
Parlementaria | Kamis, 18 Juli 2024 - 11:43 WIB
KOTA BEKASI – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang menyebut sebanyak tak kurang dari 50 Peraturan Daerah (Perda) disahkan…

Bekasi | Rabu, 17 Juli 2024 - 20:28 WIB
KOTA BEKASI – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan Heri Purnomo menyayangkan atas sikap dan tindakan dari Kepala Dinas Pendidikan…

Bekasi | Rabu, 17 Juli 2024 - 15:54 WIB
KOTA BEKASI – Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal menjelaskan bahwa pihak Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) harus siap menyediakan sekolah gratis untuk…

Bekasi | Senin, 15 Juli 2024 - 14:25 WIB
Rapat ilegal tersebut membawa misi khusus agar setiap calon siswa yang diusulkan atau dititipkan ke Dinas Pendidikan harus diterima oleh sekolah sesuai yang dituju. Dengan jatah titipan sekira 50 sampai 100 siswa, kuota titipan politisi Kalimalang diperkirakan mencapai angka 5000 siswa.

Parlementaria | Jumat, 12 Juli 2024 - 15:13 WIB
Biar teman-teman juga tahu Kepala Dinas Pendidikannya sibuk ngurusin Pilkada akhirnya (PPDB Online) seperti ini

Bekasi | Sabtu, 6 Juli 2024 - 11:56 WIB
Inikan investasi, yang proyeknya juga tidak menggunakan APBD atau APBN. Dalam lelang kan juga sudah melewati tahap evaluasi. Tentunya, jika ditetapkan sebagai pemenang, harusnya tidak ada lagi masalah. Namun kenapa baru-baru ini dibatalkan, artinya jika tidak ada konflik kepentingan, ya tidak mungkin dilanggar itu Perpres oleh PJ

Bekasi | Jumat, 5 Juli 2024 - 21:47 WIB
“Iya sebenarnya pesan utamanya itu, ingin memberi tahu bahwa ASN Kota Bekasi tidak kompeten. Ini seharusnya bisa dijaga Marwah ini oleh PJ,” tandasnya.

Parlementaria | Kamis, 4 Juli 2024 - 12:33 WIB
“Memang masalah metode ya, metodenya kan sekarang online, dari kemarin juga online. Sementara itu masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan metode online, biasa lah mungkin ada yang gaptek,” jelasnya.

Bekasi | Minggu, 30 Juni 2024 - 19:21 WIB
Apalagi, Plt Walikota Bekasi saat itu diduga dengan sengaja melakukan Perjanjian Perdamaian (Dading) antara Tergugat dengan Penggugat pada 2021 – 2022 yang dimotori Plt Wali Kota Bekasi 2022 – 2023 sebelum Keputusan Kasasi dikeluarkan Mahkamah Agung RI.
Yaitu dengan mengubah Status Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Minyak dan Gas Bumi, sesuai Perda No. 7 Tahun 2022 Kota Bekasi.

Advertorial | Minggu, 30 Juni 2024 - 12:18 WIB
KOTA BEKASI – Perumda Tirta Patriot mengklaim bahwa persentase kepuasan jasa layanan penyediaan air bersih kepada masyarakat mencapai 85,7 persen pada Tahun 2023. Angka…