- Layanan Bus Trans Beken rute Terminal Induk Kota Bekasi–Harapan Indah dijadwalkan beroperasi kembali pada awal Oktober 2026 usai terhenti sejak Juli 2026.
- Komisi II DPRD Kota Bekasi mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi tidak sekadar mengandalkan dana subsidi APBD dengan skema Buy The Service (BTS).
- Kebutuhan anggaran subsidi untuk operasional dua rute baru angkutan publik tersebut diprakirakan menelan biaya hingga Rp12,5 miliar.
- Pemerintah Daerah dituntut mematangkan manajemen operasional, termasuk penghitungan pasti tarif angkutan, okupansi harian, dan proyeksi jumlah penumpang.
Rencana beroperasinya kembali layanan Bus Trans Beken (Trans Bekasi Keren) pada awal Oktober 2026 mendatang mendapat sorotan tajam dari Parlemen Kalimalang.
Komisi II DPRD Kota Bekasi secara resmi mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi untuk segera melakukan evaluasi manajerial secara menyeluruh.
Langkah strategis ini dinilai krusial menyusul terhentinya operasional angkutan massal tersebut sejak awal Juli lalu akibat carut-marutnya persoalan ketersediaan dana subsidi dari Pemerintah Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi Menyeluruh Dishub Kota Bekasi Jelang Operasional Trans Beken
Keberlangsungan sistem transportasi publik di Kota Patriot tidak seharusnya membebani APBD secara terus-menerus tanpa fondasi bisnis yang rasional.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan bahwa Pemkot Bekasi harus memiliki perencanaan matang agar layanan ini berjalan mandiri secara berkelanjutan.
“Sekarang tinggal bagaimana kemampuan manajerial serta menghitung okupansi dan layanan yang diberikan oleh Trans Beken tersebut. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan subsidi,” kata Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Rabu (09/09/2026).
Mengapa Layanan Trans Beken Sempat Berhenti Beroperasi?
Layanan rute Terminal Induk Kota Bekasi–Harapan Indah terhenti pada awal Juli 2026 utamanya akibat ketidaksiapan finansial dan membengkaknya kebutuhan subsidi operasional dari skema Buy The Service (BTS).
Publik awalnya mendapat pembenaran bahwa penghentian ini terkait peninjauan teknis titik halte pemberhentian, namun fakta di lapangan merujuk kuat pada persoalan anggaran.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu secara lugas membandingkan manajemen transportasi saat ini dengan tata kelola pada masa lalu.
“Trans Beken ini ketergantungan dengan subsidi. Kalau kita lihat, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Trans Patriot dulu. Semuanya bergantung pada kemampuan APBD dan bagaimana pengelolaannya,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan proses perencanaan dan transparansi penyerapan anggaran operasional angkutan massal tersebut.
“Rute itu belum lama dioperasikan, kemudian berhenti dengan alasan evaluasi titik pemberhentian dan sebagainya. Tetapi persoalan utamanya juga menyangkut ketersediaan dana subsidi karena skemanya Buy The Service (BTS) yang bersumber dari APBD,” ungkapnya.
Berapa Prakiraan Kebutuhan Dana Subsidi dari APBD?
Kebutuhan subsidi untuk menopang kelancaran operasional dua rute baru Trans Beken diprakirakan menelan angka sebesar Rp12,5 miliar. Besaran dana ini sejatinya wajib diproyeksikan dengan akurat sejak awal perancangan APBD agar bus tidak mangkrak di pertengahan jalan.
“Harusnya sejak perencanaan APBD murni 2026 sudah dihitung berapa biaya subsidi yang dibutuhkan. Apakah cukup sampai akhir tahun atau hanya beberapa bulan. Kalau itu tidak cukup, sekiranya sampai bulan berapa kemampuan anggaran itu menopang operasional,” katanya.
Fakta bahwa armada bus harus ditarik kembali ke garasi hanya berselang tiga bulan paska-peluncuran memicu kritik tajam mengenai buruknya perhitungan eksekutif.
“Nah kalau melihat kondisi kemarin, kita seperti sudah kehabisan napas di bulan Juli. Padahal operasionalnya baru berjalan sekitar tiga bulan. Ini yang harus menjadi perhatian serius bagi Dinas Perhubungan,” tegasnya.
Apa Tuntutan DPRD kepada Pemkot Bekasi?
Komisi II DPRD Kota Bekasi menuntut agar Pemerintah Daerah menghitung secara cermat potensi pendapatan riil dari tarif penumpang dan tingkat okupansi harian. Manajemen pendapatan ini merupakan syarat wajib sebelum armada kembali diizinkan mengaspal bulan depan.
“Berapa nilai tarifnya, berapa okupansinya, berapa jumlah penumpang per hari, semuanya harus dihitung. Ini tantangan manajerial yang cukup berat dan harus dipersiapkan secara matang sebelum layanan kembali dioperasikan,” pungkasnya.
Kembalinya Trans Beken melintasi jalanan di Kota Bekasi pada Oktober 2026 kelak akan menjadi batu uji nyata bagi kapasitas birokrasi Dishub Kota Bekasi.
Publik menanti komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan angkutan massal yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga sehat secara manajerial operasional.
Mari kawal terus kebijakan transportasi dan tata kelola layanan publik Pemerintah Daerah dengan membaca ulasan eksklusif kami lainnya. Bagikan informasi penting ini dan pastikan Anda menekan tombol ikuti di Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow Whatsapp Channel Rakyat Bekasi Di Sini] agar tidak ketinggalan update berita terkini Kota Patriot!
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
