Poin Utama:
- Infrastruktur Jalan Prof M Yamin, Duren Jaya lumpuh akibat genangan air yang tak kunjung surut meski sudah berbulan-bulan dikeluhkan.
- Warga RT 03 RW 01 Duren Jaya secara terbuka mendesak Pemkot Bekasi segera mengevaluasi kinerja Camat Bekasi Timur dan Lurah setempat.
- Aparat kewilayahan dinilai pasif, minim strategi, dan terlalu bergantung pada kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Masyarakat menuntut penyelesaian inovatif melalui kolaborasi CSR pihak swasta dan kerja bakti warga.
Persoalan genangan air yang terus merendam Jalan Prof M Yamin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, kian menguji kesabaran warga setempat.
Masyarakat di lingkungan RT 03 RW 01 kini secara terbuka mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk segera mengevaluasi kinerja aparat kewilayahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Camat Bekasi Timur dan Lurah Duren Jaya dinilai lamban serta pasif dalam merespons keluhan publik terkait krisis infrastruktur ini. Kekecewaan ini memuncak setelah aduan yang dilayangkan dibiarkan mengendap tanpa solusi nyata.
Mengapa Warga Duren Jaya Kecewa dengan Kinerja Camat Bekasi Timur?
Kekecewaan warga tidak lepas dari kebuntuan komunikasi dan nihilnya tindak lanjut dari pihak kecamatan.
Kerusakan jalan dan genangan air yang dibiarkan tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan para pengguna jalan raya.
”Beberapa bulan lalu saya sudah sampaikan keluhan genangan jalan itu langsung ke Sekcam Bekasi Timur, karena katanya camat tidak ada saat itu. Padahal saya cuma mau laporan aja untuk keamanan dan kenyamanan warga Kota Bekasi, bukan mau minta duit,” tegas Wanda kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Sabtu (06/06/2026).
Wanda, yang juga merupakan pengurus RT 03 sekaligus tokoh masyarakat, menyoroti lemahnya inisiatif aparat dalam menjemput bola dan memecahkan persoalan riil warga di lapangan.
Apa Solusi Alternatif Mengatasi Genangan Tanpa Menunggu APBD?
Warga menilai persoalan infrastruktur skala lingkungan tidak seharusnya selalu menunggu proses birokrasi dan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemimpin di tingkat wilayah wajib memiliki manuver serta strategi taktis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan swasta.
”Harusnya punya kekuatan strategi kerja dengan bisa panggil RT-RW untuk diajak kerja bakti, panggil para pelaku usaha diminta untuk bertanggung jawab untuk bersama-sama. Jadi, jangan cuma ngarepin APBD melulu,” kata Wanda.
Beberapa langkah taktis yang sebenarnya dapat segera dieksekusi oleh aparat kecamatan dan kelurahan antara lain:
- Mengerahkan pengurus RT/RW untuk menginisiasi kegiatan pembersihan saluran air (drainase) secara masif.
- Melibatkan pihak swasta atau pelaku usaha lokal melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
- Menghidupkan forum komunikasi lintas warga agar penanganan masalah darurat dapat dikerjakan secara gotong royong.
Bagaimana Perbandingan Kinerja Pejabat Kewilayahan Saat Ini?
Ketidakpuasan ini semakin tajam saat warga membandingkan kualitas pelayanan publik era kepemimpinan saat ini dengan pejabat-pejabat sebelumnya.
Aparatur kewilayahan dinilai kehilangan kepekaan dalam melayani warganya sendiri.
”Camat yang sekarang agak Samek (kurang responsif), beda dengan Camat Fitri yang sopan dan mengayomi. Maka tolong agar lurah dan camat-nya dievaluasi,” papar Wanda.
Di era digitalisasi saat ini, warga Duren Jaya menegaskan bahwa saluran pengaduan tidak boleh sekadar menjadi pajangan etalase birokrasi semata.
Wali Kota Bekasi beserta jajaran strukturalnya perlu menjadikan keluhan publik sebagai basis evaluasi untuk mewujudkan pelayanan yang responsif, cepat, dan berpihak penuh pada kenyamanan masyarakat.
Bagaimana kondisi infrastruktur di wilayah Anda? Jangan ragu untuk membagikan artikel ini guna mengawal transparansi kinerja pejabat daerah, atau sampaikan opini Anda di kolom komentar. Simak terus berita tajam dan tepercaya seputar kebijakan Pemkot Bekasi hanya di rakyatbekasi.com.
