SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Parlementaria | Jumat, 19 Juli 2024 - 16:28 WIB
KOTA BEKASI – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan untuk pembentukan Peraturan Daerah Toleransi…
Bekasi | Jumat, 19 Juli 2024 - 10:20 WIB
KOTA BEKASI – Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad menyatakan alasan mengapa Pemerintah Daerah tidak dapat mengakomodir seluruh jumlah lulusan tingkat SD…
Bekasi | Kamis, 18 Juli 2024 - 20:08 WIB
KOTA BEKASI – Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad meminta agar seluruh pihak turut mengerti akan kondisi sekolah SMP Negeri di wilayahnya…
Bekasi | Kamis, 18 Juli 2024 - 15:04 WIB
Dapat laporan dari Kadisdik bahwa penambahan 8 itu sudah 60 persen dari dewan (DPRD Kota Bekasi) dan 40 persen itu dari (Pemkot Bekasi) OPD lain
Parlementaria | Kamis, 18 Juli 2024 - 11:43 WIB
KOTA BEKASI – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang menyebut sebanyak tak kurang dari 50 Peraturan Daerah (Perda) disahkan…
Bekasi | Rabu, 17 Juli 2024 - 20:28 WIB
KOTA BEKASI – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan Heri Purnomo menyayangkan atas sikap dan tindakan dari Kepala Dinas Pendidikan…
Bekasi | Rabu, 17 Juli 2024 - 15:54 WIB
KOTA BEKASI – Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal menjelaskan bahwa pihak Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) harus siap menyediakan sekolah gratis untuk…
Bekasi | Senin, 15 Juli 2024 - 14:25 WIB
Rapat ilegal tersebut membawa misi khusus agar setiap calon siswa yang diusulkan atau dititipkan ke Dinas Pendidikan harus diterima oleh sekolah sesuai yang dituju. Dengan jatah titipan sekira 50 sampai 100 siswa, kuota titipan politisi Kalimalang diperkirakan mencapai angka 5000 siswa.
Parlementaria | Jumat, 12 Juli 2024 - 15:13 WIB
Biar teman-teman juga tahu Kepala Dinas Pendidikannya sibuk ngurusin Pilkada akhirnya (PPDB Online) seperti ini
Bekasi | Sabtu, 6 Juli 2024 - 11:56 WIB
Inikan investasi, yang proyeknya juga tidak menggunakan APBD atau APBN. Dalam lelang kan juga sudah melewati tahap evaluasi. Tentunya, jika ditetapkan sebagai pemenang, harusnya tidak ada lagi masalah. Namun kenapa baru-baru ini dibatalkan, artinya jika tidak ada konflik kepentingan, ya tidak mungkin dilanggar itu Perpres oleh PJ
