Poin Utama:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi menjadi Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
- DPP GMNI menegaskan pentingnya koperasi desa sebagai institusi ekonomi rakyat dalam rantai pasok MBG.
- Tantangan tata kelola MBG meliputi optimalisasi koperasi desa dan pencegahan praktik rente serta inefisiensi pengadaan.
- Keberhasilan jangka panjang MBG diukur dari terciptanya kemandirian ekonomi petani, nelayan, dan UMKM dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Hizkia Y.K. Rantung, menyoroti secara kritis arah pembangunan nasional di balik Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam analisis mendalamnya, DPP GMNI menegaskan bahwa energi publik semestinya tidak lagi dihabiskan untuk memperdebatkan pro-kontra eksistensi program ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebaliknya, fokus strategis harus diarahkan pada bagaimana MBG mampu mentransformasi struktur ekonomi rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.
Mengapa Program Makan Bergizi Gratis Penting bagi Ekonomi Rakyat?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen transformasi ekonomi rakyat dengan menghubungkan investasi negara di bidang gizi dengan penguatan sektor-sektor produktif.
“Dengan demikian, kebijakan publik tidak pernah benar-benar netral; ia selalu menentukan arah perubahan struktur masyarakat dan orientasi pembangunan yang dipilih oleh negara,” tegas Hizkia Y.K Rantung, Wakil Sekretaris Jenderal DPP GMNI, kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (15/05/2024).
Ia menekankan bahwa MBG harus dibaca lebih mendalam sebagai instrumen untuk membangun ekosistem ekonomi nasional, bukan sekadar mekanisme distribusi makanan.
Bagaimana Peran Koperasi Desa dalam Rantai Pasok Makan Bergizi Gratis?
Koperasi desa memiliki posisi strategis sebagai institusi ekonomi rakyat yang menghubungkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal dengan rantai pasok MBG.
Hizkia menjelaskan, agar manfaat MBG benar-benar menjangkau basis produksi rakyat, dibutuhkan institusi yang mampu menghubungkan kebutuhan program dengan pelaku-pelaku produksi lokal di daerah.
Dengan demikian, kata dia, setiap rupiah yang dibelanjakan negara menciptakan pasar, meningkatkan produksi, memperkuat pendapatan masyarakat, dan memperkokoh kemandirian ekonomi nasional.
Apa Saja Tantangan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Menurut DPP GMNI?
GMNI mengidentifikasi tantangan tata kelola MBG mulai dari belum optimalnya penguatan koperasi desa hingga masih terbukanya ruang bagi praktik rente, inefisiensi, serta penguasaan pengadaan oleh kelompok tertentu.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup ditentukan oleh besarnya anggaran maupun cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kapasitas negara dalam membangun tata kelola yang memastikan manfaat ekonomi program benar-benar mengalir kepada rakyat sebagai basis produksi,” ujar Hizkia.
Ia memperingatkan tanpa pembenahan tata kelola, MBG berisiko hanya memperluas distribusi belanja negara tanpa menghasilkan pemerataan ekonomi yang menjadi salah satu tujuan strategis pembangunan.
Kapan Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis Dapat Diukur Secara Nyata?
Ukuran keberhasilan MBG bukan hanya dari berapa juta anak menerima makanan setiap hari, melainkan apakah lima atau sepuluh tahun mendatang Indonesia memiliki petani yang lebih sejahtera, nelayan yang lebih berdaya, koperasi yang lebih kuat, industri pangan yang lebih mandiri, serta generasi muda yang tidak hanya sehat, tetapi juga hidup dalam struktur ekonomi yang lebih adil.
Hizkia menyimpulkan, tata kelola yang akuntabel, transparansi pengadaan, pengawasan terhadap potensi praktik rente, serta efektivitas birokrasi merupakan prasyarat agar tujuan besar MBG tidak tereduksi oleh persoalan teknis dalam implementasinya.
DPP GMNI mendesak agar tata kelola diarahkan pada penguatan koperasi desa sebagai institusi yang menghubungkan pelaku-pelaku ekonomi lokal dengan rantai pasok MBG.
DPP GMNI secara konsisten akan terus mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kota maupun Kabupaten di seluruh Indonesia.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
