Aktivis Pemuda Bekasi: Pernyataan Kontroversial Oknum DPR Memicu Kericuhan Aksi Demonstrasi

Bekasi — Aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah menjadi sorotan tajam, dan menurut pengamat, pemicunya tak lain adalah pernyataan kontroversial dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Aktivis pemuda dari Bekasi, Syahrul Ramadhan, angkat bicara dan menegaskan bahwa kemarahan masyarakat yang tumpah di jalanan merupakan efek langsung dari ulah sebagian oknum dewan.

​”Jika suasana ingin kondusif, Syahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan sejumlah anggota DPR RI yang melakukan blunder dalam berstatement harus bertanggung jawab,” tegas Syahrul. Ia menuntut agar mereka meminta maaf secara terbuka kepada publik dan mundur dari jabatannya di DPR RI. “Bagaimanapun, ulah merekalah yang menjadi pemicu memanasnya aksi,” tambahnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Syahrul, para politisi yang mengeluarkan pernyataan sensitif dan tidak berempati terhadap kondisi rakyat telah memicu luapan emosi massa.

Ia menyebutkan bahwa masyarakat merasa muak dengan perilaku para pejabat yang dinilai tidak lagi berpihak pada rakyat, baik di ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

​Tuntutan Mundur dan Tanggung Jawab Partai Politik

Syahrul juga mendesak agar partai politik tempat para oknum DPR ini bernaung mengambil langkah tegas.

“Partai politik harus mengambil langkah tegas. PAW mereka,” ujarnya, merujuk pada Pergantian Antar Waktu.

Tuntutan ini mencerminkan rasa frustrasi publik terhadap lambatnya respons dari institusi politik.

Selain itu, Syahrul tidak hanya menyoroti anggota DPR. Ia juga meminta Kapolri untuk turut mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden tragis terlindasnya seorang rekan pengemudi ojek online saat kericuhan berlangsung.

Insiden ini, menurutnya, menambah daftar panjang kekecewaan masyarakat terhadap penegak hukum dan memicu keresahan yang lebih luas.

​Mencegah Anarkisme dan Mengingat Sejarah

Syahrul Ramadhan mengingatkan bahwa jika tuntutan ini tidak diindahkan, situasinya bisa semakin memburuk.

“Jangan sampai memicu masyarakat bertindak anarkis dan terjadi kembali seperti peristiwa 1998,” katanya. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan tegas dari para pemangku jabatan untuk meredam ketegangan sebelum meluas.

​Simak juga: Analisis mendalam tentang dampak pernyataan pejabat publik terhadap stabilitas sosial.