren positif pada paruh kedua tahun ini, DPRD Kota Bekasi sangat optimistis target pendapatan daerah dapat tercapai secara maksimal.

Pihak legislatif secara tegas menuntut agar realisasi PAD mampu menembus batas 90 persen pada penghujung tahun 2026.

Pencapaian ini tidak hanya akan mengamankan postur anggaran, tetapi juga menjamin ketersediaan dana segar bagi berbagai layanan publik dan pemeliharaan infrastruktur di Kota Bekasi.

​Keberhasilan mencapai target PAD sebesar Rp3,8 triliun ini tentu membutuhkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen Wali Kota Bekasi dalam mengawasi setiap sumber pundi-pundi daerah.

Kinerja Pemkot Bekasi akan terus disorot oleh publik guna membuktikan bahwa proyeksi pendapatan triliunan rupiah tersebut bukanlah sekadar hitungan semu di atas kertas KUA-PPAS.

​Bagikan artikel ini agar masyarakat turut mengawal anggaran daerah, dan mari diskusikan pendapat Anda di kolom komentar.

Agar Anda selalu mendapatkan informasi paling update seputar kebijakan Pemkot Bekasi, segera ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi.