DPP GMNI Kritik Efisiensi APBN: Jangan Hanya Hemat di Atas Kertas

​Poin Utama:

• ​Pemerintah mengeklaim penghematan APBN mencapai Rp300 triliun dan tambahan efisiensi Rp40 triliun dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• ​DPP GMNI mendesak agar efisiensi fiskal difokuskan pada peningkatan kualitas belanja publik, bukan sekadar pemangkasan anggaran.
• ​Indikator keberhasilan anggaran dinilai harus berbasis kesejahteraan manusia (human-centric metrics), bukan sekadar kalkulasi akuntansi.
• ​Dana hasil efisiensi dituntut segera dialokasikan untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan menuntaskan kemiskinan ekstrem.

​Narasi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus digencarkan oleh pemerintah pusat dan parlemen belakangan ini mendapat sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).

Efisiensi anggaran yang diklaim sukses menyelamatkan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah tersebut dinilai tak bermakna jika mengabaikan hak-hak dasar masyarakat menengah ke bawah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah didesak untuk mengalihkan fokus penghematan semu menjadi peningkatan kualitas belanja publik (spending better) yang berdampak langsung bagi rakyat.

​Apa Tanggapan GMNI Terkait Langkah Efisiensi APBN oleh Pemerintah?

​”Efisiensi jangan sampai dimaknai sebagai sekadar pengurangan belanja negara, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja publik. Anggaran negara harus diarahkan pada program yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat bawah,” kata Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP GMNI, Refi Achmad Zuhair kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (30/06/2026).

​Cak Refi, sapaan akrabnya, menekankan bahwa angka penghematan masif tidak boleh membutakan pemerintah dari esensi kesejahteraan.

Berdasarkan data sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mengeklaim penghematan mencapai Rp300 triliun.

Selain itu, DPR RI juga baru saja menyepakati efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp40 triliun melalui pengurangan sasaran dan hari penyaluran.

​Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN per Mei 2026 masih aman di angka 0,7 persen dari PDB.

Namun, indikator keberhasilan manajemen anggaran tidak boleh terjebak pada kalkulasi akuntansi yang kaku.

​Mengapa Indikator Keberhasilan Fiskal Tidak Boleh Hanya Berpatokan Pada Angka?

​Keberhasilan pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah batas aman 3 persen akan kehilangan makna esensialnya apabila hak-hak dasar rakyat kecil terabaikan.

Hal ini sangat mungkin terjadi akibat pemotongan intensitas program bantuan dengan dalih efisiensi.

​Pemerintah sudah semestinya menetapkan indikator keberhasilan berbasis kesejahteraan manusia (human-centric metrics).

​”Jadi ukuran keberhasilan fiskal kita bukan sekadar bisa hemat triliunan rupiah. Tolok ukur utamanya adalah ada jaminan murni tidak ada lagi kelaparan di negeri ini, dan ada jaminan manusia bisa tidur nyenyak. Jangan sampai rakyat tidak bisa tidur karena perutnya belum kenyang, atau karena mereka tidak memiliki tempat tidur yang layak,” tegas Refi.

​Bagaimana Nasib Program Makan Bergizi Gratis Usai Dievaluasi?

​Penyesuaian program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menuntut pengawasan publik yang ekstra ketat.

Langkah pemangkasan sasaran, seperti penghapusan kuota bagi siswa SMA hingga penghentian distribusi saat hari libur, harus dievaluasi agar tidak keluar dari esensi utama pemenuhan gizi anak bangsa.

​Oleh karena itu, DPP GMNI mendorong pemerintah agar dana ratusan triliun rupiah yang berstatus “hasil efisiensi” segera direalokasi secara progresif.

Ruang fiskal yang sehat wajib dimanfaatkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial, menuntaskan problem kemiskinan ekstrem, menjamin ketersediaan pangan murah, dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat rentan.

​APBN adalah instrumen utama kesejahteraan rakyat, bukan instrumen akuntansi semata. Kebijakan fiskal yang sehat harus berbanding lurus dengan perut rakyat yang kenyang dan kualitas hidup yang meningkat.

​Bagaimana tanggapan Anda mengenai langkah efisiensi APBN yang dilakukan oleh pemerintah? Jangan lupa bagikan artikel ini ke media sosial Anda dan sampaikan opini kritis Anda di kolom komentar RakyatBekasi.Com – Beyond Your Local News!