- Layanan Bus Trans Beken rute Terminal Induk Kota Bekasi–Harapan Indah terhenti sejak awal Juli 2026 akibat kendala subsidi operasional.
- Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mencari sumber pendanaan non-APBD merespons kebijakan efisiensi fiskal.
- Pemanfaatan ruang promosi atau iklan transit di badan bus diusulkan sebagai solusi cerdas untuk menarik investasi pihak swasta.
- Operasional angkutan massal ini ditargetkan kembali berjalan pada awal Oktober 2026 dengan skema manajerial baru.
LAYANAN OPERASIONAL BUS TRANS BEKASI KEREN (TRANS BEKEN) rute Terminal Induk Kota Bekasi–Harapan Indah lumpuh sejak awal Juli 2026 akibat minimnya evaluasi dan tingginya ketergantungan pada subsidi APBD.
Menyoroti krisis layanan tersebut, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi segera menerapkan strategi pendanaan yang rasional dan kreatif.
Pemanfaatan iklan transit di badan bus dinilai krusial untuk menyelamatkan transportasi publik di tengah ancaman efisiensi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketergantungan Subsidi APBD Ancam Nasib Trans Beken
Mengapa Operasional Bus Trans Beken Dihentikan Sementara?
Operasional layanan Trans Beken disetop sementara untuk keperluan evaluasi manajerial dan peninjauan kembali titik-titik pemberhentian penumpang di sepanjang rute Terminal Induk Kota Bekasi–Harapan Indah.
Selain masalah teknis layanan, persoalan utama yang memicu terhentinya armada adalah beban subsidi operasional yang membelenggu keuangan daerah.
Fiskal pemerintah saat ini menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Kondisi ini secara langsung mengancam kemampuan Pemkot Bekasi dalam memberikan subsidi transportasi pada tahun-tahun mendatang.
Bagaimana Solusi DPRD untuk Menyelamatkan Layanan Trans Beken?
Pemasangan iklan transit atau media promosi komersial di badan bus menjadi opsi paling rasional untuk meraup pendapatan alternatif (non-tarif) layaknya skema pada Kereta Rel Listrik (KRL).
Melalui strategi ini, pemerintah daerah dapat menekan ketergantungan pada dana APBD secara perlahan.
”Kalau kita berbicara Trans Beken, Dishub harus punya perencanaan yang matang atau strategi yang out of the box untuk menopang anggaran, terutama subsidi operasionalnya. Karena kita sama-sama tahu kondisi fiskal daerah sedang menghadapi efisiensi yang cukup signifikan,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (10/09/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meyakini bahwa langkah ini otomatis membuka ruang bagi sektor swasta untuk menanamkan modal pada fasilitas publik.
“Misalnya dipasang reklame atau media promosi di badan bus. Dengan begitu kita bisa menarik pihak swasta untuk ikut berkontribusi atau berinvestasi. Ini kan bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang nantinya membantu operasional Trans Beken,” ujarnya.
Apa Dampak Iklan Transit Terhadap Pendapatan Daerah?
Optimalisasi iklan transit tidak hanya menyelamatkan kelangsungan layanan angkutan massal, melainkan juga berpotensi menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru jika dikelola bersama perusahaan periklanan profesional.
Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa aset daerah tersebut belum dikomersialkan secara maksimal.
“Bisa saja nanti bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Dishub juga bisa mendapatkan pemasukan dari sana, tinggal bagaimana kebijakannya disusun dan disepakati. Yang penting ada upaya untuk mencari sumber pendapatan selain dari APBD,” ungkapnya.
Latu mengkritik minimnya manuver Dishub Kota Bekasi dalam menangkap peluang bisnis dari aset yang sudah tersedia.
“Saya melihat bus Trans Beken masih polos-polos saja. Belum ada inovasi yang bisa menambah income, terutama untuk membantu biaya operasional bus itu sendiri,” katanya.
Menyambut rencana kembali beroperasinya armada pada awal Oktober 2026, Dishub Kota Bekasi dituntut untuk mematangkan tingkat okupansi penumpang dan memproyeksikan potensi pendapatan secara cermat.
Langkah terukur ini diwajibkan agar insiden penghentian layanan publik di pertengahan tahun anggaran tidak kembali terulang.
Jangan lewatkan informasi tajam dan tepercaya seputar kebijakan Pemkot Bekasi dan layanan publik lainnya. Bagikan artikel ini dan segera ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar selalu update dengan berita terkini!
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
