Dinilai Tak Mendesak, DPRD Tolak Rencana Sewa Mobil Listrik Pemkot Bekasi Senilai Rp12,9 Miliar

KOTA BEKASI – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menyewa 72 unit mobil listrik pada tahun 2026 menuai penolakan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Alokasi anggaran sebesar Rp 12,9 miliar dalam Rancangan APBD (RAPBD) Murni 2026 itu dinilai tidak tepat waktu dan bukan prioritas mendesak.

​Penolakan ini disampaikan secara tegas oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Nawal Husni, dalam interupsinya pada Rapat Paripurna Persetujuan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2026, Kamis (13/11/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Rencananya, 72 unit kendaraan listrik tersebut akan didistribusikan untuk 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bekasi.

Dinilai Bukan Prioritas Mendesak

​Nawal Husni mengkritik keras rencana pengadaan tersebut, baik dalam skema pembelian maupun sewa, di tengah banyaknya kebutuhan lain yang lebih mendesak bagi masyarakat.

​”Mengenai pembelian mobil listrik atau sewa mobil listrik yang dilakukan oleh Pemda Kota Bekasi, saya kira kurang tepat untuk saat ini,” ucap Nawal dalam interupsinya.

​Menurutnya, sikap ini sejalan dengan pandangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang secara umum menolak pengadaan mobil dinas baru dalam bentuk apa pun untuk pemerintah daerah saat ini.

Prioritas Anggaran: Mendesak Urusan Sampah

​Nawal menekankan bahwa anggaran belasan miliar tersebut seharusnya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih vital, khususnya penanganan masalah sampah yang kian kritis di Kota Bekasi.

​Ia membandingkan urgensi mobil listrik dengan kebutuhan armada pengangkut sampah yang menurutnya masih kurang.

​”Mohon dipertimbangkan untuk pembelian mobil ataupun sewa kendaraan listrik. (Seharusnya) mobil-mobil penunjang kebersihan Kota Bekasi, seperti bak-bak truk sampah, didahulukan,” sambungnya.

Pertanyakan Komitmen Pansus Sampah

Lebih lanjut, Nawal mempertanyakan keseriusan Pemkot Bekasi dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Sampah yang telah dibentuk oleh DPRD.

​”Untuk apa Pansus Sampah dibentuk, tetapi (Pemkot) tidak fokus dengan perangkat-perangkat kebersihan untuk Kota Bekasi?” tanyanya retoris.

​Ia menegaskan bahwa masalah sampah saat ini sudah berada pada level yang membahayakan dan harus menjadi fokus utama anggaran, bukan pengadaan kendaraan dinas baru yang bersifat sekunder.

​”Karena sampah sudah sangat berbahaya bagi Kota Bekasi. Jadi mohon dipertimbangkan kembali tentang penyewaan ataupun pembelian mobil dinas yang berupa mobil listrik. Karena sangat tidak tepat sekali untuk penggunaan saat ini,” pungkasnya.