Poin Utama:
- Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah memicu ancaman krisis legitimasi kekuasaan eksekutif.
- Mahasiswa menuntut penurunan harga sembako dan BBM, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- LBH Fraksi ’98 mendesak Presiden segera melakukan konsolidasi politik dan repositioning kabinet secara berkala.
- Konsolidasi harus berorientasi pada keadilan substantif rakyat, bukan sekadar manuver untuk mengamankan kekuasaan elite.
Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terus meluas di berbagai daerah memicu krisis legitimasi kekuasaan Presiden.
Merespons tensi politik yang memanas, Direktur LBH FRAKSI ’98, Naupal Al Rasyid, mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan konsolidasi politik menyeluruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembenahan institusi dan perombakan (repositioning) kabinet dinilai menjadi langkah krusial untuk mencegah negara jatuh ke dalam jurang oklokrasi atau tirani kekuasaan.
Mengapa Terjadi Krisis Legitimasi Kekuasaan Presiden?
Krisis ini memuncak seiring hilangnya otoritas efektif pemerintah di mata publik akibat rentetan kebijakan kontroversial.
”Krisis legitimasi kekuasaan Presiden merupakan kondisi ketika rakyat kehilangan kepercayaan terhadap hak moral dan hukum seorang kepala negara untuk mempertahankan kekuasaan dan stabilitas negara,” kata Naupal Al Rasyid kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Senin (29/06/2026).
Naupal menyoroti bahwa demonstrasi mahasiswa saat ini adalah representasi dari keputusasaan rakyat.
Tuntutan utama mereka jelas: menekan lonjakan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menolak program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai membebani anggaran.
Jika pemerintah gagal memberikan rasa aman dan kesejahteraan, gelombang protes diyakini akan terus membesar.
Apa Solusi Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik?
Untuk meredam tekanan publik, Presiden membutuhkan dukungan politik yang solid tanpa mengabaikan aspirasi akar rumput.
Berdasarkan kacamata sosiologi politik Max Weber, kekuasaan yang sah harus ditopang oleh fondasi hukum dan administratif yang rasional, bukan sekadar kekuatan elite.
Langkah taktis yang wajib segera dieksekusi pemerintah meliputi:
- Perombakan Formasi Menteri: Melakukan repositioning kabinet secara berkala untuk memastikan birokrasi bekerja optimal dan bebas dari vested interest.
- Komunikasi Rasional: Menjalin dialog partisipatif dengan rakyat, menghindari kebijakan top-down yang manipulatif dan represif.
- Penguatan Institusi Hukum: Mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat pelindung kekuasaan.
Apakah Konsolidasi Politik Hanya Sekadar Bertahan di Kekuasaan?
Konsolidasi politik tidak boleh disalahartikan sebagai strategi dangkal untuk sekadar menyelamatkan masa jabatan.
Tindakan tersebut harus bersifat korektif, bukan represif yang bertujuan membungkam suara kritis masyarakat.
Kekuasaan Presiden yang ideal dibatasi oleh hukum dan diarahkan mutlak untuk kesejahteraan umum. Apabila hukum justru direkayasa untuk melindungi elite, stabilitas negara yang tercipta hanyalah legitimasi palsu yang menyembunyikan kemunduran moral pemerintahan.
Legitimasi Presiden sejatinya tidak cukup hanya dipertahankan lewat prosedur konstitusional di atas kertas, tetapi wajib dibangun kembali melalui pembuktian integritas moral.
Pertanyaan terbesarnya saat ini: apakah rakyat masih memiliki alasan moral untuk taat kepada pemerintah?
Bagaimana pandangan Anda terkait urgensi perombakan kabinet di tengah krisis saat ini? Sampaikan opini Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini, dan terus ikuti perkembangan analisis politik nasional maupun daerah hanya di RakyatBekasi.Com, Beyond Your Local News.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
