Komisi II DPRD Kota Bekasi dan DLH Bahas Rencana Kerja 2026: Fokus pada Pengelolaan Sampah dan Kelestarian Lingkungan

- Jurnalis

Kamis, 20 Maret 2025 - 19:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi II DPRD Kota Bekasi mengadakan rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk membahas program dan rencana kerja Tahun 2026, Kamis (20/03/2025).

Komisi II DPRD Kota Bekasi mengadakan rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk membahas program dan rencana kerja Tahun 2026, Kamis (20/03/2025).

Komisi II DPRD Kota Bekasi mengadakan rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk membahas program dan rencana kerja Tahun 2026, Kamis (20/03/2025).

Rapat ini bertujuan untuk merumuskan strategi prioritas di sektor lingkungan hidup, sekaligus memastikan bahwa program-program yang direncanakan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II, Latu Har Hary S., Sn., didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II, Yenny Kristianti, S.E., dan Sekretaris Komisi II, Hj. Evi Mafriningsianti, S.E., M.M.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadir pula anggota Komisi II lainnya seperti Adhika Dirgantara, S.Kom., Agus Rohadi, S.E., Chairunisa, Mufrodi, dan Anton.

Selain dari pihak DPRD, rapat ini juga dihadiri oleh Dzikron (Kepala Dinas Tata Ruang) beserta stafnya, serta Kiswati Ningsih (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup) bersama timnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memaparkan rencana kerja yang mencakup 10 program, 19 kegiatan, dan 41 sub-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Program-program yang menjadi prioritas antara lain:

  1. Pengelolaan Sampah dan Limbah: Fokus pada pengurangan volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang, pengelolaan limbah rumah tangga, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi.
  2. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH): Meningkatkan jumlah area hijau untuk mendukung kualitas udara dan keseimbangan ekosistem di perkotaan.
  3. Pengendalian Pencemaran Lingkungan: Menekan angka pencemaran udara, air, dan tanah melalui kebijakan yang tegas serta pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha.
  4. Edukasi dan Sosialisasi Lingkungan: Melibatkan masyarakat dalam program-program pelestarian lingkungan melalui kampanye, pelatihan, dan kegiatan berbasis komunitas.

Rapat ini juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang serta alokasi anggaran yang tepat agar implementasi program berjalan secara efektif dan efisien.

Ketua Komisi II, Latu Har Hary S., menyampaikan bahwa perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat dan penguatan sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci sukses pelaksanaan program.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup dan kualitas hidup warga Kota Bekasi,” ujar Latu Har Hary S.

Diskusi juga mencakup strategi penyusunan program kerja yang berbasis data dan analisis lapangan untuk meningkatkan akurasi perencanaan.

Komisi II DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi implementasi program kerja, memberikan masukan yang konstruktif, serta memastikan alokasi anggaran dilakukan dengan transparan.

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan rencana kerja dan anggaran untuk sektor lingkungan hidup di Kota Bekasi dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kesejahteraan warga Kota Bekasi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan Kota Bekasi yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Hj. Evi Mafriningsianti, menambahkan bahwa keberlanjutan program kerja harus menjadi fokus utama.

“Peningkatan kualitas lingkungan hidup bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Karena itu, pengelolaan program harus direncanakan dengan serius dan diawasi dengan baik,” tuturnya singkat.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dana Hibah Rp100 Juta per RW Dinilai Timpang, DPRD Kota Bekasi Dorong Kajian Pemekaran RW
Komisi 1 DPRD Sentil Pemkot Bekasi Agar Percepat Proses Pencairan Dana Hibah Rp100 Juta per RW
Tagih Janji Presiden, Flyover Bulak Kapal Baru Dibangun 2027
Banpres Flyover Bulak Kapal Buram, DPRD Tagih Janji Presiden
Komisi I DPRD Kota Bekasi Siap Kawal Nasib 3.442 PPPK Paruh Waktu
Gaji PPPK Ditanggung APBN, APBD Pemkot Bekasi Optimal untuk Warga
Penyegaran AKD DPRD Kota Bekasi, Dua Legislator PPP Bertukar Komisi
Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Ganti Nakhoda, Bambang Purwanto Gantikan M Saifuddaulah
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 13:27 WIB

Dana Hibah Rp100 Juta per RW Dinilai Timpang, DPRD Kota Bekasi Dorong Kajian Pemekaran RW

Selasa, 23 Juni 2026 - 12:24 WIB

Komisi 1 DPRD Sentil Pemkot Bekasi Agar Percepat Proses Pencairan Dana Hibah Rp100 Juta per RW

Senin, 22 Juni 2026 - 16:08 WIB

Tagih Janji Presiden, Flyover Bulak Kapal Baru Dibangun 2027

Senin, 22 Juni 2026 - 15:50 WIB

Banpres Flyover Bulak Kapal Buram, DPRD Tagih Janji Presiden

Selasa, 16 Juni 2026 - 22:12 WIB

Komisi I DPRD Kota Bekasi Siap Kawal Nasib 3.442 PPPK Paruh Waktu

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x