Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bekasi mengaku pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap tiga orang pelaku yang diduga telah melakukan pungli terhadap Pedagang Kaki Lima di Jalan KH Noer Ali Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pada Kamis (05/09/2024) kemarin.
Adapun, ketiga pelaku pungli tersebut berinisial N, I dan T diketahui berstatus sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan bertugas di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
Kasie Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personel Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personel Satpol-PP Kota Bekasi Dwi Putri Puji Astuti mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga orang terduga pelaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggota tersebut di bawah Bidang Trantibum, telah dilakukan pemanggilan oleh bidang pembinaan karena terkait pelanggaran kode etik,” ucap dia saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui keterangannya, Jumat (06/09/2024).
Menurut keterangan dari para pelaku, kata dia, pada saat kejadian mereka sedang melakukan patroli tingkat kewilayahan.
Related Posts:
“Lalu pedagang PKL memberikan uang kepada anggota tanpa diminta oleh anggota,” kata Dwi.
Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Bekasi Karto mengatakan bahwa melalui kejadian pungli terhadap para anggotanya, dirinya menyebut kalau anggotanya hanya meminta uang sebesar Rp 5.000 untuk beli air minum.
“lya (meminta uang). Sambil lewat, enggak setiap hari. (Nominal) Rp 5.000,” terang Karto kepada wartawan.
Karto juga menambahkan kalau pihaknya sudah memberikan teguran secara lisan kepada ketiga anggotanya yang viral melakukan pungli Pedagang Kaki Lima sebesar Rp 5000
“Kami sudah interogasi kepada yang bersangkutan, karena (pelaku pungli) statusnya TKK, Sementara kami buat teguran lisan, kalau ketahuan lagi bisa kami berhentikan dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Kota Bekasi Eggy mengaku geram dengan tindakan pungli yang dilakukan ketiga oknum petugas Satpol PP tersebut.
Menurutnya, perilaku pungli tersebut bukan lah sebuah cerminan yang baik dan tidak bisa dijadikan contoh kepada aparatur lainnya di pemerintahan Kota Bekasi.
Mengapa demikian, tindakan pungli adalah suatu tindakan indisipliner dan juga masuk dalam jenis Tindak Pidana Korupsi yang termaktub dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Apalagi pungli tersebut dilakukan secara terang benderang di hadapan masyarakat umum. Kendati hanya Rp5000, perlu dipahami bahwa korban pungli adalah pedagang kaki lima yang notabene tidak berpenghasilan tetap yang tentunya berbeda dengan oknum preman berseragam Satpol PP Pemerintah Kota Bekasi,” ucapnya geram.
“Pungli tersebut bukanlah kali pertama, tentunya hal serupa juga terjadi dan rutin dilakukan dengan kode ‘koordinasi’ dengan beraneka ragam tempat berusaha korban pungli, seperti misalnya: Tempat Hiburan Malam, Spa dan Massage, Pedagang di pasar yang memakan badan jalan, hingga penjual miras yang tak punya izin,” bebernya.
Seharusnya, kata dia, tiga oknum pelaku pungli tersebut harus dijatuhkan sanksi yang berefek jera sehingga dapat menjadi pelajaran bagi yang lain.
“Apakah mungkin mereka melakukan pungli karena kurangnya insentif?,” tanyanya.
“Atau karena Kepala Satpol PP terlalu eksklusif dan kurang pandai berbaur ke setiap lapisan anggota? Seharusnya, Kepala Satpol PP memiliki karakter visioner demi kemajuan institusi. Jangan hanya bisa menjalankan program pembinaan yang sifatnya simbolis atau seremonial saja, yang tentunya tidak berdampak positif terhadap SDM Anggota Satpol PP,” pungkasnya.
