Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, meradang menanggapi dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi.
Ia menuntut sanksi tegas tanpa pandang bulu bagi semua oknum yang terlibat dalam pemotongan hak para pendidik tersebut.
Reaksi keras ini menyusul terungkapnya dugaan pungli sistematis di SDN Jaticempaka I, Pondokgede, di mana dana sertifikasi guru diduga dipotong untuk dialokasikan ke operator sekolah hingga oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ultimatum Keras: “Copot Jabatan dan Berhentikan!”
Sebagai tokoh yang lama berkarier di dunia pendidikan, Sardi Efendi mengaku sangat miris dan kecewa. Menurutnya, dana sertifikasi adalah bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian guru, dan tidak sepatutnya diganggu gugat.
“Ini jelas sangat merugikan para guru. Dana itu adalah hak mereka untuk kesejahteraan. Pecat oknum pemotong tunjangan sertifikasi tersebut!” tegas Sardi dengan nada tinggi, Rabu (16/07/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini secara spesifik mendesak Inspektorat Kota Bekasi untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah cepat untuk memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat.
“Inspektorat harus segera turun ke Dinas Pendidikan, periksa menyeluruh terkait pungli sertifikasi guru ini. Oknum di Dinas, UPP, Pengawas, hingga operator yang terlibat harus diberi ganjaran berat. Copot jabatannya, turunkan pangkatnya, bila perlu berhentikan status kepegawaiannya!” tandas Sardi.
Inspektorat Diberi Waktu Satu Minggu
Sardi Efendi tidak hanya memberikan desakan, tetapi juga ultimatum waktu kepada Inspektorat untuk menunjukkan keseriusannya. Ia meminta laporan hasil pemeriksaan awal diserahkan kepada DPRD dalam waktu satu minggu ke depan.
“Inspektorat jangan diam saja. Ini masalah serius yang mencederai marwah dunia pendidikan kita,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar pemeriksaan tidak hanya berhenti di satu sekolah, melainkan diperluas untuk mendeteksi apakah praktik serupa terjadi di sekolah-sekolah lain di Kota Bekasi.
“Periksa seluruh sekolah lain juga. Kita di DPRD akan tunggu laporan hasil pemeriksaannya minggu-minggu ini,” pungkasnya.
DPRD Akan Kawal Kasus Hingga Tuntas
Ketua DPRD memastikan bahwa lembaganya akan mengawal kasus ini dengan cermat hingga tuntas. Pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan tidak ada oknum yang lolos dari sanksi jika terbukti bersalah.
Sikap tegas dari pimpinan legislatif ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik pungli di sektor pendidikan tidak akan ditoleransi dan harus diberantas hingga ke akarnya demi menjaga kesejahteraan dan martabat para guru di Kota Bekasi.
Publik kini menantikan langkah konkret dari Inspektorat Kota Bekasi dalam menindaklanjuti ultimatum keras dari pimpinan DPRD ini.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
