- Survei terbaru mencatat elektabilitas Dedi Mulyadi menembus 35 persen, mengungguli tokoh nasional seperti Prabowo dan Anies Baswedan.
- Pengamat sosial politik mengkritik gaya kepemimpinan KDM yang dinilai lebih fokus pada pencitraan media sosial layaknya content creator.
- Tingginya angka survei diduga tak lepas dari kekuatan modal dan pengaruh oligarki, bukan murni karena kinerja struktural tata kelola birokrasi.
- Publik diajak untuk kritis menelisik rekam jejak, integritas, dan kapasitas kepemimpinan Gubernur Jawa Barat tersebut.
Pengamat Sosial Politik, Yusuf Blegur, melontarkan kritik tajam terkait meroketnya elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), sebagai calon presiden.
Tingginya angka survei tersebut dinilai berbanding terbalik dengan realitas kinerja tata kelola birokrasi di lapangan.
Popularitas KDM saat ini disinyalir lebih banyak didorong oleh rekayasa pencitraan di media sosial ketimbang penyelesaian kebijakan publik secara struktural dan sistematis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan Kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Mengapa Elektabilitas Dedi Mulyadi Bisa Mengungguli Prabowo dan Anies?
Tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi disinyalir tak lepas dari kekuatan modal dan dugaan pengaruh hegemoni oligarki dalam membangun opini publik.
Di era digital saat ini, dunia maya kerap dimanfaatkan untuk melakukan rekayasa sosial yang mampu memoles citra seseorang secara masif.
”Publik tersentak, rilis lembaga survey SMRC dan Indikator Politik Indonesia menempatkan Dedi Mulyadi dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden. Tidak tanggung-tanggung angkanya 35 persen, jauh selisihnya mengungguli bahkan Prabowo dan Anies,” kata Pengamat Sosial Politik, Yusuf Blegur kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (13/08/2026).
Menurut Yusuf, survei berskala nasional tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa hanya kelompok tertentu dan pemilik modal besar yang mampu mendanai serta menggerakkan opini publik tersebut demi kepentingan politik tertentu.
Apakah KDM Fokus pada Tata Kelola Birokrasi atau Sekadar Pencitraan?
Yusuf menilai KDM lebih sibuk tampil sebagai figur populis di media sosial ketimbang mengurus tata kelola birokrasi Jawa Barat secara serius.
Gestur dan gimik yang kerap dipertontonkan di depan kamera membuat perannya seolah beralih dari seorang gubernur menjadi sekadar Tiktoker atau Youtuber.
Alih-alih bekerja secara struktural dan masif untuk membenahi kebijakan publik, penampilan KDM dinilai layaknya seorang pemimpin “pesolek”.
Hiburan sesaat yang disajikan di media sosial diibaratkan seperti atraksi sirkus; hanya mampu menutupi keluh kesah masyarakat sejenak, namun penderitaan dan masalah ekonomi warga tetap mendera tanpa solusi yang konkret.
Apa Dampak Ilusi Pencitraan KDM terhadap Masyarakat?
Dampak terburuk dari ilusi pencitraan ini adalah masyarakat berpotensi kehilangan daya kritis dalam memilih dan menilai pemimpin daerah maupun nasional.
Oleh karena itu, rakyat dituntut untuk menelisik lebih jauh sosok Dedi Mulyadi secara objektif dan proporsional berbasis fakta, di antaranya:
- Integritas Anti-Korupsi: Memastikan KDM benar-benar bersih dari praktik white collar crime dan tidak beririsan dengan kepentingan oligarki.
- Rekam Jejak: Mengkritisi masa lalunya, prinsip kejujuran yang dipegang, hingga kapasitas kepemimpinan di ruang publik maupun keagamaan.
- Kinerja Nyata: Menagih amanat penderitaan rakyat yang seharusnya diselesaikan lewat kebijakan, bukan ditutupi oleh gemerlap konten viral.
Rakyat memiliki hak penuh untuk menilai dan mengambil konsekuensi politik ke depan. Pada akhirnya, waktu yang akan menguji apakah Dedi Mulyadi benar-benar pemimpin substansial yang peduli pada rakyat, atau sekadar ilusi yang lahir dari algoritma media maya.
Bagaimana pandangan Anda terkait kinerja tata kelola birokrasi Gubernur Jawa Barat saat ini? Tinggalkan opini Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini agar lebih banyak warga yang kritis, dan ikuti terus pembaruan berita politik terkini melalui Saluran WhatsApp RakyatBekasi agar selalu update.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
