Poin Utama:
- Sekitar 400 dari 1.020 Bank Sampah tingkat RW di Kota Bekasi terindikasi ‘mati suri’ karena nihil laporan penimbangan.
- Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) berdalih ratusan unit tersebut sebenarnya beroperasi, namun abai dalam administrasi pelaporan.
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi akan memperketat pengawasan pasca-kucuran dana hibah Rp 100 Juta per RW.
- Wali Kota Bekasi mengakui program ini belum membuahkan hasil signifikan dalam menekan volume sampah yang masuk ke TPA.
Program Kampung Keren besutan Pemkot Bekasi yang menggelontorkan dana hibah Rp 100 juta per RW kini menuai sorotan tajam.
Pasalnya, sekitar 400 Bank Sampah yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bekasi dilaporkan ‘mati suri’ alias tidak aktif melakukan pelaporan penimbangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini memunculkan keraguan publik terkait efektivitas serapan anggaran miliaran rupiah dan tata kelola lingkungan di level akar rumput.
Merespons sengkarut tersebut, jajaran Pemkot Bekasi dan Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) langsung pasang badan.
Mengapa 400 Bank Sampah di Kota Bekasi Dilaporkan Mati Suri?
Indikasi mati suri ini mencuat lantaran ratusan pengurus Bank Sampah tingkat RW belum menyerahkan laporan penimbangan sampah secara berkala.
Direktur BSIP, Mulyanto Diharjo, membantah keras jika ratusan unit tersebut mandek beroperasi sepenuhnya.
”Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, sebetulnya dari 400 Bank Sampah yang belum tercantum itu memang diantaranya sudah ada yang melakukan penimbangan, tetapi belum melaporkan kepada kita,” kata Mulyanto Diharjo kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Jumat (24/04/2026).
Mulyanto merinci, dari total 1.020 RW di Kota Bekasi, baru ada 613 Bank Sampah yang tertib administrasi dan tercatat aktif menimbang.
Ke depannya, BSIP akan menggencarkan sosialisasi agar para pengurus di tingkat RT/RW sadar akan urgensi pelaporan sebagai indikator nyata pengurangan sampah domestik.
Bagaimana Nasib Dana Hibah Rp 100 Juta per RW dari Pemkot Bekasi?
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi memastikan akan memperketat monitoring terhadap operasional Bank Sampah, terutama setelah kucuran dana hibah Rp 100 juta per RW digelontorkan.
Kepala DLH Kota Bekasi, Kiswatiningsih, mengklaim bahwa program tersebut sebenarnya sukses mendongkrak jumlah Bank Sampah aktif dari awalnya 325 menjadi 657 unit pada akhir 2025.
”Nah yang 657 Bank Sampah yang sudah mandiri ini tetap kita jaga biar tetap bergerak. Sambil kita monitoring evaluasi untuk yang 400 itu menjadi target kita di tahun ini. Harapannya tahun ini 1000 Bank Sampah lebih itu bisa bergerak semua,” kata Kiswatiningsih kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Jumat (24/04/2026).
DLH menyadari dinamika di lapangan cukup pelik. Mulai dari kebingungan warga mencari lahan penampungan yang representatif hingga penyesuaian regulasi pasca-penerbitan SK Kepengurusan.
Pendampingan berkala dijanjikan agar alur penjualan hasil timbangan jelas dan menguntungkan warga.
Apa Kata Wali Kota Bekasi Soal Minimnya Pengurangan Sampah ke TPA?
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyadari betul bahwa meski infrastruktur perlahan dibangun, dampak signifikannya terhadap pengurangan volume sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih jauh dari harapan.
Salah satu kendala utamanya adalah pemilihan lokasi Bank Sampah yang justru berada di kawasan rawan banjir.
”Secara pengurangan sampah, masih relatif kecil. Karena kemarin yang baru diolah lebih banyak yang non-organik, sebetulnya sampah yang paling banyak kan organik,” kata Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, dikutip Jumat (24/04/2026).
Pemkot Bekasi berkomitmen akan terus mengoptimalkan tata kelola sampah ini. Fokus ke depan tidak hanya mencari cuan dari sampah non-organik, tetapi juga merancang sistem pengolahan sampah organik dan membangun kesadaran kritis masyarakat.
Sengkarut administrasi dan minimnya optimalisasi Bank Sampah ini harus menjadi tamparan keras bagi Pemkot Bekasi.
Kinerja nyata dan terukur di lapangan tentu lebih ditunggu masyarakat ketimbang sekadar klaim di atas kertas.
Bagaimana operasional Bank Sampah di lingkungan RW Anda? Apakah dana Rp 100 juta sudah terasa manfaatnya? Bagikan opini Anda di kolom komentar dan pantau terus berita kritis seputar kebijakan Kota Bekasi hanya di RakyatBekasi.Com!
