Jadi Sarang Mafia Pendidikan, Massa Aksi Segel Disdik Kota Bekasi

- Jurnalis

Jumat, 12 Juli 2024 - 17:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Massa aksi Aliansi Mahasiswa yang tergabung dari Contitution of Liberation (Contol), Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gemasi), Aliansi Rakyat untuk Pendidikan Nasional (Ardin) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dinas pendidikan kota bekasi Jl. Lap. Bekasi Tengah No.2, RT.006/RW.007, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (12/07/2024) siang.

Massa aksi Aliansi Mahasiswa yang tergabung dari Contitution of Liberation (Contol), Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gemasi), Aliansi Rakyat untuk Pendidikan Nasional (Ardin) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dinas pendidikan kota bekasi Jl. Lap. Bekasi Tengah No.2, RT.006/RW.007, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (12/07/2024) siang.

KOTA BEKASI – Massa aksi Aliansi Mahasiswa yang tergabung dari Contitution of Liberation (Contol), Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gemasi), Aliansi Rakyat untuk Pendidikan Nasional (Ardin) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dinas pendidikan kota bekasi Jl. Lap. Bekasi Tengah No.2, RT.006/RW.007, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (12/07/2024) siang.

Dalam aksi jilid II ini, massa aksi menyampaikan kekecewaannya terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Uu Saeful Mikdar yang dituding tidak bekerja dengan benar,  jujur dan bersih.

Hal tersebut terbukti dengan sejumlah persoalan yang belakangan ini bermunculan dan menyebabkan preseden buruk bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seperti dugaan korupsi dalam pengadaan belanja modal mebel dan perabotan ruang kelas yang senilai Rp. 9.996.252.000.00., pada tanggal 1 november 2023 yang diduga fiktif.

“Dinas pendidikan pada hari ini tidak mendidik karena telah melakukan dugaan kasus korupsi yang dimana melakukan proyek fiktif. Dan ini sudah kami lakukan investigasi mulai dari pencarian CV atau perusahaan tersebut tidak ada. Lalu kedua sudah kita tanyakan kepada beberapa setiap kepala sekolah mereka tidak mengetahui akan adanya proyek tersebut. Dan yang ketiga kami mencari di LPSE Kota bekasi tidak menemukannya, artinya ini sangat janggal dan sudah jelas bahwasannya ada dugaan praktik kasus korupsi di tubuh Dinas Pendidikan Kota Bekasi,” ucap Koordinator Aksi Dicky Armanda dalam orasinya, Jumat (12/07/2024).

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Contol Wawan Bahry mempertanyakan dugaan pungutan liar sebesar Rp1,5 juta per sekolah negeri pada kegiatan Pramubhakti Camping Ground yang digelar di Sumedang pada bulan april 2024.

“Proyek fiktif dan pungli ini harus menjadi perhatian serius oleh Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi,” tutur Wawan.

Masih di tempat yang sama, Nanda selaku Koordinator Ardin membeberkan temuan terbaru pihaknya yakni ada 122 paket senilai Rp31 miliar pada tahun 2024 ini yang tidak jelas pengadaannya.

“122 paket pengadaan tersebut sangat janggal, mulai dari nominal per paketnya sampai para penyedianya,” beber Nanda.

Massa aksi kemudian menutup aksinya dengan menyegel pagar Gedung Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai bentuk aksi melawan korupsi dengan mengurung mafia pendidikan di sarangnya.

Sebagai informasi, tiga kasus dugaan korupsi, pungli dan proyek fiktif sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

“Kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekaligus membawa laporan dan bukti-bukti adanya dugaan kasus korupsi, pungli dan proyek pengadaan fiktif,” tutup Dicky.

Visited 8248 times, 1 visit(s) today

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas
PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026
Tegas! Pemkot Bekasi Larang ASN Ngonten di Jam Kerja Pakai Atribut Dinas
Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan
Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega
Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air
Calon Kepala Puskesmas di Kota Bekasi Wajib Miliki STR dan Sertifikasi Izin Praktik
Wacana CFD Alun-Alun Hasibuan Mandek, Dishub Belum Beri Restu
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:30 WIB

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:08 WIB

PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:24 WIB

Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:10 WIB

Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega

Senin, 8 Juni 2026 - 22:32 WIB

Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air

Berita Terbaru

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, dan jajaran pejabat terkait memamerkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berpredikat WTP usai prosesi penyerahan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (09/06/2026).

Parlementaria

Pemkot Bekasi Sabet WTP BPK Jabar, Bukti APBD Makin Sehat!

Selasa, 9 Jun 2026 - 16:42 WIB

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal kepada wartawan usai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (08/06/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Masuk Istana, Said Iqbal Jamin Hak Demo Buruh Tak Dikebiri

Selasa, 9 Jun 2026 - 14:00 WIB

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x