Pakar Ungkap Alasan AS Tak Bangun Pangkalan Militer di Indonesia

- Jurnalis

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi.

Ilustrasi.

  • ​Secara geopolitik, Indonesia tidak dianggap sebagai ancaman yang dapat merusak hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara.
  • ​Kendali maritim dan logistik AS telah terjamin dengan efisien melalui pangkalan angkatan laut di Singapura dan Diego Garcia.
  • ​Peta sosial-politik domestik yang rapuh membuat elit nasional cenderung bergantung pada AS untuk legitimasi ekonomi dan militer.
  • ​Berbeda dengan negara Teluk, Indonesia bukanlah produsen energi global yang distribusinya mendesak untuk dikawal pangkalan militer AS.

​Penulis buku sekaligus pengamat geopolitik, Syahrul E Dasopang, membongkar alasan utama di balik ketiadaan Pangkalan Militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia.

Analisis tajam ini secara logis mematahkan retorika lama publik yang menelaah ketahanan nasional terkait betapa strategisnya letak geografis Indonesia di mata negara adidaya.

​Fakta di Balik Ketiadaan Pangkalan Militer Amerika Serikat

​”Sebenarnya realitas ini menyingkap kenyataan yang sebenarnya dari Indonesia bila dilihat dalam konteks geopolitik dan geostrategis AS. Retorika Indonesia yang strategis hanya berlaku bagi konsumsi isu domestik guna meningkatkan rasa prestise dan nasionalisme, tapi tidak berlaku bagi Amerika,” kata Syahrul E Dasopang kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (05/08/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Menurut Syahrul, setidaknya sejak jatuhnya Orde Lama hingga era pasca-Reformasi saat ini, pertahanan dan keamanan Indonesia secara tradisional masih menggantungkan perlindungan atau legitimasi secara implisit kepada pihak luar, terutama AS.

​Mengapa Amerika Serikat Tidak Membangun Pangkalan Militer di Indonesia?

​Amerika Serikat tidak membangun pangkalan militernya di Indonesia karena berdasarkan kalkulasi pertahanan mereka, Indonesia bukanlah negara yang berpotensi merusak kekuasaan dan pengaruh AS di Asia Tenggara.

Wilayah ASEAN selama ini telah dibentuk sedemikian rupa menjadi pasar dan penyuplai bahan baku yang kohesinya dijaga oleh Indonesia, tanpa perlu intervensi pangkalan militer secara langsung dari Washington.

​Bagaimana Strategi Militer AS Mengontrol Kawasan Asia Tenggara?

​Untuk mengontrol Asia Tenggara, AS lebih memilih menempatkan pusat komando maritim dan logistiknya di Singapura yang mengelola denyut nadi Selat Malaka secara ekonomi.

AS memiliki akses penuh untuk memanfaatkan pangkalan angkatan laut di Singapura kapan saja.

Selain itu, pergerakan di Asia Tenggara juga dipantau secara ketat melalui fasilitas militer AS yang berada di Filipina dan pangkalan Diego Garcia di Samudera Hindia.

​Apa Dampak Rapuhnya Peta Sosial-Politik RI Terhadap Kepentingan AS?

​Dampak dari peta sosial-politik yang rapuh dan digerakkan oleh sistem patron-klien adalah mudahnya kekuatan elit domestik—baik golongan birokrat, pengusaha, maupun elit politik—dikendalikan untuk tetap berorientasi pada pasar liberal Barat.

Kekuatan oligarki dan elit konglomerat di Indonesia dipandang pragmatis serta oportunis, sehingga selalu bersekutu dengan pemegang kekuasaan demi kelangsungan bisnis mereka, yang mana ekosistem bisnis tersebut terintegrasi erat dengan kepentingan industri Amerika Serikat.

​Selain kendali elit pro-Barat, Syahrul memaparkan dua indikator teknis mengapa pangkalan militer asing tersebut tak dibutuhkan di Tanah Air:

  • Tidak Ada Potensi Ancaman Senjata Strategis: Indonesia bukanlah seperti Iran yang memiliki rudal berpemandu presisi tinggi atau kemampuan nuklir yang membahayakan militer Barat, sehingga AS tidak merasa perlu menghadirkan daya gentar (deterrence) secara fisik.
  • Bukan Penentu Distribusi Energi Global: Indonesia bukan lagi produsen energi utama dunia seperti layaknya negara-negara di kawasan Teluk. Oleh karena itu, pengawalan militer terhadap produksi dan jalur distribusi energi tidak memiliki urgensi bagi armada Amerika Serikat di perairan Nusantara.

​Kondisi ini menyadarkan kita bahwa kerentanan strategis di tingkat internal sering kali memaksa suatu negara tunduk pada tekanan perjanjian ekonomi, yang pada akhirnya memuluskan kepentingan geopolitik pihak asing tanpa mereka harus melepaskan satu peluru pun.

​Bagaimana tanggapan Anda mengenai analisis geopolitik di atas? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan baca terus pembaruan berita seputar dinamika kebijakan nasional hingga program Pemkot Bekasi hanya di RakyatBekasi.Com!


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Penulis : Syahrul E Dasopang (​Penulis buku sekaligus pengamat geopolitik)

Editor : Bung Ewox

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Nasib PPPK Terancam! IPR Tuntut Pusat Ambil Alih Jaminan Gaji
MUI Resmi Ganti Istilah LGBT Jadi LGSP, Ini Alasannya
Pemprov DKI Jakarta Targetkan TPST Bantargebang Bebas Open Dumping 2029
Antisipasi El Nino: Prabowo Perintahkan BMKG Cegah Karhutla
Bobby Nasution Kabur dari Paripurna, Pengamat Sebut DPRD Baper
Prabowo Terbitkan Perpres Pembentukan Tujuh Kejaksaan Negeri Baru, Ini Dia Daftarnya
SMIT Tuntut Gubernur DKI dan Kapolda Metro Jaya Tanggung Jawab atas Pecahnya Konflik di Matraman
GMNI Laporkan Skandal SPMB Kota Bekasi 2026 ke Dirjen Kemendikdasmen
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:33 WIB

Pakar Ungkap Alasan AS Tak Bangun Pangkalan Militer di Indonesia

Rabu, 5 Agustus 2026 - 06:33 WIB

Nasib PPPK Terancam! IPR Tuntut Pusat Ambil Alih Jaminan Gaji

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:08 WIB

MUI Resmi Ganti Istilah LGBT Jadi LGSP, Ini Alasannya

Rabu, 29 Juli 2026 - 22:18 WIB

Pemprov DKI Jakarta Targetkan TPST Bantargebang Bebas Open Dumping 2029

Rabu, 29 Juli 2026 - 09:30 WIB

Antisipasi El Nino: Prabowo Perintahkan BMKG Cegah Karhutla

Berita Terbaru

Suasana rapat pembahasan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 antara Komisi 2 DPRD Kota Bekasi bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkot Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Rabu (05/08/2026).

Parlementaria

Serapan Fisik Rendah, DPRD Kota Bekasi Sentil Kinerja 4 OPD

Kamis, 6 Agu 2026 - 12:29 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x