- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meraih opini WTP dari BPK RI, namun diwarnai 20 temuan dan 57 rekomendasi kritis.
- Terjadi indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan pada sektor pajak hotel, reklame, PBB-P2, hingga retribusi pasar.
- Ditemukan kejanggalan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kekurangan volume proyek infrastruktur di perangkat daerah.
- DPRD Kota Bekasi mendesak digitalisasi pajak terintegrasi dan peningkatan early warning system guna menyelamatkan APBD.
Prestasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI rupanya menyisakan catatan merah yang kritis.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi membongkar sedikitnya 20 temuan dan 57 rekomendasi yang mengindikasikan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta karut-marut tata kelola aset daerah.
Laporan pengawasan ini dipaparkan langsung secara tegas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi pada Selasa (28/07/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ancaman Defisit APBD Kota Bekasi di Balik Opini WTP BPK
”Pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi belum memadai dan belum sesuai ketentuan, sehingga menyebabkan terjadinya potensi kehilangan pendapatan asli daerah secara signifikan,” kata Juru Bicara BANGGAR sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, dikutip Rabu (29/07/2026).
Mengapa Potensi Kebocoran PAD Kota Bekasi Bisa Terjadi?
Potensi hilangnya PAD secara signifikan terjadi karena lemahnya sistem pendataan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak oleh instansi terkait di Pemkot Bekasi.
Banggar DPRD menemukan sejumlah faktor yang menjadi biang kerok menyusutnya potensi pendapatan daerah.
Beberapa celah kebocoran tersebut meliputi:
- Wajib pajak hotel serta makanan dan minuman yang belum melaporkan apalagi menyetorkan kewajibannya.
- Sistem pendataan objek pajak reklame dan PBB-P2 yang tidak mutakhir dan tertinggal.
- Tata kelola penarikan retribusi pasar yang masih semrawut dan tidak tertata.
Apa Saja Kejanggalan Belanja Daerah yang Ditemukan BPK?
Selain hilangnya potensi pendapatan, BPK juga menemukan kejanggalan serius pada pos belanja daerah yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tercatat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
”Kami juga menemukan adanya kekurangan volume pada paket pekerjaan infrastruktur, serta belanja modal gedung dan bangunan pada dua perangkat daerah yang terbukti tidak sesuai dengan kontrak kerja,” ungkapnya.
Bagaimana Nasib Pengelolaan Aset dan Penyertaan Modal Pemkot Bekasi?
Pengelolaan aset daerah terus menjadi masalah berulang akibat lambatnya proses administrasi serta ketidaktegasan eksekusi di lapangan.
Proses serah terima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) diketahui tak kunjung rampung hingga saat ini.
Lebih lanjut, pemanfaatan aset eks-Karantina dinilai tidak optimal sehingga menimbulkan risiko hilangnya aset daerah.
Status penyertaan modal Pemkot Bekasi pada PDAM Tirta Bhagasasi juga mendapatkan evaluasi ketat karena dinilai tidak andal dan belum tuntas.
Apa Solusi DPRD untuk Menyelamatkan Tata Kelola Keuangan?
DPRD Kota Bekasi mendesak Pemkot Bekasi untuk segera melakukan reformasi sistemik secara menyeluruh agar catatan merah BPK tidak terus berulang.
Inspektorat Kota Bekasi juga dituntut lebih bertaji dalam menjalankan sistem peringatan dini (early warning system) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
”Bapenda harus segera mengeksekusi digitalisasi pajak dan membangun database yang terintegrasi. Kami juga meminta seluruh Kepala OPD berkomitmen memperbaiki manajemen risiko, agar celah kecurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD bisa ditutup rapat,” pungkas Misbahudin.
Saat ini, tindak lanjut berupa pengembalian uang atas temuan BPK tersebut tengah diproses secara maraton oleh Inspektorat bersama OPD terkait.
Sementara itu, pembenahan administratif terus dikebut guna mengamankan postur dan tata kelola keuangan Kota Bekasi ke depan.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai indikasi kebocoran PAD di Kota Bekasi ini? Tinggalkan komentar Anda dan jangan lupa bagikan artikel ini. Baca terus informasi terbaru seputar pemerintahan dan kebijakan publik hanya di RakyatBekasi.Com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
