Jadi Sarang Mafia Pendidikan, Massa Aksi Segel Disdik Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Massa aksi Aliansi Mahasiswa yang tergabung dari Contitution of Liberation (Contol), Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gemasi), Aliansi Rakyat untuk Pendidikan Nasional (Ardin) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dinas pendidikan kota bekasi Jl. Lap. Bekasi Tengah No.2, RT.006/RW.007, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (12/07/2024) siang.

Dalam aksi jilid II ini, massa aksi menyampaikan kekecewaannya terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Uu Saeful Mikdar yang dituding tidak bekerja dengan benar,  jujur dan bersih.

Hal tersebut terbukti dengan sejumlah persoalan yang belakangan ini bermunculan dan menyebabkan preseden buruk bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seperti dugaan korupsi dalam pengadaan belanja modal mebel dan perabotan ruang kelas yang senilai Rp. 9.996.252.000.00., pada tanggal 1 november 2023 yang diduga fiktif.

“Dinas pendidikan pada hari ini tidak mendidik karena telah melakukan dugaan kasus korupsi yang dimana melakukan proyek fiktif. Dan ini sudah kami lakukan investigasi mulai dari pencarian CV atau perusahaan tersebut tidak ada. Lalu kedua sudah kita tanyakan kepada beberapa setiap kepala sekolah mereka tidak mengetahui akan adanya proyek tersebut. Dan yang ketiga kami mencari di LPSE Kota bekasi tidak menemukannya, artinya ini sangat janggal dan sudah jelas bahwasannya ada dugaan praktik kasus korupsi di tubuh Dinas Pendidikan Kota Bekasi,” ucap Koordinator Aksi Dicky Armanda dalam orasinya, Jumat (12/07/2024).

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Contol Wawan Bahry mempertanyakan dugaan pungutan liar sebesar Rp1,5 juta per sekolah negeri pada kegiatan Pramubhakti Camping Ground yang digelar di Sumedang pada bulan april 2024.

“Proyek fiktif dan pungli ini harus menjadi perhatian serius oleh Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi,” tutur Wawan.

Masih di tempat yang sama, Nanda selaku Koordinator Ardin membeberkan temuan terbaru pihaknya yakni ada 122 paket senilai Rp31 miliar pada tahun 2024 ini yang tidak jelas pengadaannya.

“122 paket pengadaan tersebut sangat janggal, mulai dari nominal per paketnya sampai para penyedianya,” beber Nanda.

Massa aksi kemudian menutup aksinya dengan menyegel pagar Gedung Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai bentuk aksi melawan korupsi dengan mengurung mafia pendidikan di sarangnya.

Sebagai informasi, tiga kasus dugaan korupsi, pungli dan proyek fiktif sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

“Kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekaligus membawa laporan dan bukti-bukti adanya dugaan kasus korupsi, pungli dan proyek pengadaan fiktif,” tutup Dicky.