- Target program revitalisasi sekolah Kemendikdasmen melonjak tajam hingga menyasar 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada 2026.
- LAPENMI Bekasi mendesak Pemkot Bekasi dan pemerintah pusat untuk menyelaraskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan perbaikan ruang kelas yang aman.
- Prioritas perbaikan infrastruktur harus difokuskan pada sekolah dengan tingkat kerusakan berat guna menjamin keselamatan siswa dan guru.
Direktur Eksekutif Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI) Cabang Bekasi, Muhammad Rifqy Nur Fauzan, menyoroti ketimpangan serius antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kondisi infrastruktur sekolah saat ini.
Kritik tajam ini disampaikan menyusul masih banyaknya ruang kelas yang tak layak huni di tengah gencarnya pemenuhan gizi siswa oleh pemerintah.
Urgensi Revitalisasi Sekolah di Tengah Euforia Makan Bergizi Gratis
Muhammad Rifqy Nur Fauzan mengilustrasikan kondisi ironis yang saat ini kerap terjadi di lapangan. Di satu sisi, seorang siswa bisa tersenyum karena mendapatkan asupan bergizi dari sekolah, namun di sisi lain ia harus kembali belajar di ruang kelas yang atapnya bocor dan rapuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Di tengah besarnya perhatian publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita perlu mengajukan satu pertanyaan sederhana: apa arti anak mendapatkan makanan bergizi jika ia harus belajar di ruang kelas yang tidak aman?” kata Direktur Eksekutif LAPENMI Cabang Bekasi, Muhammad Rifqy Nur Fauzan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (23/07/2026).
Menurutnya, pemenuhan gizi anak memang sangat esensial bagi pembangunan sumber daya manusia. Namun, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan ketersediaan ruang belajar yang aman bagi para siswa, termasuk di wilayah pinggiran seperti Bantargebang hingga Pondokmelati.
Mengapa Program MBG dan Perbaikan Kelas Harus Sejalan?
Program MBG dan perbaikan fasilitas pendidikan bukanlah dua opsi yang harus dipertentangkan, melainkan dua hal yang wajib berjalan beriringan.
Kebutuhan fundamental dunia pendidikan tidak boleh berhenti hanya pada urusan apa yang masuk ke dalam perut siswa setiap harinya.
Anak-anak secara mutlak membutuhkan ekosistem pendidikan yang utuh dan terpadu. Hal ini mencakup ruang belajar yang aman, ketersediaan sanitasi sehat, guru berkualitas, serta fasilitas pendukung yang memadai di sekolah.
”Sekolah dengan kerusakan berat, sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta satuan pendidikan yang terdampak bencana harus menjadi prioritas. Keselamatan anak dan guru tidak boleh menunggu sampai bangunan benar-benar roboh,” tegas Rifqy.
Bagaimana Target Revitalisasi Pendidikan pada Tahun 2026?
Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen sejatinya telah memasang target merencanakan perluasan sasaran perbaikan hingga 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Angka ini melonjak secara signifikan dibandingkan capaian tahun 2025 yang hanya menjangkau sekitar 16.167 sekolah.
Kendati besarnya target patut diapresiasi, sasaran kuantitatif tersebut harus dibarengi dengan ketepatan alokasi dan kualitas hasil pembangunan.
Transparansi anggaran wajib dijunjung tinggi agar elemen masyarakat, mulai dari komite sekolah hingga orang tua murid, dapat ikut mengawasi prosesnya.
Pemerintah Daerah seperti Pemkot Bekasi dituntut untuk proaktif memetakan kondisi sekolah di wilayahnya menggunakan data aktual yang terverifikasi.
Anggaran pendidikan harus dipastikan mengalir untuk menyelesaikan kerusakan nyata, bukan sekadar pelengkap target administratif.
Apa Dampak Jika Intervensi Pemerintah Hanya Bersifat Kosmetik?
Perbaikan sekolah yang hanya berfokus pada estetika luar tidak akan pernah menyelesaikan persoalan mendasar terkait keamanan struktur bangunan.
Sekolah yang rusak berat memerlukan perbaikan menyeluruh yang mencakup kerangka bangunan kokoh, akses air bersih, sanitasi layak, dan pencahayaan optimal.
Generasi emas masa depan tidak cukup hanya dibangun bermodalkan asupan gizi yang baik, melainkan dari ruang yang memungkinkan mereka belajar tanpa rasa waswas. Keselamatan fisik di lingkungan sekolah adalah hak dasar anak yang tidak bisa ditawar.
”Jangan hanya pastikan anak-anak kita kenyang. Pastikan pula mereka belajar di sekolah yang aman. Karena anak-anak Indonesia berhak mendapatkan keduanya,” pungkasnya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah memegang peranan krusial untuk memastikan setiap kebijakan nasional dapat dieksekusi sesuai dengan dinamika dan kebutuhan nyata di lapangan. Masa depan pendidikan Indonesia ditentukan oleh kolaborasi menjaga gizi serta ruang belajar anak.
Bagaimana kondisi bangunan sekolah di lingkungan Anda saat ini? Sampaikan keluhan atau pengalaman Anda di kolom komentar, dan baca terus update berita kebijakan publik serta layanan masyarakat lainnya hanya di RakyatBekasi.Com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
