Pemerintah Kota Bekasi secara tegas melarang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungannya untuk menerima bentuk gratifikasi apapun terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik korupsi dan menjaga integritas para pegawai negeri, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN, serta Penyelenggara Negara.
Inspektur Daerah Kota Bekasi, Iis Wisynuwati, menyampaikan bahwa larangan tersebut merujuk pada Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 700/1324/ITKO. Irban UPD tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh pegawai negeri, baik ASN maupun Non-ASN, serta Penyelenggara Negara di lingkungan Kota Bekasi. Kami menghimbau mereka untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun,” ujar Iis dalam keterangannya, Jumat (21/03/2025).
Iis Wisynuwati menjelaskan bahwa larangan ini dikeluarkan untuk memastikan integritas dan profesionalisme para pegawai negeri.
Pemerintah Kota Bekasi berharap aturan ini dipedomani secara ketat oleh seluruh aparatur pemerintah daerah. Larangan ini juga bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan pelayanan publik.
“Langkah ini diambil untuk menjaga agar tidak ada praktik yang dapat merusak integritas dan profesionalisme Pegawai Negeri serta Penyelenggara Negara,” jelas Iis.
Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa sanksi akan diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan ini.
Sanksi tersebut akan merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 12b. Aturan ini mengatur bahwa penerimaan gratifikasi tanpa pelaporan dapat dikenakan tindak pidana.
Sebagai bentuk pengecualian, pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi dapat melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam batas waktu maksimal 30 hari kerja, atau kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam batas waktu maksimal 10 hari kerja sesuai pasal 12c UU tersebut.
Pemkot Bekasi berharap kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik gratifikasi dan korupsi, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Inspektur Daerah Kota Bekasi juga mengingatkan seluruh pihak untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab.
“Kami berharap aturan ini dapat mendorong kesadaran aparatur pemerintah untuk menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan,” tutup Iis.
Sebagai bagian dari komitmennya dalam pencegahan korupsi, Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya memperkuat pengendalian gratifikasi melalui edukasi dan sosialisasi kepada pegawai negeri serta masyarakat.
Surat Edaran Wali Kota diharapkan menjadi pedoman yang efektif dalam menjaga integritas seluruh aparatur dan Penyelenggara Negara di Kota Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
