- Pengelolaan lahan parkir RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid dalam waktu dekat akan diserahkan sepenuhnya kepada PT Mitra Patriot Perseroda.
- Rencana strategis ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Bekasi untuk menyehatkan kondisi finansial BUMD.
- Evaluasi lintas instansi telah digelar guna membahas legalitas, potensi pendapatan, hingga teknis operasional, Selasa (04/08/2026).
- Peralihan tata kelola ditargetkan mampu menciptakan sistem parkir yang lebih transparan, aman, dan mendongkrak PAD Kota Bekasi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus bermanuver mengambil langkah strategis guna menyehatkan kondisi finansial seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sebagai bentuk nyata, pengelolaan lahan parkir di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid bersiap diambil alih secara penuh oleh PT Mitra Patriot Perseroda.
Wacana ini mulai dimatangkan melalui Rapat Ekspose Pengelolaan Parkir yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda 2) Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Fitri Widyati, Selasa (04/08/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Strategi Wali Kota Bekasi Sehatkan Finansial BUMD
Pelibatan PT Mitra Patriot Perseroda dalam pengelolaan aset lahan parkir merupakan instruksi langsung dari kepala daerah.
Langkah ini dinilai esensial untuk memaksimalkan potensi dan memulihkan arus kas perusahaan pelat merah di Kota Bekasi.
”Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bekasi, fokus utama kita saat ini adalah bagaimana mendorong seluruh BUMD di Kota Bekasi agar bisa sehat secara menyeluruh, terutama dari segi finansialnya,” kata Fitri Widyati dalam keterangannya, Rabu (05/08/2026).
Mengapa PT Mitra Patriot Dilibatkan dalam Pengelolaan Parkir RSUD?
Penunjukan PT Mitra Patriot Perseroda bertujuan untuk menghadirkan manajemen perparkiran yang lebih profesional dan terukur.
Guna memuluskan rencana serta mengkaji aspek legalitas dan potensi operasional di lapangan, Pemkot Bekasi menggelar pertemuan lintas sektoral yang melibatkan sejumlah instansi krusial, antara lain:
- Jajaran manajemen RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid.
- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi.
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
- Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.
Apa Dampak Peralihan Tata Kelola Parkir bagi Masyarakat dan PAD?
Dampak langsung yang paling dirasakan dari peralihan ini adalah hadirnya sistem perparkiran yang jauh lebih tertib, transparan, dan aman.
Pemkot Bekasi menargetkan bahwa manajemen operasional di bawah PT Mitra Patriot Perseroda akan memberikan kenyamanan maksimal bagi para pasien dan pengunjung fasilitas kesehatan rujukan tersebut.
Pada gilirannya, perbaikan pelayanan publik ini tidak hanya berhenti pada kepuasan masyarakat semata.
Sinergi lintas instansi ini diproyeksikan berkontribusi nyata dan terukur dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi secara signifikan.
Pembenahan tata kelola fasilitas publik seperti area parkir membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola aset agar berdaya guna secara finansial.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai perbaikan sistem parkir di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid ini? Jangan lupa bagikan informasi ini dan pantau terus berita terkini seputar kebijakan layanan publik Kota Bekasi hanya di RakyatBekasi.Com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




![Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (tengah, memegang cetak biru), mendengarkan penjelasan dari seorang insinyur (kiri, memegang rute) tentang usulan rute Sky Train di kawasan Transit Oriented Development (TOD) Summarecon Stasiun Bekasi Extension. Tri Adhianto menegaskan penolakannya terhadap usulan rute di atas Jalan Ahmad Yani demi menjaga ruang publik Car Free Day warga Bekasi. Foto: [Ilustrasi/RakyatBekasi.Com].](https://i0.wp.com/rakyatbekasi.com/wp-content/uploads/2026/08/wp-17859026081444289599378654225515.jpg?resize=225%2C129&ssl=1)


![Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (kedua dari kanan), saat menghadiri penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi tata ruang dengan KPK dan ATR/BPN, yang disaksikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (tengah), di Kota Cimahi, Selasa (04/08/2026). [Dokumentasi Pemkot Bekasi/RakyatBekasi.Com]](https://i0.wp.com/rakyatbekasi.com/wp-content/uploads/2026/08/wp-17858890012001387556294574205447.jpg?resize=225%2C129&ssl=1)