- Pemkot Bekasi tetap menggelar acara berskala masif Pesona Nusantara Bekasi Keren (PNBK) Jilid 3 pada akhir pekan ini di tengah defisit anggaran.
- Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PPPK Penuh Waktu pada tahun ini baru terealisasi sebesar 50 persen.
- Batas maksimal belanja pegawai ditetapkan sebesar 40 persen dari total APBD pada 2027, mengancam status kontrak dan gaji ribuan PPPK di Kota Bekasi.
Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang menggelar perhelatan masif Pesona Nusantara Bekasi Keren (PNBK) Jilid 3 pada akhir pekan ini menuai kritik tajam dari publik.
Di tengah himpitan defisit anggaran daerah, perhelatan tersebut dinilai sebagai ironi yang mencederai nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Publik mempertanyakan komitmen Pemkot Bekasi dalam menjamin kesejahteraan aparatur menjelang pembatasan belanja pegawai pada tahun 2027 mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan Tajam Terhadap APBD Kota Bekasi dan Pesta PNBK Jilid 3
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Merah Putih (AMP) Kota Bekasi, Fajar Jarwo, mempertanyakan jaminan arus kas (cash flow) daerah terhadap belanja pegawai ke depannya.
Menurutnya, terdapat ancaman nyata yang membayangi status dan gaji PPPK Penuh Waktu maupun Paruh Waktu pada tahun 2027.
“Sangat ironis. Di saat pemerintah pusat menuntut efisiensi, Pemkot Bekasi justru menggelar acara sebesar PNBK Jilid 3. Pertanyaannya, bagaimana jaminan APBD 2027 untuk nasib dan gaji kawan-kawan PPPK?” tegas Fajar Jarwo kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (27/08/2026).
Mengapa PNBK Jilid 3 Pemkot Bekasi Memicu Polemik?
Pihak penyelenggara sebelumnya mengklaim bahwa PNBK Jilid 3 tidak menyedot APBD, namun klaim ini justru memunculkan pertanyaan baru mengenai skala prioritas pemerintah.
Fajar menilai ada ketimpangan ketika pemerintah daerah mampu mengakomodasi kegiatan masif tanpa APBD, tetapi tertatih-tatih dalam memenuhi hak pegawai.
Hal ini terbukti dari tersendatnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PPPK Penuh Waktu tahun ini yang baru cair sekitar 50 persen.
”Kalau memang bisa menggelar pesta besar tanpa APBD, mengapa untuk menjamin kesejahteraan pegawai saja pemerintah daerah masih terlihat kebingungan? Apalagi kontrak PPPK Paruh Waktu di Pemkot Bekasi kabarnya akan berakhir pada bulan November mendatang,” tambah Fajar.
Apa Dampak Defisit Anggaran Terhadap Nasib PPPK?
Tantangan fiskal yang dihadapi oleh Pemkot Bekasi saat ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata dan membutuhkan solusi konkret.
Beban belanja daerah dinilai tidak sebanding dengan postur APBD yang ada. Berikut adalah rincian kondisi fiskal Kota Bekasi saat ini:
- Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun ini tertahan di kisaran Rp6,9 triliun.
- Realisasi Belanja Pemerintah diproyeksikan mencapai Rp7,3 triliun, menciptakan defisit anggaran hingga Rp400 miliar.
- Instruksi ketat Pemerintah Pusat mengatur batas maksimal belanja pegawai tidak boleh melebihi 40 persen dari total APBD pada tahun 2027.
”Pemerintah daerah memang berjanji tidak akan merumahkan pegawai. Tapi dengan defisit ratusan miliar dan aturan batas belanja pegawai 40 persen, ini seperti bom waktu. Bagaimana nasib mereka nanti jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target?” ungkapnya penuh tanya.
Kini, nasib ribuan tenaga PPPK sangat bergantung pada kemampuan Wali Kota Bekasi dan jajarannya dalam menggenjot sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menutupi tingginya biaya operasional.
Publik terus menanti, apakah Pemkot Bekasi mampu menjawab tantangan fiskal tersebut sama baiknya dengan kepiawaian mereka menggelar pesta rakyat.
Jangan lewatkan kabar terbaru seputar kebijakan Pemkot Bekasi dan berita politik lokal lainnya. Silakan bagikan artikel ini, tinggalkan komentar Anda, dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [follow di sini] agar selalu update dengan informasi paling tajam dan terpercaya!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
